Transisi Energi yang Adil di Indonesia: Analisis Kesenjangan Regulasi Dalam Aspek Perlindungan Kelom

Nama Organisasi	:	CERAH dan Pusat Studi Hukum dan Kebijkan (PSHK)
Asal	:	Jakarta, Indonesia
Bahasa	:	Indonesia

CERAH dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mendalami apakah Indonesia sudah memiliki kerangaka kebijakan yang mumpuni untuk mengoperasikan skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Hal ini menjadi penting untuk melihat apakah kebijakan yang berlaku dapat memitigasi dampak-dampak negatif transisi energi, seperti dampak pada pekerja dan masyarakat sekitar. Studi ini menelaah kerangka kebijakan yang ada di Indonesia secara mendalam dan memberikan rekomendasi untuk Pemerintah agar dapat menjalanankan transisi energi berkeadilan dengan lebih lancar.

Transisi Energi yang Adil di Indonesia: Analisis Kesenjangan Regulasi Dalam Aspek Perlindungan Kelom

Download jurnal PDF

Laporan Terkait

Strengthening Just Energy Transition Partnerships (JETPs)

Laporan Transparency International ini menyoroti sejumlah risiko tata kelola yang krusial, termasuk minimnya partisipasi publik, terbatasnya transparansi dalam pengambilan keputusan, lemahnya mekanisme pengawasan, serta akuntabilitas yang kurang dalam pengelolaan dana terkait JETP dan peluang untuk melakukan reformasi kebijakan dalam tata kelola energi

Perpres 11/2023: Peluang dan Tantangan Optimalisasi PeranPemda dalam Mempercepat Transisi Energi Ber

PWYP Indonesia menelisik peran penting Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendorong percepatan transisi energi berkeadilan di Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) 11/2023

Pengarusutamaan Kesetaraan Gender Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam Transisi Energi Berke

PWYP Indonesia mengkaji aspek pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) dalam proses transisi energi berkeadilan di Indonesia

Indonesia's expansion of clean power can spur growth and equality

EMBER mengkaji dokumen RUPTL 2021–2030 PLN dan CIPP JETP, serta menelaah strategi integrasi transisi energi yang adil dalam perencanaan energi di tingkat provinsi.

Kritik Peta Jalan Transisi Energi: Sesat Pikir Logika Tekno-Finansial Penutupan PLTU

CELIOS menilai bahwa Permen ESDM 10/2025 gagal menjadi pendorong transformasi menuju transisi energi yang adil dan berkelanjutan, serta belum sejalan dengan komitmen iklim untuk mencapai net zero emission.

Antisipasi Dampak Ekonomi Pensiun Dini PLTU Batu Bara

Studi CERAH dan CELIOS menunjukan bahwa pensiun dini PLTU dan ganti ET dapat hasilkan PDB hingga Rp82,6 T. Lebih untung dan adil dalam transisi energi Indonesia.

Transisi Energi Berkeadilan: Tantangan & Peluang bagi Daerah

Pemda belum dilibatkan dalam perencanaan JETP, padahal transisi energi akan berdampak langsung ke daerah, ungkap riset CERAH dan CELIOS di 6 wilayah.

Persepsi Masyarakat atas Kebijakan Pemensiunan Dini PLTU

CERAH dan Poldev UGM meluncurkan laporan tentang persepsi masyarakat terhadap pemensiunan dini PLTU batu bara dalam skema JETP.