Elektrifikasi Perahu: Memutus Belenggu Selat Hormuz dan Mewujudkan Keadilan Energi di Pesisir

Kredit foto: Myeyes.picture/Wikimedia Commons

Dunia kembali menyaksikan betapa rapuhnya rantai pasok energi global. Sejak awal 2026, ketegangan di Selat Hormuz bukan lagi sekadar berita mancanegara, melainkan alarm nyata bagi ketahanan domestik kita. Jalur nadi yang mengalirkan hampir sepertiga pasokan minyak dunia ini sedang bergejolak, dan dampaknya mulai merambat hingga ke derrmaga-dermaga kecil di Nusantara.

Dampaknya pada stabilitas ekonomi Indonesia dapat dirasakan dari kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi dari bulan April sampai Mei 2026, hingga ketidakpastian jalur kapal tanker. Bagi nelayan tradisional, situasi ini mengirimkan pesan yang sangat pahit. Kedaulatan ekonomi mereka sedang disandera oleh konflik yang terjadi ribuan kilometer jauhnya. Nelayan yang masih mengandalkan solar untuk perahu mereka harus membuat strategi baru untuk pergi melaut. 

Bagi nelayan kecil, ketergantungan pada BBM adalah beban yang memiskinkan. Hal ini karena komponen biaya bahan bakar mencapai 60% hingga 70% dari total operasional melaut. Oleh karena itu, saat pasokan tersendat akibat krisis global, nelayan adalah salah satu pihak yang akan kesulitan bekerja. Krisisnya terjadi di Selat Hormuz, tetapi penderitaannya dialami oleh nelayan di pesisir Nusantara.

Meskipun pemerintah mencari solusi untuk mengamankan cadangan energi nasional, "keamanan" ini tidak selalu dirasakan di dermaga-dermaga kecil. Di tengah ketidakpastian ini, transformasi menuju perahu listrik bukan lagi sekadar pilihan gaya hidup hijau, melainkan langkah krusial untuk memerdekakan nelayan dari krisis energi. Inilah saatnya transisi energi berkeadilan berhenti menjadi wacana besar dan mulai menyentuh mesin-mesin perahu nelayan di bibir pantai.

Belajar dari Bali: efisiensi yang nyata

Solusi paling taktis untuk memutus rantai ketergantungan ini adalah melalui elektrifikasi perahu nelayan (E-Boat). Teknologi ini bukan lagi sekadar teori. Di beberapa wilayah seperti Bali, program ini sudah berjalan baik karena integrasi dengan sektor pariwisata melalui jaringan listrik. Sementara itu, di wilayah dengan akses energi terbatas, inovasi perahu listrik bahkan mulai memanfaatkan tenaga surya mandiri, seperti yang diterapkan di Pulau Tunda, Kabupaten Serang, Banten. Ini membuktikan bahwa teknologi E-Boat sangat fleksibel untuk berbagai kondisi wilayah. Tinggal bagaimana pemerintah bisa menjembataninya agar skala implementasinya bisa lebih luas. 

Pengguna perahu mesin listrik membuktikan keunggulannya. Seorang nelayan di Desa Masamba, Bali, mengungkapkan dampak keuntungan yang dirasakan langsung. Selain tidak menimbulkan polusi, biaya melaut jauh lebih murah. Misalnya sekali berlayar ia menghabiskan Rp100.000 untuk 10 liter BBM. Namun, dengan mesin listrik ini, ia hanya perlu biaya charging Rp10.000. 

Penghematan hingga 90% ini adalah kunci kemandirian. Jika diterapkan secara masif, pemerintah bisa mengalihkan triliunan rupiah subsidi BBM yang habis dibakar menjadi investasi teknologi baterai yang asetnya dimiliki langsung oleh nelayan. Apalagi, Indonesia memiliki kelebihan pasokan listrik domestik dari PLN yang bisa diserap secara produktif oleh sektor kelautan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah.

Menghadapi realitas: Mengapa transisi terasa "susah"?

Namun, kita harus jujur pada realitas bahwa transisi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada hambatan nyata yang membuat pengembangan perahu listrik di luar Bali belum secepat kilat. Pertama adalah modal awal. Berdasarkan implementasi program elektrifikasi laut (Electrifying Marine) oleh PLN, meski mampu menekan biaya operasional nelayan, biaya pengadaan paket mesin listrik dan baterai memang masih jauh di atas harga mesin ketinting bensin konvensional. Tanpa skema cicilan ringan atau 'subsidi konversi' khusus nelayan, inovasi ini akan sulit dijangkau rakyat kecil.

Kedua adalah infrastruktur pengisian daya. Dermaga di pelosok membutuhkan penguatan daya listrik dan stasiun penukaran baterai (Swap Battery) agar nelayan bisa bekerja dengan praktis. Selain itu, diperlukan pembangunan bengkel-bengkel spesialis di desa nelayan agar mereka tidak takut beralih dari teknologi yang sudah mereka gunakan puluhan tahun. 

Ironisnya, Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia, bahan utama baterai. Namun, saat ini nikel kita lebih banyak mengalir ke industri mobil listrik mewah atau ekspor. Mewujudkan keadilan energi berarti memastikan mineral transisi dari bumi kita sendiri kembali untuk memberdayakan perahu nelayan terkecil di Nusantara.

Skema Pembiayaan Kreatif: Mengalihkan Beban Menjadi Modal

Esensi dari "berkeadilan" yaitu memastikan transisi tidak memberikan beban baru, melainkan memberikan solusi. Karena hambatan modal dan infrastruktur itu nyata, pemerintah tidak boleh hanya menyuruh nelayan pindah ke listrik, tapi juga harus menyiapkan jembatannya.

Pemerintah perlu mengubah strategi dari subsidi konsumtif menjadi investasi produktif. Salah satu solusi taktis yang bisa diterapkan adalah skema cicilan berbasis penghematan operasional (pay-as-you-save). Jika rata-rata nelayan menghemat Rp50.000 hingga Rp80.000 per hari setelah beralih ke listrik, sebagian dari penghematan tersebut dapat dialokasikan untuk mencicil biaya baterai tanpa membebani pendapatan bersih.

Dukungan dana internasional seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) harus dialirkan melalui koperasi nelayan untuk pengadaan mesin dan pembangunan bengkel spesialis di desa-desa. Ini adalah langkah nyata untuk memastikan bahwa dana besar transisi energi benar-benar mendarat di tangan rakyat, sekaligus mengurangi ketergantungan pemerintah pada impor minyak dunia dalam jangka panjang.

Berdaulat dari bibir Pantai

Krisis di Selat Hormuz harus menjadi alarm keras. Kita tidak bisa terus-menerus memadamkan api dengan cara mencari sumber impor baru setiap kali terjadi konflik geopolitik. Itu hanyalah solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar masalah.

Keadilan energi tidak akan tercapai hanya melalui substitusi bahan bakar, melainkan melalui perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus berkolaborasi untuk memastikan bahwa investasi energi hijau tidak hanya mendarat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau hingga ke unit terkecil di masyarakat. Rakyat perlu ditempatkan sebagai subjek, bukan sekadar konsumen. Investasi besar dalam energi terbarukan harus diarahkan pada pembangunan infrastruktur energi berbasis komunitas. 

Tanpa kedaulatan energi lokal, kita akan terus menjadi penonton yang cemas di pinggir jalur perdagangan dunia, menunggu dengan waswas kapan harga minyak akan naik lagi dan kapan hak rakyat kecil akan kembali dikorbankan. Hanya dengan kemandirian energi lokal, kita bisa memastikan bahwa nadi ekonomi nusantara tetap berdenyut kencang, apa pun badai yang menerpa jalur perdagangan dunia.

—

Sekar Tri Jayanti merupakan penulis lepas asal Sragen yang juga alumnus Sastra Indonesia Universitas Diponegoro. Untuk terhubung dengan penulis, kunjungi Instagram @zaavioraa.