Laporan Khusus

Cintya Faliana

Penulis • 6 Menit membaca

02 Maret 2026

Meski memiliki tujuan baik, kerja sama internasional kerap kali menyimpan ketimpangan yang tidak disadari dan diakui oleh pemerintah Indonesia.

Kebijakan pemerintah menggunakan dalih baru “diversifikasi”, yang menolak pengakhiran batu bara, melainkan mengolahnya menjadi bentuk lain.

Perlu mencari berbagai alternatif pembiayaan bangunan ramah lingkungan. Pemerintah pun harus menebar insentif.

Karena besarnya kebutuhan lahan, PLTA tak lepas dari konflik sosial. Ada teknologi lain yang berdampak minim ke lingkungan yang bisa diprioritaskan.

Energi fosil sudah menyebabkan jutaan kematian dan bertanggung jawab atas pemanasan Bumi. Mempertahankannya sama saja memperparah krisis iklim.

Inisiatif bangunan hijau di perkotaan Indonesia sudah mulai tumbuh, meskipun belum merata dan masih membutuhkan penguatan di berbagai aspek.

Tanpa keberanian mengoreksi arah produksi batu bara sejak dini, target 100% energi terbarukan 2035 akan terus menjadi wacana.

Aspek keadilan akses energi yang diharapkan bisa lebih dirasakan di tingkat komunitas, ternyata belum bisa tercapai dengan maksimal. Mengapa?

Tanpa upaya mengurangi ketergantungan global terhadap energi fosil, dunia akan terus terjebak dalam lingkaran konflik serta memperparah krisis iklim.

Berkaca dari reformasi Pertamina, perubahan besar PLN bisa dilakukan dan mendesak untuk mempercepat transisi energi.