Partisipasi Perempuan di COP terus Meningkat, tapi Apakah Suaranya Diperhitungkan?

Image: Women Gender Climate

 

Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam konferensi perubahan iklim ke-31 COP31 di Turki merupakan bagian tak terpisahkan dalam upaya penanganan krisis iklim. Pelibatan perempuan juga telah disepakati dalam COP18 di Doha, Qatar 14 tahun lalu, dengan partisipasi perempuan yang lebih baik dipercaya akan membawa perbaikan kebijakan iklim. 

 

Adapun, dari data terbaru, jumlah peserta COP31 untuk kategori pihak-pihak atau Parties yang hadir mencapai 18.812 orang. Dari data tersebut, setidaknya 6.140 orang di antaranya merupakan perempuan yang teridentifikasi dari sapaannya. Adapun, jumlah total partisipan terdaftar 92.934 orang. Data aktual akan terus diperbarui oleh penyelenggara, yakni United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 

 

Kendati data peserta terus diperbarui, tren representasi perempuan di COP terus menanjak. Sebagai gambaran, di COP30 yang mewakili delegasi mencapai 43,6% atau 6.923 delegasi dari total 15.860 delegasi. Angka ini naik 5,8 poin persentase dari tahun sebelumnya. Untuk kepala dan wakil kepala delegasi perempuan sebanyak 36,2% atau 235 orang dari total 644 orang. Realisasi ini naik 4,1 poin persentase dari COP29. Sementara itu, representasi perempuan di kelompok delegasi COP29 mencapai 38% dengan porsi 33% untuk pengisi jabatan kepala dan wakil kepala delegasi.

 

Suara perempuan krusial dalam aksi iklim

 

Keterlibatan perempuan dalam penanganan iklim menjadi penting. Sebab, perubahan iklim menempatkan perempuan sebagai kelompok terdampak karena menghadapi risiko dan beban yang lebih besar melalui kemiskinan. 

 

Hal ini bertolak pada posisi perempuan sebagai mayoritas kelompok miskin dunia. Secara global, lelaki memiliki kekayaan sekitar US$105 triliun lebih besar dari perempuan. Menariknya, aktivitas kelompok terkaya erat dengan emisi yang lebih tinggi, yakni hampir separuh emisi dikeluarkan oleh 10% orang paling tajir, sedangkan hanya 10% emisi yang dikeluarkan oleh separuh kelompok miskin. 

 

Tak heran bila 141 juta perempuan bisa hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2050 akibat krisis iklim. Dari temuan di 24 negara, perempuan kehilangan 34% pendapatan total lebih banyak daripada lelaki di setiap kenaikan suhu rata-rata sebesar 1°C, mencerminkan kerentanan untuk bergeser ke pekerjaan di luar pertanian saat gagal panen terjadi. Perubahan iklim juga menaikkan tanggung jawab kerja-kerja perawatan akibat bencana sehingga membatasi ruangnya untuk berkontribusi secara ekonomi.

 

Di sisi lain, partisipasi perempuan yang tak setara dalam proses pembuatan keputusan dan pasar tenaga kerja membentuk ketimpangan. Hal ini menjadi salah satu penghalang perempuan untuk berkontribusi secara penuh dalam perencanaan, pembuatan, dan penerapan kebijakan terkait iklim. Hal itu terlihat pada keterwakilan perempuan yang hanya sebesar 12% dalam portofolio energi global. Belum lagi risiko perempuan pembela lingkungan menghadapi pelecehan hingga kematian saat melindungi komunitasnya. Di dekade terakhir saja, setidaknya 751 perempuan pembela lingkungan dibunuh selama menjalankan tugasnya. 

 

Lebih dari itu, dari kurang dari sepertiga dana iklim yang masuk ke negara berkembang, hanya 4% yang fokus pada kesetaraan gender. Di Indonesia, misalnya, kendati upaya penanganan iklim lewat pengembangan energi terbarukan berjalan, perempuan justru menghadapi kesulitan baru. Sebagai contoh, dari riset yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Poso, Sulawesi Tengah membuat perempuan kehilangan akses ke lahan perkebunan dan pertanian. Selain itu, perempuan di sekitar proyek kehilangan sumber penghidupan, akses yang terbatas terhadap air bersih dan warisan budaya serta masalah kesehatan reproduksi. 

 

Kondisi yang sama terjadi di pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang membawa krisis air, polusi udara, hingga hilangnya nilai budaya perempuan lokal. Bagi komunitas lokal di Kampung Poco Leok, NTT, misalnya, kedaulatan atas tanah dimaknai sebagai ibu sehingga kegiatan ekstraksi panas bumi sama saja dengan menghancurkan ibu sebagai tumpuan kehidupan. 

 

Sentralnya peran lingkungan bagi perempuan akhirnya memicu perlawanan. Sayangnya, perempuan yang melawan justru menghadapi represi demi misi dekarbonisasi. Dalam dekade terakhir secara global, aksi perlawanan perempuan pembela lingkungan merenggut 745 nyawa.

 

Keterlibatan perempuan yang minim dalam perencanaan dan eksekusi penanganan iklim terlihat pada proyek berskala besar yang membutuhkan akuisisi lahan secara masif juga terpusat. Alasannya, acap kali perempuan lah yang menanggung beban alih-alih terlibat dan mendapatkan manfaat yang sepadan. Pendekatan ini menggerus nilai tambah pengembangan energi terbarukan yang seharusnya turut membawa pemberdayaan dan partisipasi perempuan dari tingkat akar rumput. Mengingat, energi fosil telah menunjukkan catatan hitam karena menjadi bahan bakar perang, seperti yang terjadi di Timur Tengah. 

 

Bagaimana solusinya? 

 

Penanganan masalah iklim membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan prinsip demokrasi dengan memberikan akses partisipasi perempuan dalam keseluruhan prosesnya. Pengembangan energi terbarukan skala kecil yang mendorong desain, pemasangan, dan pemanfaatan secara tersebar juga perlu melibatkan perempuan. Kondisi ini penting untuk diwujudkan karena makin dekat lokasi sumber energi ramah lingkungan dengan penggunanya, makin bersih keluarannya—membuka ruang perempuan untuk aktif memimpin komunitasnya. 

 

Solusi juga bisa datang dari investasi pada energi terbarukan yang memperhitungkan 20%-30% manajemen seniornya juga karyawannya dari kelompok perempuan untuk memberikan gambaran pengaruh dan keterlibatan perempuan. Bertambahnya partisipasi perempuan ini bisa mendorong kolaborasi perempuan dan lelaki untuk mempromosikan pengetahuan dan pemanfaatan energi terbarukan. 

 

Memang, tak ada masalah yang bisa terjawab dengan solusi tunggal. Namun, keterlibatan perempuan mutlak diperlukan terlepas dari perbedaan usia, ras, kemampuan, pendidikan, status sosial dan ekonomi. Dengan demikian, untuk mencapai penanganan iklim yang berkeadilan, diperlukan akses yang setara melalui mekanisme yang langsung dan lebih sederhana agar organisasi dan komunitas perempuan bisa terlibat menjadi solusi, bukan hanya menanggung beban atau diposisikan sebagai “korban” yang tak berdaya menghadapi perubahan iklim.