Menagih Janji 3 Negara soal Pendanaan JETP yang Masih Retorika

Pemerintah Indonesia menagih janji Prancis, Belanda, dan Italia dalam komitmennya menyediakan dana untuk transisi energi di Indonesia, melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Pasalnya, menjelang akhir tahun 2023, dana yang sedianya dijanjikan sebesar $20 miliar atau sekitar Rp310 triliun itu masih belum jelas ujung pangkalnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan komitmen ketiga negara tersebut saat pertemuan bilateral di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 New Delhi, India, 9–10 September 2023.

Jokowi mendorong mereka untuk serius merealisasikan komitmennya dalam pendanaan iklim. Salah satunya mengenai skema Just Energy Transition Partnership (JETP).

Hal itu dapat membantu negara-negara berkembang–seperti Indonesia–mencapai target nol bersih emisi (Net Zero Emission/NZE) tahun 2060 atau lebih cepat.

Menurut Jokowi, pelaksanaan upaya untuk menurunkan emisi dalam skala Global masih terbatas sehingga memerlukan upaya masif dan radikal untuk menahan kenaikan suhu Bumi, yang diprediksi akan terus meningkat dalam lima tahun ke depan. 

“Percepatan transisi ekonomi rendah karbon menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan. Komitmen pendanaan negara maju, masih sebatas retorika dan di atas kertas, baik itu pendanaan climate $100 miliar per tahun maupun fasilitas pendanaan loss and damage,” katanya sebagaimana dikutip Bisnis, Selasa (12/9/2023). 

Secara rinci, kepada Presiden Prancis, Emmanuel Macron, Jokowi mengharapkan kesepakatan mengenai skema JETP antarkedua negara bisa terwujud dalam waktu dekat.

“Terkait transisi energi, saya harap Prancis juga dapat merealisasikan komitmen untuk proyek transisi energi, termasuk melalui skema JETP (Just Energy Transition Partnership),” katanya dilansir laman resmi Kantor Kepresidenan.

Tidak hanya dengan Prancis–-masih di acara yang sama–Jokowi ikut melobi Belanda dan Italia melalui pertemuan serupa dengan Perdana Menteri (PM) Belanda, Mark Rutte dan PM Italia, Giorgia Meloni.

“Saya berharap Belanda dapat mendukung pengembangan teknologi rendah karbon dan konversi PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) ke energi terbarukan sebagai tindak lanjut kerja sama JETP serta mendorong penghapusan EU Deforestation Regulation agar tidak diskriminasi komoditas utama Indonesia,” ucapnya.

Seperti diketahui, Pakta Iklim Glasgow (The Glasgow Climate Pact) merupakan hasil pertemuan KTT perubahan iklim (COP26) di Glasgow yang ditutup 31 Oktober 2021–12 November 2021. Pada pakta tersebut menyatakan adanya desakan seluruh pihak secara Global agar dapat meningkatkan kontribusinya dalam pendanaan iklim.

Komitmen Indonesia untuk pendanaan iklim di dalam negeri masih minim. Anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang tersedia masih rendah.

Negara-negara berkembang Internasional Partner Group (IPG) yang tergabung ke dalam kemitraan JETP berjanji menyediakan dana $20 miliar atau sekitar Rp310 triliun untuk pendanaan. Dana tersebut secara khusus dialokasikan untuk proyek transisi energi di Indonesia.

Kemitraan JETP dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang. Di dalamnya terdapat beberapa negara anggota G7, seperti Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia, serta Norwegia dan Denmark ikut terlibat.

Komposisi dana JETP merupakan himpunan dari publik dan swasta selama 3–5 tahun ke depan, semenjak disepakati pada pertemuan KTT G20 di Bali, akhir tahun 2022. Masing-masing rinciannya adalah $10 miliar berasal dari komitmen pendanaan publik dan $10 miliar dari pendanaan swasta.

Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) menjadi koordinator penghimpunan dana tersebut. Konsorsium GFANZ terdiri dari Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.

Rencananya, Pemerintah Indonesia bakal menggunakan himpunan dana tersebut untuk membiayai program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)  dan membangun pembangkit baru berbasis energi terbarukan.

Sayang, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, hingga Agustus 2021, pendanaan pensiun dini PLTU dari kemitraan JETP masih belum jelas.

Padahal, Luhut menyatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah PLTU untuk siap dipensiunkan lebih cepat melalui program JETP.

“Ada satu PLTU yang sudah mau segera kita kerjakan, tapi kan kita menunggu uangnya dari konsorsium, sampai sekarang uangnya belum jelas,” akunya.