Sawahlunto Pascatambang: Pelajaran untuk Daerah Penghasil Batu Bara Menghadapi Transisi
Zulfikar Aji Kusworo • Penulis
06 Juli 2026
1
• 5 Menit membaca

Ketika wacana transisi energi berkeadilan bergulir di Indonesia, diskusi cenderung berpusat pada target emisi, bauran energi terbarukan, dan skema pendanaan internasional. Jarang sekali percakapan dimulai dari pertanyaan paling mendasar: apa yang terjadi pada masyarakat yang selama puluhan tahun hidup dari batu bara, ketika tambang itu berhenti beroperasi?
Kota Sawahlunto di Sumatra Barat menyimpan jawaban atas pertanyaan tersebut, yaitu sebuah pelajaran nyata yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade.
Pintu masuk tambang batu bara Ombilin, Sawahlunto. (Sumber: Collectie Tropenmuseum, Nationaal Museum van Wereldculturen [TMnr 20018524], via Wikimedia Commons).
Sawahlunto adalah kota yang lahir dari batu bara. Sejak era kolonial Belanda pada akhir abad ke-19, kota ini menjadi pusat penambangan batu bara pertama di Indonesia. PT Bukit Asam (PTBA) mengelola operasi penambangan di sana hingga awal tahun 2000-an, ketika cadangan batu bara menipis dan kegiatan tambang ditutup secara bertahap.
Penutupan ini mengubah lanskap ekonomi kota secara drastis: pendapatan daerah anjlok, lapangan kerja menghilang, dan anak-anak muda meninggalkan kota untuk mencari penghidupan di tempat lain. Data kependudukan menunjukkan tren penurunan populasi yang konsisten pascapenutupan tambang, sebuah indikator kuat dari dislokasi ekonomi yang terjadi.
Gedung Kantor PT Bukit Asam, Sawahlunto (2019). (Sumber: https://sawahluntotourism.com via Wikimedia Commons)
Studi SMERU Research Institute mengungkapkan bahwa dampak penutupan tambang di Sawahlunto tidak dirasakan secara merata. Perempuan, yang banyak bekerja di sektor informal bergantung pada aktivitas tambang, menjadi kelompok paling terdampak secara ekonomi.
Temuan ini sejalan dengan kerangka keadilan transisi yang menekankan empat dimensi: pengakuan dampak sosial, pemulihan bagi pihak terdampak, distribusi manfaat yang adil, serta pengambilan keputusan yang inklusif. Tanpa perencanaan transisi yang komprehensif, penutupan tambang berpotensi menciptakan ketimpangan baru.
Meskipun demikian, Sawahlunto juga menawarkan narasi harapan. Kota ini berhasil melakukan transformasi ekonomi dengan menjadikan warisan tambang sebagai aset pariwisata. Pada 2019, situs warisan tambang batu bara Ombilin di Sawahlunto ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO. Lubang-lubang tambang, rel kereta api tua, dan infrastruktur kolonial yang tersisa kini menjadi objek wisata yang menarik kunjungan domestik maupun internasional.
Transformasi ini tidak terjadi secara instan. Ia membutuhkan waktu bertahun-tahun, dukungan kebijakan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat lokal yang bersedia melihat identitas kotanya melampaui batu bara.
Museum Lubang Tambang Mbah Soero (Sumber: UNESCO World Heritage Centre)
Pengalaman Sawahlunto menjadi sangat relevan melihat kondisi terkini sektor pertambangan batu bara Indonesia. Pada 2026, pemerintah berencana memangkas kuota produksi batu bara nasional menjadi sekitar 600 juta ton, turun dari realisasi 790 juta ton pada 2025 .
Pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang mencapai 40-70% memicu kekhawatiran PHK massal bagi 169.341 pekerja pertambangan di Kalimantan Timur, yang mayoritas berstatus kontrak pada perusahaan subkontraktor. Di Kutai Kartanegara, kabupaten yang sangat bergantung pada batu bara, pemerintah daerah secara terbuka menyatakan kekhawatiran bahwa pemangkasan produksi akan melemahkan tulang punggung ekonomi daerah.
Secara nasional, transisi energi diproyeksikan menyebabkan sekitar 30 ribu pekerja tambang kehilangan pekerjaan antara 2020 hingga 2040. Angka ini belum memperhitungkan efek berantai terhadap kontraktor, perusahaan angkutan, pelayaran, hingga jasa penunjang lainnya yang seluruhnya bergantung pada aktivitas produksi batu bara.
Di tingkat daerah, penurunan aktivitas tambang juga menekan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan dana bagi hasil, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah membiayai infrastruktur, pendidikan, dan program sosial. Tanpa desain kebijakan yang baik, dampaknya akan menekan arus kas terutama bagi tambang skala kecil dan menengah.
Apa yang bisa dipetik dari 25 tahun perjalanan Sawahlunto?
Pertama, transisi ekonomi pascatambang membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang dari sekadar satu periode pemerintahan. Sawahlunto baru menemukan identitas ekonomi barunya setelah hampir dua dekade berjuang.
Daerah-daerah seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sumatra Selatan perlu memulai perencanaan transisi sejak sekarang, bukan menunggu sampai tambang benar-benar tutup. Kedua, diversifikasi ekonomi harus berbasis aset dan potensi lokal. Sawahlunto berhasil karena memanfaatkan warisan tambangnya menjadi aset wisata. Daerah lain perlu mengidentifikasi keunggulan komparatif masing-masing, apakah itu potensi energi terbarukan, pertanian, atau sektor jasa.
Ketiga, perlindungan sosial bagi pekerja terdampak bukan sekadar pesangon, melainkan program reskilling yang membekali mereka dengan keterampilan di sektor baru. Keterampilan teknis seperti desain sistem, konstruksi, dan pemeliharaan proyek energi terbarukan menjadi kebutuhan mendesak seiring percepatan pembangunan infrastruktur energi bersih. Keempat, proses transisi harus melibatkan masyarakat terdampak secara aktif dalam pengambilan keputusan, termasuk perempuan dan kelompok marginal yang justru paling rentan namun paling jarang didengar suaranya.
Dengan komitmen pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia yang kini mencapai US$21,8 miliar dan program PLTS 100 gigawatt (GW) melalui Koperasi Desa Merah Putih, momentum untuk mendesain transisi berkeadilan sesungguhnya tersedia.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengingatkan bahwa kedaulatan energi harus dibangun secara demokratis dan berbasis potensi wilayah. Komponen just transition atau transisi yang berkeadilan dalam JETP perlu benar-benar menyentuh komunitas di tingkat tapak, bukan sekadar menjadi dokumen perencanaan.
PLTS di Sawahlunto untuk memasok listrik pompa irigasi petani. Sumber: Dok. PT Bukit Asam (2023).
Sawahlunto telah membuktikan bahwa kehidupan setelah batu bara itu mungkin, tetapi ia tidak datang dengan sendirinya. Ia membutuhkan perencanaan jauh hari, keberpihakan kebijakan, dan yang paling penting, pengakuan bahwa transisi energi pada hakikatnya adalah perubahan cara hidup.
Bagi ratusan ribu pekerja tambang dan jutaan masyarakat di daerah penghasil batu bara, cerita Sawahlunto bukan sekadar nostalgia, melainkan peta jalan yang harus dibaca sebelum terlambat.
—
Zulfikar Aji Kusworo adalah seorang peneliti yang menaruh minat pada bidang energi terbarukan dan transisi energi. Ia menyelesaikan pendidikan magister di bidang sistem energi di Universitas Gadjah Mada (UGM).

