Di balik Baterai Hijau: Krisis Lingkungan dan Kesehatan Warga di Morowali

Kredit: BNPB

Bayangkan sebuah masa depan di mana mobil-mobil melaju tanpa emisi, panel surya memenuhi atap rumah, dan baterai menyimpan energi bersih untuk jutaan orang. Dunia menyebutnya transisi energi; sebuah harapan untuk menyelamatkan Bumi dari krisis iklim.

Namun, ada pertanyaan yang jarang diajukan: siapa yang membayar harga dari "energi hijau" ini?

Di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, jawabannya sudah terasa setiap hari dalam persoalan napas warga, dalam air sungai yang berubah warna, dan langit yang tak lagi bersih. Di sinilah PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) beroperasi, menjadi salah satu pusat pengolahan nikel terbesar di dunia. Nikel yang diolah di sini mengalir ke rantai pasok baterai kendaraan listrik global. 

Udara yang tak lagi sehat untuk dihirup

Salah satu ancaman terbesar bagi warga Morowali adalah kualitas udara. Penelitian oleh Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia) bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako di tiga desa  –Fatufia, Bahomakmur, dan Labota– menemukan bahwa rata-rata konsentrasi PM10, PM2.5, dan SO2 di ketiga desa tersebut telah melampaui baku mutu yang ditetapkan pemerintah.

Angka SO2 (sulfur dioksida) menjadi yang paling mengkhawatirkan. Batas aman yang ditetapkan pemerintah adalah 150 µg/m³, namun hasil pengukuran di lapangan menunjukkan kadar SO2 mencapai 288,497 µg/m³,  hampir dua kali lipat ambang batas. Penyebab utamanya adalah PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) berbahan bakar batu bara yang dioperasikan secara mandiri (PLTU captive) oleh kawasan industri untuk menyuplai kebutuhan energi smelter.

Proyeksi penelitian itu juga menemukan bahwa rata-rata warga yang terpapar selama 10 tahun sudah melewati batas nilai Reference Concentration (RfC) ambang batas paparan yang aman secara inhalatif. Ini berarti risiko gangguan kesehatan bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan sudah nyata terjadi.

Data kesehatan yang bicara sendiri

Dampak polusi udara tercatat dalam data kesehatan Kabupaten Morowali. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali, total kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kabupaten Morowali mencapai 339.305 kasus sepanjang 2024. Secara khusus di bulan Desember 2024, tercatat 80.713 kasus, di mana 66.000 di antaranya berasal dari Kecamatan Bahodopi,  lokasi berdirinya IMIP.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali, Ashar M. Ma'ruf, secara terbuka mengakui korelasi ini: penyakit yang disebabkan oleh faktor lingkungan, seperti infeksi saluran pernapasan, naik secara signifikan seiring berkembangnya kawasan industri. Kasusnya menyebar di kelompok usia 9 hingga 60 tahun  bukan hanya orang tua atau balita, tapi hampir semua segmen usia produktif.

Penelitian TuK Indonesia juga mencatat sedikitnya 372 kasus pneumonia pada orang dewasa dan 438 kasus pada balita. Gejala yang paling banyak dilaporkan warga meliputi batuk (70%), bersin (65%), pilek (53%), sakit kepala (50%), dan sakit tenggorokan (37%). Ironi terbesar: di tengah lautan kasus pernapasan itu, Kecamatan Bahodopi hanya memiliki satu puskesmas.

Sungai, laut, dan tanah yang terluka

Ancaman tidak hanya datang dari udara. Pengujian kualitas air yang dilakukan oleh WALHI Sulawesi Tengah bersama Friends of the Earth (FOE) Japan pada Januari–Februari 2024 di 10 titik sungai di sekitar kawasan industri menemukan adanya paparan kontaminan logam berat, termasuk Kromium Heksavalen,  zat yang dalam jangka panjang dapat merusak sistem pernapasan, ginjal, hati, bahkan memicu kanker paru-paru.

Nelayan di sekitar pesisir Bahodopi melaporkan perubahan drastis kondisi laut. Perusahaan diduga membuang air panas dari PLTU captive ke laut, sehingga suhu air laut di pesisir Dusun Kurisa mencapai 31,4°C  jauh di atas normal. Ekosistem biota laut terganggu, tangkapan ikan menurun, dan sumber penghidupan masyarakat pesisir perlahan menghilang.

Riset Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) bekerja sama dengan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) pada Februari 2024 memproyeksikan bahwa petani dan nelayan di tiga kawasan utama pengolahan nikel  termasuk Sulawesi Tengah  berpotensi kehilangan pendapatan sebesar Rp3,64 triliun dalam 15 tahun ke depan jika industri nikel terus beroperasi tanpa pembenahan.

Paradoks kemakmuran: Siapa yang benar-benar diuntungkan?

Pemerintah kerap mengutip angka pertumbuhan ekonomi sebagai bukti keberhasilan hilirisasi nikel. Investasi dan ekspor memang meningkat. Namun data BPS per Juli 2023 menunjukkan fakta yang kontradiktif: angka kemiskinan di Sulawesi Tengah justru naik dari 12,30% pada 2022 menjadi 12,41% pada 2023.

Pertumbuhan ekonomi yang diklaim terjadi tidak menyentuh kantong masyarakat yang paling terdampak langsung. Warga harus membeli air bersih karena akses air dari sungai sudah tidak aman. Jalan desa rusak akibat lalu lintas kendaraan pengangkut tambang yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan. Sawah warga di Desa Onepute terganggu akibat air bercampur lumpur. Sementara keuntungan mengalir ke korporasi dan pemegang saham  sebagian besar adalah entitas asing.

Transisi energi harus adil dari hulu ke hilir

Krisis yang terjadi di Morowali bukan sekadar masalah teknis lingkungan. Ini adalah masalah keadilan. Transisi energi yang sejati tidak bisa dibangun di atas penderitaan komunitas lokal. Ketika dunia merayakan mobil listrik dan baterai hijau, masyarakat Bahodopi sedang berjuang melawan sesak napas yang datang dari industri yang mengklaim dirinya bagian dari solusi iklim.

Beberapa langkah mendesak perlu segera diambi.l: Ppertama, pemantauan kualitas udara dan air harus dilakukan secara rutin dan transparan, bukan hanya sewaktu-waktu. Kedua, fasilitas kesehatan di wilayah terdampak perlu diperkuat secara signifikan,  satu puskesmas untuk ribuan warga adalah ketidakadilan yang tidak bisa ditoleransi. 

Langkah ketiga, masyarakat lokal harus dilibatkan secara bermakna dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan terkait operasi industri di wilayah mereka. Keempat, kebijakan hilirisasi mineral harus mempertimbangkan biaya sosial dan lingkungan secara menyeluruh, bukan hanya kalkulasi ekonomi makro.

Transisi energi yang berkeadilan bukan hanya soal mengganti bahan bakar fosil dengan energi terbarukan. Ia juga soal memastikan bahwa tidak ada satu pun komunitas yang dijadikan korban dalam proses itu. Selama warga Morowali masih mengalami masalah kesehatan demi memasok bahan baku baterai dunia, kita belum bisa menyebut apa yang terjadi sebagai "energi hijau",  itu hanya pemindahan beban dari negara kaya ke masyarakat miskin yang tidak punya pilihan.

—

Alif Ubay Bahrizky adalah mahasiswa Institut Teknologi Sawit Indonesia.