Memutus Rantai Ketidaktahuan: Mengapa Literasi Energi adalah Kunci Transisi yang Adil

Kang Maman99/Wikimedia Commons

 

Di kelas XII SMA, saya sebagai guru Bahasa Inggris membuka buku Pathway to English Kurikulum Merdeka. Bab 1 “Let’s Embrace Renewable Energy” dan Bab 4 “Zero Carbon Footprint” dalam buku tersebut langsung membahas Net Zero Emission dan transisi energi. Siswa bisa menerjemahkan kata demi kata dalam buku tersebut dengan mudah. Misalnya: coal adalah batu bara, renewable adalah terbarukan. 

Namun, ketika saya bertanya, “Apa bentuk batu bara sebenarnya?” atau “Bagaimana pengaruhnya terhadap biaya listrik rumah kalian dan pekerjaan paman di tambang?”, kelas langsung riuh oleh gumaman. Saat itu jelas: siswa mengenal istilah, tapi belum memahami makna dan dampak nyatanya.

Suara yang diwarnai komentar kecil di ruang kelas itu adalah contoh kecil dari persoalan besar bangsa kita hari ini: jurang informasi. Kita sedang bergegas menuju transisi energi, sebuah pergeseran masif dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan demi menyelamatkan Bumi. Namun, di tengah hiruk-pikuk komitmen global dan angka-angka investasi triliunan rupiah, ada satu elemen krusial yang kerap terlupakan: literasi masyarakat. 

Sebagai guru, saya melihat bahwa tanpa literasi energi yang kuat, diksi "berkeadilan" dalam transisi energi hanyalah sebuah jargon kosong yang indah di atas kertas kebijakan, tetapi pahit di tingkat akar rumput.

Penjara istilah dan eksklusi informasi

Persoalan utama dalam transisi energi di Indonesia adalah “bahasa langit”. Kebijakan ini seringkali dikomunikasikan dalam bahasa teknis, birokratis, dan penuh istilah asing yang eksklusif. 

Sebut saja istilah Just Energy Transition Partnership (JETP), decarbonization, hingga early coal retirement. Jangankan peserta didik yang telah mengenal kosakata bahasa Inggris. Bagi petani di pedesaan atau buruh pabrik, istilah-istilah ini terdengar asing seperti mantra yang tidak memiliki kaitan langsung dengan isi piring mereka.

Ketidakmampuan masyarakat untuk memahami narasi ini menciptakan ketidakadilan prosedural. Bagaimana kita bisa mengharapkan partisipasi publik yang bermakna jika publik sendiri tidak memahami apa yang sedang ditransisikan? 

Dalam dunia pendidikan, kami mengenal konsep comprehensible input yaitu informasi hanya bisa diproses jika bisa dapat dimengerti. Ketika informasi mengenai transisi energi hanya berputar di kalangan elite Jakarta atau investor asing, maka masyarakat terdampak hanya akan menjadi objek, bukan subjek. Mereka seakan dipaksa menerima perubahan tanpa benar-benar memahami konsekuensi logisnya.

Literasi sebagai fondasi keadilan

Mengapa literasi energi menjadi kunci? Karena keadilan memerlukan pengawasan, dan pengawasan memerlukan pemahaman. Transisi energi yang adil menuntut agar beban dan manfaat dari perubahan ini didistribusikan secara merata. 

Tanpa literasi, masyarakat tidak akan tahu bahwa mereka berhak menuntut perlindungan sosial ketika lapangan kerja di sektor fosil hilang. Mereka tidak akan sadar bahwa tanah tempat panel surya raksasa dibangun seharusnya memberikan manfaat ekonomi langsung bagi komunitas lokal, bukan sekadar menjadi pemandangan baru dari balik pagar kawat.

Sebagai guru bahasa Inggris, saya sering mengajarkan kemampuan berpikir kritis (critical thinking) melalui analisis teks kepada peserta didik. Berdasarkan pembagian derajat kognitif versi Anderson & Krathwohl (2001), berpikir kritis (critical thinking) termasuk ke dalam golongan Higher Order Thinking Skills (HOTS) atau Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi. 

Saya melihat bahwa kemampuan untuk mempertanyakan narasi adalah bentuk tertinggi dari literasi. Dalam konteks transisi energi, literasi berarti kemampuan warga untuk bertanya: "Siapa yang mendanai proyek ini? Apakah ini utang yang akan membebani pajak kami di masa depan? Apakah nikel yang ditambang untuk baterai mobil listrik ini menghancurkan hutan di kepulauan Indonesia?"

Literasi energi mengubah masyarakat dari sekadar konsumen listrik menjadi warga negara energi (energy citizens). Warga yang terliterasi akan mampu berorganisasi, mungkin dalam bentuk koperasi energi surya (Koperasi Desa Merah Putih) di tingkat desa, atau sekadar mampu melakukan efisiensi energi di rumah tangga secara sadar. Inilah esensi dari demokratisasi energi.

Ironi di ruang kelas

Ironisnya, dunia pendidikan kita masih gagap merespons perubahan ini. Kurikulum kita sering kali terlambat menangkap urgensi isu-isu kontemporer. Isu perubahan iklim dan transisi energi seringkali hanya singgah sebentar di pelajaran Geografi atau Biologi sebagai hafalan semata.

Di kelas bahasa Inggris yang saya ampu, saya mencoba mendobrak batasan itu. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tapi alat perjuangan. Ketika saya meminta siswa berdebat mengenai pro-kontra penutupan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dalam bahasa Inggris, sebenarnya saya sedang melatih mereka untuk berani bersuara di panggung global. 

Namun, usaha satu atau dua guru saja tidak cukup. Kita membutuhkan gerakan literasi sistemik yang mengintegrasikan isu energi ke dalam berbagai disiplin ilmu. Pendidikan harus mampu menyiapkan peserta didik bukan hanya menjadi pekerja di masa depan, tapi menjadi manusia yang mampu menavigasi perubahan iklim dengan kepala tegak.

Menuju Pemecahan Masalah: Sebuah Rekomendasi

Untuk memutus rantai ketidaktahuan ini, diperlukan langkah konkret yang melibatkan berbagai lapisan.

Pertama adalah desain ulang komunikasi kebijakan. Pemerintah dan lembaga internasional tidak boleh hanya merilis dokumen setebal ratusan halaman dalam bahasa Inggris teknis. Perlu ada penerjemahan narasi ke dalam bahasa daerah, bahasa populer, dan visualisasi yang mudah dicerna oleh masyarakat awam. Transparansi bukan hanya soal membuka data, tapi soal memastikan data tersebut bisa dibaca oleh semua orang.

Kedua, peran sekolah sebagai hub literasi. Sekolah, terutama di tingkat menengah, harus menjadi pusat informasi energi bagi komunitas. Guru-guru perlu dibekali kapasitas untuk mengajarkan transisi energi secara interdisipliner. Bayangkan jika pelajaran Matematika menggunakan data statistik emisi lokal, atau pelajaran Bahasa Indonesia digunakan untuk menulis surat aspirasi kepada anggota dewan terkait kebijakan lingkungan.

Ketiga, pelibatan komunitas lokal dalam narasi. Transisi yang adil harus menghargai pengetahuan lokal. Literasi bukan hanya soal mengajari masyarakat, tapi juga mendengarkan mereka. Sering kali, masyarakat adat memiliki cara sendiri dalam mengelola energi dan alam yang jauh lebih berkelanjutan daripada solusi korporasi besar.

Penutup

Transisi energi adalah perjalanan panjang yang tidak bisa ditempuh dengan mengandalkan segelintir ahli dan teknokrat mengambil kebijakan di ruangan berpendingin udara. Ini adalah perjalanan seluruh rakyat Indonesia. Jika kita terus membiarkan masyarakat berada dalam kegelapan informasi, kita sebenarnya sedang membangun fondasi bagi ketidakadilan yang baru.

Sebagai guru, saya memimpikan suatu hari nanti, ketika menyodorkan teks tentang transisi energi, peserta didik tidak lagi bertanya apa artinya, melainkan berkata: "Kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk melindungi masa depan kami." 

Memutus rantai ketidaktahuan adalah langkah pertama untuk memastikan bahwa ketika lampu-lampu dari energi bersih itu menyala, mereka tidak hanya menerangi kota-kota besar, tetapi juga menyinari keadilan bagi setiap pelosok negeri. Karena pada akhirnya, transisi yang paling penting bukanlah transisi mesin, melainkan transisi pikiran.

—

Fransisco adalah Guru Bahasa Inggris SMA St. Paulus, Jakarta.