Bagaimana Hilirisasi Aluminium Halangi Transisi Energi Terbarukan?

Image: Goodwin Steel Castings/Wikimedia Commons

 

Langkah transisi energi terbarukan Indonesia yang masih jauh dari ideal kini dibayangi oleh ambisi hilirisasi aluminium dengan kebutuhan energi jumbo. Celakanya, bukan energi terbarukan yang menjadi pilihan sumber energinya, melainkan PLTU batu bara. Bagaimana misi transisi energi terbarukan bisa terhalang oleh rencana ekspansi produksi aluminium? 

 

Aluminium menjadi produk penting bagi Indonesia karena mampu mendorong daya saing. Produk yang dihasilkan dari pemurnian bauksit menjadi alumina ini diharapkan menjadi tiket untuk menyelesaikan banyak masalah. Dengan pengembangan masif, Indonesia yang memiliki cadangan bauksit tinggi bisa memanfaatkan momentum masuknya investor China untuk mengembangkan industri di Tanah Air, seperti transportasi, konstruksi hingga kelistrikan, sekaligus menekan impor aluminium domestik. Impor aluminium masih mencapai 54% karena produsen lokal tak memiliki kemampuan mumpuni. 

 

Namun, mencapai ambisi hilirisasi tak semestinya mengorbankan rencana Indonesia untuk berkontribusi lebih banyak dalam pengembangan energi terbarukan sekaligus pengurangan bahan bakar fosil.

 

Harga dari sebuah ambisi

 

Hilirisasi aluminium RI akan mencapai periode puncaknya pada 2030 untuk memenuhi permintaan global. Tak tanggung-tanggung, Goldman Sachs mengestimasi bahwa aluminium ‘merah-putih’ berkontribusi sebesar 5% terhadap produksi aluminium primer sejagat pada 2030, naik dari kondisi saat ini sebesar 1%, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan produksi global sebesar 40%.

 

Taksiran produksi aluminium Indonesia didukung oleh peningkatan kapasitas pemurnian alumina–hasil olahan bauksit sebelum menjadi aluminium, mencapai 32 juta ton per tahun pada 2030. Angka ini naik pesat dari angka produksi 9 juta ton per tahun pada 2025. Sejalan dengan itu, kapasitas smelter aluminium bisa mencapai lebih dari 14 juta ton per tahun dari 1 juta ton secara tahunan. 

 

Namun, ada harga yang harus dibayar dari ekspansi ini. Misalnya, produksi skala besar bisa membawa kerentanan terhadap cadangan bauksit yang ada di perut bumi. Cadangan terbukti bauksit Indonesia yang sebesar 1 miliar ton diperkirakan hanya bertahan sekitar 12 tahun. 

 

Harga mahal yang perlu dibayar lainnya adalah potensi naiknya kapasitas PLTU dan permintaan batu bara. Proyeksi penambahannya pun signifikan, yakni 52% dari total kapasitas pembangkit batu bara terpasang dan permintaan batu bara naik 17% bila semua pabrik aluminium terbangun. Ekspansi PLTU mengekor penambahan produksi aluminium karena tingginya kebutuhan energi. 

Ini dikonfirmasi oleh pembangunan PLTU baru untuk mendukung pembangunan pabrik pengolahan aluminium yang bahkan dimotori oleh entitas pemerintah, melalui penugasan Danantara kepada PT Bukit Asam Tbk (PTBA) untuk membangun PLTU berkapasitas 1,25 GW di sekitar kawasan pesisir Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat. PLTU bakal memenuhi kebutuhan setrum proyek Smelter Grade Alumina (SGA) dengan kapasitas produksi 2 juta ton per tahun pada 2029. 

 

Menariknya, hal ini tak hanya terjadi pada satu proyek penghiliran. Dari 45 proyek yang dievaluasi, sebanyak 24 proyek memiliki keterkaitan yang terkonfirmasi dengan PLTU captive, sementara 18 proyek lainnya diidentifikasi berpotensi menggunakan batu bara. Di lain pihak, hanya empat proyek yang diperkirakan menggunakan sumber energi terbarukan. Berdasarkan keterbukaan informasi sejumlah proyek, setidaknya ada PLTU batu bara baru dengan kapasitas 8,4 GW yang terkait dengan ekspansi aluminium, termasuk sebagian kecil PLTU dengan sistem hibrida dengan bahan bakar alternatif. 

 

Dengan demikian, peningkatan kapasitas smelter aluminium primer hingga 14,5 juta ton per tahun akan membutuhkan listrik sebanyak 215 terawatt hour (TWh). Kemudian, diperlukan listrik 229 TWh per tahun untuk pemurnian biji bauksit yang setara dengan seluruh produksi listrik berbasis batu bara Indonesia. Kebutuhan listriknya hampir 64% dari total produksi listrik total yang mencapai 350 TWh pada 2024.

 

Kondisi ini menempatkan hilirisasi aluminium pada siklus buruk yang melibatkan ekspansi PLTU di tengah ambisi transisi energi terbarukan. Dalam kasus percepatan industrialisasi mineral kritis selama ini, kapasitas operasional PLTU captive di Indonesia meningkat hampir 10 kali lipat dalam satu dekade, dari kurang dari 2 GW pada 2015 menjadi 19,3 GW pada 2025. 

 

Masih ada jalan dekarbonisasi aluminium 

Faktanya, penghiliran industri logam dengan bantuan energi terbarukan bisa dilakukan. Dari laporan CREA, melalui ekspansi aluminium, sebenarnya pemerintah bisa memutus tren penggunaan PLTU batu bara yang selama ini menjadi sumber energi untuk berbagai proyek hilirisasi. Dengan cadangan bauksit Indonesia terkonsentrasi secara geografis di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau, peluang pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebenarnya terbuka lebar. Untuk meningkatkan keandalannya, PLTS dapat dilengkapi tempat penyimpanan energi berbasis baterai.

 

Sebagai gambaran, Kalimantan Barat memiliki potensi pengembangan PLTS dengan kapasitas 448,6 MW. Sementara itu, Kepulauan Riau memiliki andil dalam kerja sama Indonesia-Singapura melalui pengembangan PLTS dengan kemungkinan ekspor setrum berkapasitas 3,4 GW. Hal ini didukung oleh sejumlah proyek, seperti PLTS Galang berkapasitas 400 kWp, PLTS Terapung Duriangkang berkapasitas 2,2 GWp, PLTS Tembesi 250 MWp, dan PLTS Pulau Bulan 670 MWp.

 

Secara teknis, pada riset yang dirilis tahun 2025, biaya rata-rata tertimbang pembangkitan listrik PLTS (levelized cost of electricity/LCoE) diperkirakan sebesar US$7,9-8,3 sen/kWh, dan berpotensi turun hingga US$5 sen/kWh pada 2030 apabila didukung pembiayaan dan kebijakan yang mendukung. Di Australia, smelter aluminium milik Rio Tinto Gladstone didukung oleh PLTS berkapasitas 1,1 GW yang beroperasi pada 2029.

 

Penggunaan pembangkit dengan energi terbarukan menjadi penting dalam mata rantai produksi aluminium. Pasalnya, produksi aluminium berkontribusi terhadap emisi 1,1 gigaton setara CO2 (GTCO2e) pada 2022 akibat penggunaan energi fosil. Emisi yang dihasilkan sektor aluminium ini akhirnya menjadi krusial karena produksi komoditas logam ini bakal naik tiga kali lipat pada 2050 dengan proyeksi emisi karbon sebesar 1,6 GTCO2e. 

 

Di sisi lain, langkah dekarbonisasi penghiliran aluminium tak cukup hanya dengan mengandalkan sumber energi terbarukan. Pemerintah bisa menciptakan aturan yang adil bagi penggunaan teknologi hijau di industri aluminium dengan menerapkan kebijakan harga karbon atau carbon pricing. Pengenaan harga karbon ini bertujuan untuk memasukkan faktor dampak negatif ke lingkungan akibat penggunaan energi fosil hingga yang selama ini tak diperhitungkan dalam investasi smelter di Tanah Air. 

 

Dukungan berikutnya untuk hilirisasi aluminium yang rendah karbon adalah insentif fiskal berupa pengecualian pajak dan dukungan investasi bagi teknologi pengolahan logam yang ramah lingkungan. Teknologi ini juga perlu mencakup metode operasi yang hemat energi, sekaligus mekanisme pengelolaan limbah pengolahan dan pemurnian alumina agar bisa dimanfaatkan menjadi produk lainnya serta meredam pencemaran lingkungan.

 

Indonesia mungkin akan merajai produksi aluminium dunia seperti halnya produksi nikel saat ini. Namun, hilirisasi kini ada di persimpangan jalan: apakah akan bernasib sama dengan nikel yang tinggi emisi dan sarat pencemaran atau justru menciptakan nilai tambah baru dan minim risiko melalui penggunaan sumber energi terbarukan dan teknologi bersih.