Jebakan di Balik Rencana Menteri Bahlil Mengganti LPG dengan CNG

Kredit foto: Pertamina Patra Niaga

 

Rencana Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mendorong konversi subsidi LPG ke compressed natural gas (CNG) terdengar masuk akal di tengah tekanan fiskal dan impor energi yang terus membesar. Pasalnya, tren alokasi anggaran subsidi LPG terus meningkat dari tahun ke tahun.

Hampir seluruh kebutuhan LPG Indonesia masih berasal dari impor. Ketika harga minyak dunia naik dan rupiah melemah terhadap dolar AS, beban subsidi LPG otomatis ikut membengkak. Ini belum menghitung risiko kurs rupiah terhadap dolar AS yang semakin loyo karena pembelian LPG menggunakan valuta asing. Tahun ini saja, pemerintah menyiapkan anggaran subsidi LPG dan BBM sekitar Rp90-100 triliun untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia akibat perang Amerika Serikat-Israel vs Iran. 

Namun, pemerintah perlu berhati-hati jika ingin menjadikan CNG sebagai pengganti utama LPG. Alih-alih menyelesaikan masalah, kebijakan ini berisiko menciptakan jebakan baru: ketergantungan jangka panjang terhadap bahan bakar fosil lain yang juga menghadapi persoalan lingkungan, pasokan, dan subsidi.

Risiko lingkungan CNG

Secara teknis, CNG memang berbeda dengan LPG. LPG berasal dari propana dan butana, sedangkan CNG didominasi gas metana yang dikompresi bertekanan tinggi. Namun keduanya sama-sama berasal dari sumber energi fosil.

Istilah “gas alam” pada CNG sering memberi kesan lebih bersih dan ramah lingkungan. Padahal proses ekstraksi dan distribusi gas bumi tetap menghasilkan emisi besar. 

Persoalan utamanya terletak pada metana. Gas ini merupakan salah satu gas rumah kaca paling kuat. Dalam jangka pendek, kemampuan metana memerangkap panas 36 kali lebih kuat dibanding karbon dioksida. Para ilmuwan mencatat 20 tahun terakhir kekuatan metana semakin menjadi-jadi, hingga 82 kali lipat. Kebocoran metana pun dapat terjadi di berbagai titik rantai pasok gas, mulai dari sumur produksi, pipa distribusi, hingga fasilitas penyimpanan dan pengangkutan.

Artinya, meski pembakaran CNG relatif lebih efisien dibanding beberapa bahan bakar lain, keseluruhan rantai produksinya tetap menyumbang tekanan terhadap perubahan iklim. Jika pemerintah memperluas konsumsi CNG secara besar-besaran, Indonesia justru berpotensi memperpanjang ketergantungan terhadap energi fosil yang menjadi biang keladi krisis iklim.

Situasi ini bertolak belakang dengan berbagai komitmen pengurangan emisi yang sudah diambil Indonesia. Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani Global Methane Pledge, yang menargetkan penurunan emisi metana global 30% dari level tahun 2020 pada dekade ini. Padahal, di sisi lainnya Indonesia juga masih kesulitan menekan emisi metana dari sektor sampah dan limbah.

Ancaman Ketergantungan Baru

Selain persoalan lingkungan, risiko ekonomi program ini juga tidak kecil. Di permukaan, pengembangan CNG terlihat menarik karena Indonesia masih memiliki produksi gas bumi domestik. Pemerintah kerap menggunakan argumen kedaulatan energi untuk menunjukkan bahwa CNG dapat mengurangi impor LPG.

Namun yang jarang dibahas adalah kondisi cadangan gas Indonesia yang terus menurun. Bahkan di sejumlah daerah, pasokan gas fosil justru defisit karena volume pasokan tidak bertambah dan infrastruktur gas yang belum terintegrasi antarwilayah. Dengan kata lain, konversi LPG ke CNG berpotensi hanya memindahkan bentuk ketergantungan impor dari satu komoditas fosil ke komoditas fosil lainnya.

Indonesia sebenarnya pernah mengalami pola serupa lewat program konversi minyak tanah ke LPG pada pertengahan 2000-an. Program itu awalnya dianggap sukses karena mampu menekan konsumsi minyak tanah bersubsidi. Namun dalam jangka panjang, Indonesia justru menjadi sangat tergantung pada LPG impor karena kebutuhan rumah tangga melonjak jauh lebih cepat dibanding kapasitas produksi domestik.

Pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman tersebut. Jangan sampai konversi menuju CNG mengulang kesalahan yang sama: menciptakan infrastruktur dan pola konsumsi baru yang akhirnya sulit dilepaskan ketika pasokan domestik mulai terbatas.

Persoalan infrastruktur dan harga

Klaim bahwa CNG pasti lebih murah dibanding LPG belum tentu terbukti dalam praktik. Harga gas untuk rumah tangga saat ini juga sangat dipengaruhi subsidi pemerintah. Tanpa subsidi, harga energi berbasis gas bisa menjadi jauh lebih mahal dibanding energi listrik untuk memasak.

Masalah lainnya terletak pada skema distribusi. Jika pemerintah ingin menyalurkan gas fosil melalui jaringan rumah tangga, pengembangannya membutuhkan investasi besar dan waktu panjang. Sampai sekarang, pembangunan jaringan gas rumah tangga masih berjalan lambat dan belum merata.

Pilihan lain adalah menggunakan tabung CNG, yang sejauh ini juga dipertimbangkan Menteri Bahlil. Namun opsi ini juga menyimpan tantangan serius. Berbeda dengan LPG, CNG disimpan dalam tekanan jauh lebih tinggi sehingga membutuhkan tabung dengan spesifikasi keselamatan lebih mahal. Infrastruktur pengangkutan dan pengisiannya juga lebih kompleks. Situasi ini menyimpan risiko biaya distribusi dan investasi awal yang bisa jauh lebih tinggi dibanding LPG. 

Memilah subsidi lebih penting

Di tengah berbagai risiko tersebut, pemerintah sebenarnya memiliki pilihan yang lebih realistis. Ketimbang mengganti LPG dengan CNG secara agresif, langkah paling mendesak justru memperbaiki tata kelola subsidi LPG yang selama ini bocor dan tidak tepat sasaran.

Saat ini, LPG sudah memiliki rantai pasok yang sangat kuat hingga pelosok daerah. Infrastruktur distribusinya telah terbentuk selama bertahun-tahun. Karena itu, akan sulit bagi rumah tangga Indonesia melepaskan LPG dalam waktu singkat.

Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memilah kelompok penerima subsidi secara lebih hati-hati. Subsidi seharusnya difokuskan kepada rumah tangga miskin, pelaku usaha mikro, pedagang kaki lima, dan kelompok rentan lainnya—terutama di luar Pulau Jawa.

Sementara subsidi LPG bagi rumah tangga mampu (khususnya di Pulau Jawa) perlu dihapus. Penghematan subsidi dari kelompok mampu dapat dialihkan untuk mempercepat transisi menuju kompor listrik induksi.

Pendekatan ini justru lebih selaras dengan agenda transisi energi dan penurunan emisi. Studi dari International Institute for Sustainable Development (IISD) menunjukkan penggunaan kompor induksi berpotensi diperluas terutama di wilayah Jawa yang mengalami surplus listrik.

Dengan pasokan listrik berlebih, pemanfaatan kompor induksi dapat membantu meningkatkan konsumsi listrik nasional tanpa membangun ketergantungan baru terhadap bahan bakar fosil impor.

Pemerintah sebenarnya dapat mengadopsi pendekatan serupa insentif kendaraan listrik beberapa tahun lalu. Subsidi pembelian kompor induksi yang berkualitas dapat diberikan pemerintah kepada masyarakat kelas menengah atas agar harga awalnya lebih terjangkau.

Strategi ini penting karena banyak masyarakat masih ragu beralih ke kompor listrik akibat harga perangkat yang mahal dan kekhawatiran soal kualitas memasak. Padahal teknologi induksi modern memiliki efisiensi panas lebih tinggi dibanding kompor gas biasa.

Jika dilakukan konsisten, program ini juga dapat memantik pertumbuhan rantai pasok kompor listrik domestik, mulai dari produksi perangkat, suku cadang, hingga layanan perbaikan. Dalam jangka panjang, ekosistem tersebut dapat berkembang seperti distribusi LPG saat ini.

Pada akhirnya, persoalan subsidi LPG sebenarnya bukan sekadar soal mengganti bahan bakarnya. Tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana pemerintah membangun sistem energi rumah tangga yang lebih tahan terhadap krisis energi global, tidak membebani fiskal, dan tetap selaras dengan target iklim. Mengganti LPG dengan CNG mungkin terlihat praktis untuk jangka pendek, tetapi risikonya bisa menjadi beban baru di masa depan.