Bagaimana Kebijakan Negara-negara Asia Tenggara Menghadapi Krisis Energi?

Perang antara Amerika Serikat (AS) - Israel melawan Iran menyebabkan penutupan Selat Hormuz sejak 28 Februari 2026 hingga berakibat pasokan minyak dan gas dunia tertahan. Sebab, hampir 20% pasokan minyak dunia didistribusikan melalui jalur sempit di Teluk Persia tersebut.

 

Sejak saat itu, sejumlah negara yang bergantung pada pengiriman minyak dan gas merespon dengan berbagai kebijakan untuk mengatasi krisis energi. Kebijakan itu tidak hanya berupa upaya penghematan konsumsi, tetapi juga jalur-jalur diplomasi. 

 

Negara-negara Asia Tenggara menjadi salah satu yang paling merasakan dampaknya. Dari 2 ribu kapal yang tertahan, 29 kapal komoditas milik Singapura dan tiga kapal Vietnam ikut tertahan. Sementara, dua kapal Indonesia milik Pertamina juga tertahan. 

 

Bagaimana kebijakan dalam dan luar negeri negara-negara di Asia Tenggara merespon krisis energi?

 

Indonesia

Pemerintah mengungkapkan cadangan bahan bakar minyak (BBM) milik Indonesia masih aman untuk 21 hari ke depan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mengungkapkan Indonesia tidak bisa menambah cadangan BBM sebab tidak ada lokasi penyimpanan yang tersedia. 

 

Namun demikian, alih-alih mengatasi persoalan dengan solusi jangka menengah hingga panjang, pemerintah memutuskan fokus pada solusi jangka pendek. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengeluarkan kebijakan delapan transformasi budaya kerja untuk menekan mobilitas dengan membatasi perjalanan dinas hingga bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi ASN dan swasta.

 

Selain itu, pemerintah menerapkan skema pembelian wajar dengan membatasi volume transaksi harian untuk pembelian solar dan bensin bersubsidi (Pertalite)​. Pembatasan pembelian BBM yang diatur untuk minyak solar bagi kendaraan pribadi roda empat adalah maksimal 50 liter per hari. Angkutan umum orang atau barang roda empat dibatasi maksimal 80 liter per hari.

 

Filipina

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengeluarkan deklarasi keadaan darurat setelah harga minyak yang meroket dan ketersediaan cadangan hingga 45 hari ke depan. Deklarasi krisis energi ini ditetapkan berlaku selama satu tahun hingga 2027 mendatang.

 

Deklarasi tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah Filipina untuk mencari sumber pasokan BBM dari negara lain dan memungkinkan penimbunan cadangan. Sejauh ini, Filipina mulai membicarakan kemungkinan impor minyak dari Rusia dan peningkatan impor batu bara dari Indonesia.

 

Sementara upaya penghematan dilakukan dengan penghentian beberapa operasional pesawat milik maskapai Filipina karena sulitnya mengisi ulang bahan bakar di negara lain. Selain itu, pemerintah juga memberikan pelajar dan pekerja di beberapa kota mendapat akses gratis transportasi publik seperti bus senilai 5 ribu peso. Langkah ini diambil sebagai respon melonjaknya harga bahan bakar kendaraan. 

 

Myanmar

Myanmar menjadi salah satu negara paling terdampak penutupan Selat Hormuz. Cadangan bahan bakar yang dimiliki terbatas untuk 40 hari ke depan, dengan peningkatan harga drastis hingga 40% sejak awal perang. Kini harganya mencapai US$8/galon atau lebih dari dua kali lipat rata-rata upah harian.

 

Pemerintah pun menetapkan pembatasan pembelian berdasarkan nomor pelat ganjil atau genap. Selain itu, pemerintah juga memantau pengisian bahan bakar secara digital melalui kode QR pada kendaraan.

 

Kemudian, pegawai negeri diminta bekerja dari rumah dan penerbangan domestik yang sudah sedikit sejak kudeta militer 2021, kini semakin dikurangi.

 

Ancaman untuk Myanmar tidak hanya di sektor energi, tetapi juga pangan. Sebab, Iran adalah salah satu pemasok utama pupuk untuk Myanmar. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah pupuk yang diimpor Myanmar sebesar 400 - 600.000 ton. Sebagian bahan baku pupuk tersebut juga digunakan junta Myanmar untuk membuat bahan peledak bagi kepentingan militer.

 

Singapura 

Dibanding dengan negara tetangga, Singapura sebenarnya punya cadangan bahan bakar yang jauh lebih banyak dan bisa bertahan hingga 90 hari. Namun, dengan pembatasan puluhan kapal komoditas milik Singapura, kenaikan harga minyak menjadi tak terhindarkan. 

 

Pemerintah Singapura mengumumkan kemungkinan kenaikan tarif listrik hingga 11% dalam beberapa bulan mendatang. Untuk itu, pemerintah setempat mendorong rumah tangga dan pelaku usaha untuk menghemat energi.

 

Namun demikian, pemerintah juga memberi dukungan anggaran bagi rumah tangga yang memenuhi syarat agar bisa menerima insentif sebesar 1,5 kali lipat dari insentif reguler.

 

Terkait sistem kelistrikan, pemerintah Singapura berupaya untuk mendiversifikasi sumber pasokan bahan bakar. Selama ini, hampir seluruh pembangkit listrik bergantung pada impor gas dari Indonesia dan Malaysia. Kini, Singapura akan membuka keran impor gas dari Australia, Qatar, dan AS.

 

Malaysia

Pemerintah Malaysia merespons krisis energi dengan tambahan kuota subsidi bahan bakar menjadi 200 liter/bulan. Anggaran subsidi energi pun meningkat signifikan dengan tambahan sekitar RM4 miliar per bulan. Tujuannya adalah menjaga daya beli sekaligus memastikan subsidi tetap tepat sasaran, terutama bagi kelompok yang paling terdampak.

 

Selain itu, kebijakan WFH bagi pegawai negeri juga ditetapkan mulai 15 April mendatang. Lebih jauh, Malaysia juga berupaya mendiversifikasi sumber energi. 

 

Kapal tanker pengangkut minyak Malaysia menjadi salah satu kapal yang diizinkan lewat lebih cepat tanpa membayar biaya blokade kepada Iran. Izin ini diberikan usai Perdana Menteri Anwar Ibrahim melobi Iran, Mesir, dan Turki.

 

Vietnam

Sejak serangan AS-Israel berlangsung, harga bensin naik hingga sekitar 50% dan solar 70%. Akibatnya terjadi antrean panjang, panic buying, hingga penimbunan di SPBU. Mengatasi ini, pemerintah Vietnam berupaya mendiversifikasi sumber impor bahan bakar, mengurangi penerbangan domestik, dan menghapus tarif impor bahan bakar minyak.

 

Vietnam juga merespon krisis dengan mempercepat langkah transisi energi sebagai respons jangka menengah. Salah satunya adalah mendorong adopsi kendaraan listrik, memperluas infrastruktur pengisian daya, serta mempercepat implementasi bioetanol E10 untuk mengurangi konsumsi bensin. 

 

Belajar dari kebijakan negara tetangga

Negara-negara tetangga di Asia Tenggara menunjukkan bahwa ketahanan energi bukan lagi soal besarnya cadangan saja, tetapi juga kecepatan dan ketepatan respons kebijakan. Mereka merespon dengan upaya diversifikasi bahan bakar, intervensi fiskal, hingga percepatan transisi energi untuk meredam dampak krisis. 

 

Sebaliknya, respons di Indonesia masih terjebak pada langkah jangka pendek seperti imbauan WFH, tanpa diiringi strategi struktural yang jelas untuk memperkuat sistem energi nasional.

 

Krisis energi kali ini seharusnya dibaca sebagai alarm bahwa ketergantungan pada energi fosil membuat Indonesia terus berada dalam posisi rentan. Momentum ini perlu dimanfaatkan untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat infrastruktur dan regulasinya, serta mengurangi ketergantungan pada impor energi.