Informasi Utama

Sulitnya Daerah Membangun Energi Terbarukan

Sita Mellia

Penulis • 4 Menit membaca

03 Desember 2025

Indonesia membutuhkan reformasi fiskal besar-besaran untuk mempercepat transisi energi.

Selengkapnya

Sulitnya Daerah Membangun Energi Terbarukan

Memahami Istilah COP dan Kebijakan Iklim Indonesia

Keputusan-keputusan yang lahir dari COP telah membentuk arah kebijakan iklim dunia. Salah satunya komitmen Indonesia menurunkan emisi dan transisi energi.

Komitmen Iklim SNDC Indonesia 2025: Perbedaan dan Kontroversi

Dokumen penting SNDC ini belum mencerminkan keadilan dan solusi konkrit untuk mengurangi emisi, khususnya pada sektor energi yang menyumbang emisi terbesar.

Antara Ambisi dan Realisasi: Setahun Kebijakan Energi Terbarukan Presiden Prabowo

Arah kebijakan energi Indonesia yang tak konsisten membuat masyarakat dan pelaku industri bertanya: Apakah transisi energi akan benar-benar dipercepat?

Dana Abadi Daerah: Cara Menghindari Kutukan Sumber Daya Alam

Dana abadi bisa digunakan untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan, seperti proyek-proyek energi terbarukan.

Alasan Macetnya Pendanaan Bank untuk Transisi Energi

Keberadaan BUMN di bawah BPI Danantara seharusnya bisa memperkuat komitmen pendanaan energi terbarukan.

3 Perusahaan Energi Indonesia Penghasil Gelombang Panas Dunia

Sepanjang 2000-2019, diperkirakan ada sekitar 489 ribu kematian terkait gelombang panas.

Memahami Pajak Karbon dan Implementasinya di Indonesia

Selain tak kunjung berlaku, rendahnya besaran pajak karbon Indonesia berisiko tidak memberi efek jera pada penghasil emisi seperti pengusaha PLTU.

Seandainya Anggaran Rantis Brimob Dialihkan ke Transportasi Publik Ramah Lingkungan

Alih-alih memangkas dana transportasi publik yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, pemerintah seharusnya mampu menyeimbangkan anggaran untuk Polri.

Pemadaman Listrik Kwitang: Pentingnya Warga Urunan Memasang PLTS Mandiri

Koperasi bisa jadi andalan membangun jaringan listrik mikro di luar jaringan PLN yang menyediakan setrum mandiri untuk warga.