Pemilu 2024, Isu Transisi Energi Belum Jadi Prioritas Pembahasan Partai Politik

Partai politik di Indonesia masih belum banyak memfokuskan pembahasan pada isu perubahan iklim dan transisi energi. Isu tersebut masih pada tahap permukaan dan belum menjadi fokus mereka. Hal ini dipertegas dengan minimnya kebijakan partai dan dokumen partai yang berkaitan dengan isu perubahan iklim dan transisi energi. 

Kondisi tersebut merupakan hasil riset terbaru dari Yayasan Indonesia Cerah berjudul “Rekam Jejak Partai Politik di Isu Iklim dan Transisi Energi: Analisis atas Temuan Media dan Platform Partai”, yang rilis di Jakarta, Rabu, 13 September 2023.

Riset tersebut menggunakan metodologi strategi sampel terstruktur dengan kriteria sembilan partai politik yang lolos ambang batas (parliamentary threshold) pada Pemilu 2019 dan sepuluh media daring (online) nasional dengan pembaca terbanyak. 

Adapun, pengumpulan data dari pengambilan berita partai politik soal isu perubahan iklim dan transisi energi selama empat tahun terakhir atau sejak 2019–2023 dengan sejumlah kata kunci (keyword). Sebagai contoh kata kunci yang digunakan di antaranya Paris Agreement, pensiun dini PLTU, krisis iklim, kendaraan listrik, dan RUU EBET. Data tersebut kemudian dianalisis sesuai tema, kutipan politisi, dan triangulasi dengan dokumen platform dan kebijakan partai politik.

Peneliti Yayasan Indonesia Cerah, Wicaksono Gitawan mengatakan, dari riset tersebut diketahui jika sebagian besar partai politik belum menempatkan isu perubahan iklim dan transisi energi sebagai pembahasan yang penting dan bermakna bagi masyarakat. Kedua isu tersebut juga belum masuk dalam perangkat partai mereka.

Hal itu terlihat dari minimnya kebijakan dan komentar dari para petinggi partai karena umumnya hanya bersifat reaktif.

Menurutnya, isu tersebut dapat memengaruhi perolehan suara dari para pemilih, khususnya anak muda pada Pemilu 2024, yang jumlahnya mencapai 55 persen atau sebanyak 107 juta pemilih.

Sebagaimana riset Indikator Politik Indonesia dan Yayasan Indonesia Cerah pada 2021, tingkat kepedulian anak muda di Indonesia pada isu lingkungan sebagai dampak dari perubahan iklim dan transisi energi mencapai 52 persen.

”Sering kali kader partai menyampaikan usulan kebijakan mengenai perubahan iklim dan transisi energi, tetapi tidak ada tindak lanjut. Pembahasan juga sering kali terhenti sehingga tidak ada kebijakan dan program tertulis yang dihasilkan yang dapat menjadi pegangan bagi setiap kadernya,” katanya yang juga sebagai Associate Bidang Just Energy Transition di organisasi nirlaba tersebut sebagaimana dikutip Kompas, Minggu (17/9/2023).

Dari hasil penelitian tersebut, hanya ada dua partai peserta Pemilu 2024 yang memiliki platform khusus soal isu lingkungan. Mereka adalah Partai Amanat Nasional (PAN) melalui platform Birukan Langit Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Indonesiaku Hijau.

Sementara itu, terdapat empat partai yang mengakui pentingnya dekarbonisasi industri dalam aksi iklim. Hal itu dilakukan oleh PKS, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Kemudian, ada partai yang memilih untuk menyelenggarakan kegiatan bertemakan lingkungan seperti diskusi oleh PKB atau kegiatan menanam pohon/mangrove yang dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan PDIP.

Wicaksono menambahkan, partai politik juga belum menjadikan isu perempuan, buruh, disabilitas, dan kaum marginal sebagai bagian penting dari gerakan mengatasi perubahan iklim dan upaya transisi energi. Seperti green jobs terkait transisi energi. Sebab, sebagian besar masih fokus membahas soal kendaraan listrik. 

”Kebijakan iklim harus bisa mengakomodasi semua pihak secara inklusif,” akunya.

Dari riset yang sama menunjukkan bahwa isu perubahan iklim dan transisi energi cenderung disampaikan pada ajang-ajang internasional seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (Conference of the Parties/COP) ketimbang pada momentum lokal.

Associate Bidang Climate and Youth Communications Yayasan Indonesia Cerah, Rafaela Xaviera menjelaskan, isu transisi energi yang paling banyak dibicarakan oleh partai politik di Indonesia masih berkutat pada empat isu. Di antaranya:

• Kendaraan listrik, terutama terkait instruksi presiden tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas, pembahasan subsidi mobil listrik, elektrifikasi kendaraan umum, serta pengembangan industri baterai.
• Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET), termasuk skema power wheeling, keseriusan pemerintah dalam merampungkan aturan tersebut, dan daftar inventarisasi masalah.
• Energi terbarukan dan energi baru terbarukan, di mana banyak parpol yang mendukung pengembangan energi surya, panas bumi, dan angin.
• Target Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional dengan beberapa partai politik memberikan komentar terkait target yang belum tercapai.

Ihwal kebijakan transisi energi berkeadilan, lanjut Rafaela, aspek keadilan yang banyak menjadi pembahasan sejak skema pendanaan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition Partnership/ (JETP)) disepakati pada akhir tahun 2022 di Indonesia, belum terdefinisikan secara kolektif dan menjadi pengkajian oleh partai politik yang ada di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR).  

”Belum ada partai politik yang membahas aspek keadilan dalam transisi energi. Pembahasan isu ini cenderung berada di level teknokratis,” ujarnya.

Menanggapi hasil analisis Yayasan Indonesia Cerah, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS), Ahmad Fathul Bari mengakui jika isu perubahan iklim dan transisi energi masih perlu didorong sebagai gagasan politik. Sebagian masyarakat juga masih belum sadar dan peduli terhadap isu tersebut.  Padahal dampaknya sudah terjadi dan terasa saat ini.

”Politik kita juga jarang membahas mengenai substansi isu iklim. Itu sebabnya kita akan dorong agar terjadi pengarusutamaan isu (perubahan) iklim (transisi energi) dan lingkungan,” ucapnya.