Target Energi Terbarukan Prabowo Tak Efektif tanpa Rencana Mengakhiri PLTU Captive

(Kredit foto: Rhododendrites/Wikimedia Commons)

 

Presiden Prabowo Subianto punya ambisi menggenjot energi terbarukan, khususnya energi surya sebesar 100 gigawatt (GW) dalam tiga tahun ke depan. Ia menginginkan energi terbarukan berskala besar ini bisa bersumber dari energi surya yang dikembangkan oleh lebih dari 80 ribu desa di seluruh Indonesia. Rencana ini pun berulang kali ia sampaikan. Terakhir, Prabowo mengumbar janjinya dalam kunjungan kenegaraan ke Jepang. 

Penetapan target ini memang bagus, tapi transisi energi tak cukup dengan membangun energi terbarukan sebanyak-banyaknya. Pengembangan energi terbarukan harus dibarengi dengan usaha mengakhiri energi fosil seperti batu bara yang menjadi biang keladi naiknya emisi di sektor ini, termasuk PLTU yang berada di luar jaringan PT PLN yaitu PLTU captive.

Laju Ekspansi PLTU Captive

Laporan Centre for Research on Energy and Clean Air bersama Global Energy Monitor (2026) menjelaskan bahwa sebagian besar penambahan pembangkit listrik batu bara nasional bersumber dari PLTU captive.

Tercatat, kapasitas PLTU captive meningkat dari sekitar 5,7 GW pada 2019 menjadi 19,3 GW pada awal 2026, hampir tiga setengah kali lipat dalam kurun waktu tersebut. Sementara itu, total kapasitas yang mencakup unit operasional, konstruksi, dan perencanaan kini telah mencapai 31 GW. 

Pendorong utama laju ekspansi ini adalah industri nikel yang terintegrasi dengan kawasan industri besar di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, yang masing-masing menjadi pusat konsumsi listrik captive dalam skala gigawatt.

Ekspansi PLTU captive mengarah ke kawasan industri berbasis sumber daya, terutama nikel dan mineral logam. Di Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, yang merupakan pusat ekspansi (termasuk area Morowali dan Labota), tercatat kenaikan kapasitas dari 2,86 GW menjadi 5,19 GW. 

Sementara di Maluku Utara, ekspansi terpusat di Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan Pulau Obi. IWIP sendiri menyumbang kapasitas yang sangat signifikan (sekitar 4 GW). Secara total, kapasitas PLTU captive di hub nikel utama ini telah melonjak 2,25 kali lipat sejak awal 2023.

Di luar dua kawasan tersebut, ada juga ekspansi sektor nonnikel. Di Kalimantan Barat, misalnya, smelter alumina di Ketapang milik PT Well Harvest Winning (WHW) menjadi bagian dari klaster hilirisasi bauksit. Lalu di Kepulauan Riau, Bintan Alumina Indonesia (BAI) menggunakan PLTU captive untuk pemurnian alumina. Sektor bubur kayu dan kertas (pulp and paper) di Sumatera juga berkontribusi, meski skalanya tidak sebesar klaster nikel di Indonesia timur.

Dampak PLTU captive

Ekspansi PLTU captive memang mendorong industrialisasi berbasis pengolahan, tetapi mengakibatkan ketegangan langsung dengan komitmen Indonesia untuk meredam perubahan iklim. 

Tanpa rencana dekarbonisasi dan pembatasan kapasitas, PLTU captive berisiko memperkuat ketergantungan Indonesia terhadap batu bara, yang membuat transisi energi menjadi makin sulit dan berisiko menghambat target penurunan emisi nasional maupun NZE. Emisi dari pembangkit ini sering kali tidak tercatat sepenuhnya dalam sistem kelistrikan nasional, sehingga memperlemah inventarisasi emisi dan tata kelola penanganan perubahan iklim.

Apalagi, studi CREA menyatakan bahwa keuntungan ekonomi dari industri nikel cenderung optimal pada tahun kelima pembangunannya, tapi setelah tahun kedelapan, dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan mulai menurunkan total keluaran (output) perekonomian.

Selain itu, diperkirakan akan ada 27.000 kematian tambahan akibat polusi udara jika ekspansi ini terus berlanjut tanpa kendali. Pengecualian unit captive dari target pensiun dini PLTU batu bara juga berisiko menimbulkan beban ekonomi kumulatif sebesar US$20 miliar.

Menutup Celah Regulasi

Maraknya PLTU captive tak lepas dari celah regulasi moratorium pembangunan PLTU baru, yang mengecualikan pembangkit listrik captive atas nama proyek strategis nasional. 

Pemerintah perlu menutup celah regulasi yang memungkinkan ekspansi PLTU captive, terutama karena pembangkit ini beroperasi dalam ruang pengawasan yang lebih longgar dibandingkan PLTU PLN. Skema pensiun dini PLTU captive lebih kompleks karena terkait langsung dengan kebutuhan energi industri. 

Dalam kerangka Just Energy Transition Partnership (JETP), PLTU captive awalnya tidak menjadi fokus utama dalam CIPP 2023 yang berfokus sistem on-grid. Tapi dalam perkembangan terbaru, rencana mengakhiri PLTU captive mulai diperhitungkan melalui laporan khusus, seiring lonjakan kapasitasnya akibat hilirisasi mineral. Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar US$31 miliar hingga 2030 dan total US$ 92 miliar hingga 2050 untuk dekarbonisasi sektor pembangkit listrik captive.

Meskipun pemerintah memiliki JETP untuk transisi energi, ekspansi PLTU captive memperlihatkan sikap pemerintah membiarkan celah regulasi yang mempertahankan batu bara. PLTU captive tidak sekadar persoalan teknis energi, melainkan cerminan kebijakan transisi, yang seharusnya menjadi prioritas. Jika komitmen dan kebijakan ini ambigu, maka sorotan terhadap transisi energi akan terus diwarnai kekhawatiran.

Menurut skenario dalam Laporan Tematik JETP: Studi Pembangkit Listrik Captive (Desember 2025), kontribusi energi terbarukan dalam pembangkitan captive sebenarnya bisa ditingkatkan secara bertahap dari 9% secara bertahap sebesar 34% pada 2030, 55% pada 2040, dan 81% pada 2050. Hingga 2030, pertumbuhan pembangkitan dapat didorong utamanya oleh pembangkit listrik tenaga surya (solar PV), yang dapat dibangun dengan cepat dan berbiaya efektif. 

Studi JETP sebenarnya bisa menjadi dasar Prabowo untuk memenuhi target ambisius PLTS 100 GW. Integrasi target tersebut ke dalam kawasan industri dapat menggantikan PLTU captive, sehingga dapat mendorong kawasan ini menjadi lebih rendah karbon. Dengan mengalokasikan sebagian besar kapasitas PLTS tersebut di kawasan industri di Sulawesi dan Maluku, pemerintah tidak hanya menutupi celah regulasi pengakhiran PLTU sendiri, tetapi juga menekan ketergantungan pada batu bara secara masif.

 

Pekerjaan besarnya kini adalah bagaimana pemerintah benar-benar konsisten dengan program transisi energi yang menyeluruh. Prabowo berulang kali menyebutkan hilirisasi dan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu pilar ekonomi dalam kepemimpinannya. Kini, pernyataan tersebut perlu benar-benar diwujudkan dalam peta jalan yang konkret untuk menggenjot energi terbarukan guna mengurangi emisi PLTU captive.