4 Cara agar Indonesia Tak Lagi Jualan Karbon di COP31

Delegasi Indonesia kembali berangkat ke konferensi iklim PBB dengan koper yang disesaki agenda, salah satu yang utama adalah perdagangan karbon. Terhitung ada delapan sesi pembicaraan terkait perdagangan karbon dalam Paviliun Indonesia di COP31. Ada juga 27 proyek karbon dari sektor kehutanan hingga energi yang dipromosikan. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo berkali-kali mempromosikan negara ini sebagai lapak proyek karbon yang krusial bagi pengurangan emisi.

Kendati demikian, gaya berdagang ala tukang obat ini sudah bertahun-tahun dikritik pegiat lingkungan. Sumber keberatan mereka bukan hanya tudingan pasar karbon sebagai  solusi palsu, tetapi juga komitmen pengurangan emisi Indonesia yang masih sangat lemah. Menjajakan kredit karbon ke luar negeri sambil membiarkan instrumen fiskal di dalam negeri menganggur tak ubahnya jorjoran promosi rumah dengan atap berlubang ke calon pembeli.

Posisi kritik pun sebenarnya cukup dilematis apabila kita menengok bahwa Indonesia saat ini masih kekurangan dana untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Indonesia membutuhkan dana Rp3.200 triliun untuk transisi energi sesuai komitmennya. Di lain pihak, pemerintah baru mengeluarkan dana Rp 76,3 triliun per tahun untuk aksi iklim atau 3,2% dari kas negara sepanjang tahun 2016 sampai 2023.

 

Namun, itu tak seharusnya menjadi alasan untuk Indonesia terus mempromosikan pasar karbon. Salah-salah, upaya ini justru malah memicu malapraktik kebijakan, alias menciptakan mudarat yang lebih besar bagi penanganan perubahan iklim dan kesejahteraan masyarakat.

 

Indonesia sebetulnya tak perlu jauh-jauh menengok pasar luar negeri untuk mencari pendanaan iklim dari proyek karbon. Masih banyak instrumen dan perombakan yang bisa dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah mengatur anggaran—selama diikuti komitmen politik yang memadai.

 

Sumber 1: Refocusing subsidi energi fosil

 

Menurut Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), subsidi energi fosil mencakup segala bantuan negara, baik bagi produsen agar terus memproduksi maupun bagi konsumen agar terus memakai. Bentuknya bisa intervensi harga langsung (subsidi eksplisit), maupun melalui pembebasan pajak, potongan pajak, ataupun bentuk lainnya yang menyamarkan ongkos finansial maupun lingkungan dari produksi bahan bakar fosil (subsidi implisit).

 

Di Indonesia, selain subsidi dan kompensasi pada pos BBM dan listrik, pemerintah juga menerapkan insentif lain seperti libur pajak ataupun royalti 0% bagi energi fosil termasuk gas fosil dan batu bara. Laporan IMF tahun 2023 menempatkan Indonesia di peringkat ketujuh pemberi subsidi terbesar dunia. Totalnya pada tahun itu mencapai US$194,12 miliar (Rp3.515 triliun), terdiri atas subsidi eksplisit US$78,18 miliar (Rp1.415 triliun) dan subsidi implisit US$115,95 miliar (Rp2.099 triliun).

 

Bayangkan apabila Indonesia melakukan refocusing subsidi implisit saja, yakni sekitar Rp2.099 triliun. Alhasil, proyek-proyek pengakhiran pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ataupun pembangunan pembangkit energi terbarukan berpeluang mendapatkan suntikan dana yang cukup besar untuk bisa berjalan optimal.

 

Sementara bagi subsidi langsung, refocusing juga bisa dilakukan secara bertahap. Dana ini dapat dialihkan memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti pengojek daring dan kurir, kelompok perempuan, dan anak, agar pemangkasan subsidi tidak membuat mereka semakin menderita.

 

Sumber 2: Terapkan pajak durian runtuh

Pajak durian runtuh atau windfall profit tax menyasar laba berlebih yang muncul bukan karena kinerja, melainkan karena harga komoditas yang meroket karena dinamika di luar kendali perusahaan. Booming harga komoditas, misalnya akibat perang, bisa mengerek untung perusahaan minyak, gas, dan batu bara tanpa tambahan kerja apa pun. Di Amerika Serikat saja, industri migasnya memperoleh laba hingga US$130 miliar hanya dalam 6 bulan selama perang Iran-AS.

Dalam uraiannya, CELIOS merekomendasikan pemerintah dapat membidik perusahaan yang labanya melonjak konsisten selama dua tahun akibat dinamika internasional.

Dunia yang terfragmentasi secara politik dan tegang secara geopolitik hampir pasti akan menyuguhkan lonjakan serupa. Ini termasuk pada mineral kritis tertentu seperti nikel, aluminium, dan mangan yang dimiliki Indonesia. CELIOS pada 2025 memperkirakan potensi penerimaan dari pajak durian runtuh ini sekitar Rp66 triliun. Dana itu amat layak diarahkan untuk mendukung pendanaan energi terbarukan ataupun mengakhiri PLTU lebih cepat.

Sumber 3: Berlakukan pajak karbon

UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sudah memuat pajak karbon. Penerapannya yang semula dijadwalkan 2022 malah mundur sampai sekarang. Padahal, instrumen ini bisa menjadi disinsentif bagi sektor ekstraktif sekaligus sumber pendanaan energi terbarukan. Dengan skema earmarking alias alokasi khusus, pajak ini pun bisa digunakan bagi pembangunan dan perawatan pembangkit energi terbarukan di desa-desa (untuk memperkuat prinsip keadilannya).

Penundaan pajak karbon bukan satu-satunya masalah. Tarif yang kemudian ditetapkan hanya Rp30 per kilogram CO₂ ekuivalen, yang menjadikan Indonesia pemilik tarif terendah di antara negara G20.

Bandingkan dengan hitungan awal. Laporan IISD 2021 mencatat estimasi Kementerian Keuangan: dengan tarif Rp75.000 (5,20 dolar AS) per ton CO₂ sebagaimana draf UU HPP, pajak karbon berpotensi menghasilkan Rp32 triliun (2,2 miliar dolar AS) per tahun bila diterapkan pada 56 sektor energi. Dengan demikian, perlu dikembalikan ke rancangan semula agar benar-benar bisa jadi sumber dana andalan untuk upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, sekaligus disinsentif bagi usaha tinggi karbon.

Sumber 4: Manfaatkan Dana Sumber Daya Alam

 

Salah satu potensi pos anggaran yang bisa dimanfaatkan adalah Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam. Selama ini penggunaan dana DBH SDA tidak selalu digunakan dalam rangka mitigasi perubahan iklim dan pengembangan energi bersih, termasuk pengembangan energi terbarukan. Padahal dana tersebut notabene berasal dari industri ekstraktif seperti perkebunan berskala besar dan pertambangan yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. 

 

Mengapa DBH ini potensial? Telaah CELIOS menunjukkan bahwa DBH SDA tidak selalu habis dipakai, justru meninggalkan surplus. Lima tahun terakhir: dari 2019-2023, ada surplus DBH SDA lebih dari Rp62 triliun. Dengan duit ini, 22 provinsi di Indonesia masing-masing bisa membangun satu PLTS setara kapasitas hamparan panel surya terapung di Waduk Cirata, Jawa Barat (192 megawatt puncak).

 

Alokasi dana juga bisa lebih besar dan berkeadilan apabila daerah diperkenankan mendapatkan jatah dari produk-produk hilirisasi seperti nikel dan aluminium. Selain bisa lebih mandiri listrik di daerah masing-masing, daerah dapat menggunakan uang itu untuk memperbaiki lingkungan yang rusak—terutama di daerah pabrik-pabrik pengolahan mineral seperti Halmahera, Sulawesi, dan Maluku.

 

Butuh komitmen politik

 

Keempat sumber dana di atas amat memungkinkan dan potensial untuk memastikan kecukupan pendanaan perubahan iklim yang berkelanjutan. Potensi ini bisa direalisasikan apabila pemerintah memiliki komitmen politik yang kuat untuk memperkuat tata kelola perlindungan karbonnya, sekaligus merombak ulang sumber-sumber penerimaan yang menyasar pihak terkaya dan industri perusak lingkungan.

 

Pelaksanaan komitmen ini juga berpotensi menjadi sinyal yang baik bagi seluruh dunia: menandai bahwa Indonesia benar-benar serius menangani perubahan iklim. Bukan tidak mungkin sinyal baik ini akan bergaung telinga pasar global. Bahkan, pada ujungnya, kredibilitas ini bisa mendatangkan proyek-proyek pemulihan lingkungan yang menguntungkan indonesia dan masyarakat setempat, tanpa repot-repot menghadirkan adik Presiden dalam konferensi iklim untuk berjualan karbon saban tahun.