Paradoks COP31: Marak Pebisnis Energi Fosil dalam Delegasi Indonesia

Image: Climate Action Network

Indonesia kembali berpartisipasi dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, pada 9–20 November 2026. Pemerintah Indonesia mengusung narasi Delivering Climate Solutions at Scale atau implementasi solusi iklim dalam skala besar. Di forum internasional ini, Indonesia membawa inisiatif rancangan undang-undang tentang perubahan iklim berkeadilan dan energi baru terbarukan. 

Kendati demikian, iktikad tidak hanya ditentukan oleh komitmen yang disampaikan di meja perundingan. Kesungguhan pemerintah harus disoroti dari berbagai sisi, salah satunya yang perlu disoroti adalah delegasi yang ditugaskan ke forum itu.

Ironi delegasi

Pemerintah mengutus Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto, sebagai Delegasi Indonesia untuk COP31. Tugas ini sudah berlangsung sejak COP29, setelah kekuasaan berpindah dari Joko Widodo ke Prabowo.

Penunjukan Hashim menjadi ironi karena belum lama ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan PT Nations Petroleum, salah satu anak usaha dari Arsari Group, memenangkan lelang wilayah kerja minyak dan gas (migas) Natuna D-Alpha di perairan Natuna. Arsari adalah grup usaha milik Hashim.

Rencana ini menyimpan masalah iklim, terutama karena tingginya kandungan karbon dioksida (CO2) dalam gas di blok tersebut dan potensi emisi dari kegiatan produksi serta pemanfaatannya. 

Natuna D-Alpha pernah dikembangkan oleh Pertamina, tapi dikembalikan lagi ke negara pada 2022. Masalahnya masih sama, karena kandungan CO2 yang sangat tinggi dengan tantangan ekonomi dan infrastruktur. 

Pengembangan blok tersebut juga membutuhkan duit yang sangat besar, karena produksi gasnya memerlukan teknologi canggih untuk memisahkan CO2 yang kadarnya mencapai 70% dalam gas. Andai pun bisa, pengembangan blok ini mengisyaratkan Indonesia yang masih bergantung pada ekonomi yang berbasis energi fosil. Apalagi kandungan CO2 yang tinggi turut memperbesar risiko kebocoran gas rumah kaca ke atmosfer, selain risiko emisi metana yang kerap ada dalam banyak proyek gas fosil.

Bisnis gas Hashim tak hanya di Natuna. Ada juga yang berlokasi di Blok Duyung. Walaupun sama-sama berada di perairan Natuna, tapi Blok Duyung ini berada di wilayah kerja yang berbeda. Arsari Group melalui anak usahanya PT Nations Natuna Barat telah mengakuisisi 75% hak partisipasi. PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) pun akan membeli pasokan gas sebesar 111 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) selama 10 tahun.

Paradoks Indonesia di panggung iklim

Kontroversi Delegasi Indonesia di konferensi iklim bukanlah cerita baru. Pada 2025, COP30 di Belem, Brasil, Climate Action Network memberikan predikat Fossil of the Day kepada Indonesia, karena keberadaan 46 pelobi industri energi fosil dalam delegasi sebagaimana dalam laporan koalisi Kick Big Polluters Out. Indonesia menjadi sorotan sebagai salah satu negara berkembang yang membawa kepentingan industri energi fosil dalam delegasi dan ruang perundingan. Bahkan, 46 perwakilan tersebut sebagai delegasi kategori party overflow, yakni orang yang diizinkan memasuki lokasi utama COP ketika kuota resmi suatu negara telah terpenuhi. Sesungguhnya, mereka bukan negosiator, karena delegasi ini tidak otomatis boleh mengakses seluruh ruang negosiasi, penegakan aturan ini bervariasi di setiap pertemuan.

Delegasi Indonesia tersebut justru dianggap memperlemah upaya perubahan iklim, apalagi setelah kelompok masyarakat sipil menyoroti mereka menyuarakan pandangan para pelobi dalam perundingan mengenai Pasal 6.4, yakni mekanisme pasar karbon baru di bawah PBB. Menurut Climate Action Network pun, posisi Indonesia searah dengan poin-poin yang didukung oleh kelompok berkepentingan dalam industri pasar karbon, yang menyerukan pelonggaran perlindungan dalam Pasal 6.4. Upaya Indonesia untuk melonggarkan aturan pasal tersebut berisiko melemahkan pengawasan internasional. Ini berpotensi merusak kredibilitas Indonesia sekaligus melemahkan ketangguhan perlindungan pasar karbon dalam Perjanjian Paris.

Paviliun Indonesia pun sudah lama disponsori perusahaan ekstraktif, yang antara lain sawit, hutan tanaman industri (HTI), dan pertambangan. Pada 2015, COP21 di Paris, Prancis, sejumlah perusahaan ekstraktif mendukung Paviliun Indonesia, di antaranya Sinar Mas, Wilmar, dan perusahaan dari grup Artha Graha.

Keterlibatan perusahaan dari sektor energi juga ada di Paviliun Indonesia pada 2021, saat COP26 di Glasgow, Skotlandia. Deretan perusahaan ini antara lain, Adaro, Amman, Artha Graha, Bukit Asam, Pertamina, PLN, dan Vale. Pada 2025, COP30, keterlibatan korporasi kembali mendapat sorotan, karena sejumlah perusahaan dituding menjadi sponsor korporasi, yang mendanai anggota delegasi Indonesia. Nama-namanya meliputi Adaro Energy, Golden Energy Mines, Amman, APP Sinar Mas, APRIL, Harita Nickel, Huayou, Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Pertamina, PLN, Vale, dan Medco Energi.

Delegasi cerminan tujuan diplomasi

Persoalan delegasi tak bisa dianggap sepele. Komitmen iklim harus dijaga mulai dari delegasi dengan rekam jejak yang tepat dalam menyokong kepentingan masyarakat yang membutuhkan keadilan, bukan yang memperparah kerusakan lingkungan dan mempersulit upaya dunia untuk melawan perubahan iklim. 

Konferensi iklim semestinya menghasilkan keputusan-keputusan politis yang dapat memenuhi target Perjanjian Paris, yakni menahan kenaikan suhu rata-rata global jauh di bawah 2°C dan mengupayakan pembatasan hingga 1,5°C dibandingkan masa praindustri.

Pemerintah Indonesia harus menolak keterlibatan pelobi dari industri energi fosil dalam delegasi dan proses perundingan iklim. Pelobi energi fosil sebaiknya dikeluarkan dari delegasi dan tidak menjadi negosiator dalam perundingan COP.  Keterlibatan masyarakat sipil, masyarakat adat, dan warga yang terkena dampak perubahan iklim harus diutamakan dalam penyusunan sikap dan usulan pemerintah di perundingan.

Indonesia juga perlu memperkuat kerja sama dengan negara-negara rentan, seperti di Pasifik. Adapun Tuvalu, Samoa, Fiji, Palau, Federasi Mikronesia, dan Vanuatu meluncurkan Tassiriki Call for a Fossil Fuel Free Pacific pada April 2026. Mereka mendorong perjanjian internasional untuk mengakhiri penggunaan dan produksi batu bara, minyak, dan gas secara adil dan teratur, serta menyediakan pendanaan hibah untuk peralihan menuju energi terbarukan.

Tuvalu juga membawa narasi ancaman perubahan iklim ke agenda diplomasi dunia. Bersama Fiji dan Australia, pertemuan pemimpin menjelang COP31 pada Oktober 2026 untuk memperkuat suara Pasifik. Prioritas yang mereka bawa mencakup menjaga target pembatasan pemanasan global 1,5°C, memperluas akses pendanaan iklim untuk adaptasi dan ketahanan, serta menangani kehilangan dan kerusakan. Agenda pertemuan Pasifik ini memperlihatkan kesungguhan ambisi negara-negara rentan mendesak adanya aksi yang nyata. Indonesia harus menempuh upaya seperti itu agar tidak lagi mempermalukan diri sendiri seperti pada COP30.