Bobibos dan Petasol, Cermin Kebingungan Warga Terhadap Transisi Energi Indonesia

Image: Bank Sampah Banjarnegara/Facebook

Di tengah kenaikan harga minyak dunia sejak awal tahun lalu, media sosial banyak menampilkan konten inisiatif warga memanfaatkan bahan bakar minyak yang diproduksi mandiri.

Tengok saja BBM solar yang diproduksi dari sampah plastik, Petasol, dan bahan bakar nabati yang berasal dari jerami padi yaitu Bobibos. Upaya produksi BBM ini banyak diwarnai perbincangan positif. Tak sedikit masyarakat yang mendukung inisiatif ini sebagai usaha warga lepas dari BBM konvensional yang harganya sedang naik. Beberapa pejabat seperti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan anggota DPR Mulyadi juga menyokong penggunaannya.  

Di satu sisi, inisiatif warga menyelesaikan persoalan energi memang patut diapresiasi. Apalagi model bisnis BBM saat ini yang nyaris dikuasai sepenuhnya oleh PT Pertamina membuat masyarakat sulit mencari alternatif lain yang lebih ramah secara ekonomi maupun lingkungan.

Di sisi lain, bukti yang ada justru menunjukkan inisiatif BBM warga tidak sejalan dengan transisi energi yang ideal. Ini bukan soal masyarakat yang salah. Mereka justru adalah korban narasi pemerintah tentang transisi energi yang tak tentu arah.

Apa itu BBM Bobibos dan Petasol?

Bobibos (Bahan bakar original buatan Indonesia bos) dikembangkan M. Ikhlas Thamrin bersama tim risetnya dan diperkenalkan di Jonggol, Bogor, pada November 2025. Bahan bakunya berasal dari jerami padi, dengan varian bensin dan solar. Pengembangnya mengklaim Bobibos emisi nol dan RON 98, meski verifikasinya belum tuntas. 

Sementara Petasol (Plastik polietilena Terobosan Alternatif Setara Solar) dikembangkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama mitra masyarakat. Mesin pirolisisnya memanaskan plastik tanpa oksigen. Metode produksi BBM ini bahkan sudah digunakan untuk mengolah sampah plastik di Bank Sampah Banjarnegara, Jawa Tengah.

Melalui hasil pengujian, BRIN menyatakan hasil olahannya memenuhi standar Diesel 48 dan 51. BRIN juga menyebut bahan bakar ini telah dipakai pada kendaraan diesel, perahu nelayan, dan mesin pertanian lebih dari empat tahun. Satu kilogram plastik menghasilkan sekitar 0,9 liter solar. Sebagian manfaatnya nyata: sampah plastik terserap, dan nelayan atau petani punya pasokan di daerah yang sulit dijangkau solar bersubsidi.

Bobibos dan Petasol tidak ideal

Bobibos mungkin bisa bermanfaat dalam menekan limbah pertanian. Tapi dengan skala saat ini, sebenarnya pengurangannya tidak sebesar itu. Lagipula limbah pertanian seperti jerami sebenarnya sudah digunakan warga secara tradisional untuk berbagai kebutuhan, misalnya pakan ternak ataupun kompos. Kontribusi terbesar emisi sektor pertanian pun bukan dari limbahnya, melainkan dari pengelolaan tanah, tanaman (terutama padi), pemupukan, hingga irigasi yang melepaskan gas metana dan nitrogen oksida.

Sementara klaim Petasol mengurangi limbah plastik mungkin benar di atas kertas. Artinya secara volume, limbah plastik yang ada di tempat pembuangan akhir bisa berkurang. Apabila diproduksi dalam jumlah besar, inisiatif ini bisa jadi mengurangi pencemaran plastik di laut.

Namun di balik potensi itu, membakar plastik untuk BBM sebenarnya justru hanya memindahkan emisi energi fosil dari plastik ke BBM. Emisi dari gas buang akan tetap ada. Yang lebih parah, penggunaan BBM ini justru memicu sinyal untuk memperpanjang ketergantungan kita terhadap energi fosil (bahan baku utamanya). Produksi plastik yang semestinya kita tekan secara bertahap seakan mendapatkan pembenaran untuk terus digenjot.

Memperbaiki jalur transisi energi

Usaha warga untuk membuat BBM mandiri ataupun inovasi para peneliti untuk lepas dari BBM sebenarnya tak perlu dibawa lebih jauh dan massal apabila pemerintah berhasil memaparkan arah transisi energi yang lebih jelas.

Transisi energi yang ideal berfokus pada elektrifikasi kendaraan. Secara bertahap dan konsisten, jumlah kendaraan berbasis pembakaran di jalan raya harus kita kurangi ke titik nol. Panel antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) jelas menyimpulkan bahwa elektrifikasi transportasi merupakan salah satu cara jitu mengurangi emisi, dengan manfaat yang bisa semakin besar apabila listriknya menggunakan energi terbarukan. Di Indonesia, sektor transportasi merupakan salah satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca.

Sayangnya, upaya pemerintah belakangan justru menciptakan sinyal yang semakin menjauhkan kita dari elektrifikasi. Saat ini, pemerintah gencar menggenjot produksi biodiesel berbasis sawit bahkan menaikkan pencampurannya hingga 50% melalui program B50. Padahal, biodiesel justru memicu emisi ikutan atau sekunder yang berpotensi muncul akibat pembabatan hutan untuk menanam sawit. Risiko ini belum dihitung uang rakyat yang harus dihabiskan untuk menanggung selisih harga BBM sawit yang saat ini lebih mahal dibandingkan solar.

Manuver dekarbonisasi pemerintah kian sumir kala Presiden Prabowo Subianto mendukung upaya lainnya. Misalnya usaha menggenjot bensin dari bioetanol berbasis tebu. Belum lagi wacana memproduksi bensin dari batu bara yang berpotensi menambah ketergantungan kita terhadap biang keladi perubahan iklim saat ini.

Dengan demikian, pemerintah seakan menggunakan rumus kebijakan yang sama: ganti sumber bahan baku, pertahankan mesin pembakaran. Warga yang mengolah plastik dan jerami hanya menerjemahkan rumus itu ke skala rumah tangga.

Fokuslah pada elektrifikasi

Pemerintah perlu berhenti melontarkan terobosan yang mengaburkan fokus dan memecah alokasi anggaran. Arah kebijakan semestinya bertumpu pada dukungan elektrifikasi sebanyak-banyaknya. Saat ini, skor kesiapan elektrifikasi Indonesia dalam studi PwC ASEAN-6 baru 2,8 dari 5. Sekitar 70% pemilik EV juga mengisi daya di rumah, tanda bahwa infrastruktur pengisian publik masih sedikit. Industri motor listrik pun menagih kepastian insentif dan melaporkan banyak dealer tutup.

Pemerintah perlu memperjelas arah elektrifikasi. Ekosistem kendaraan listrik sudah ada. Tinggal diperkuat lewat ekspansi kendaraan umum, penguatan industri baterai, dan layanan purna jual EV. Transportasi publik listrik juga perlu dukungan anggaran, termasuk subsidi skema buy the service di daerah. Riset dan pengembangan sebaiknya diarahkan pada efisiensi kendaraan listrik yang sesuai dengan karakter mobilitas publik masing-masing daerah, sambil mencari cara menurunkan jejak karbon rantai pasoknya.

Pemerintah telah memiliki model komitmen lainnya untuk mengembangkan listrik energi terbarukan yang rendah emisi. Program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW harus direalisasikan dengan memperhitungkan kebutuhan setrum kendaraan listrik yang tumbuh di pusat bebannya, yaitu kota-kota besar. Harapannya, elektrifikasi benar-benar mengantarkan Indonesia pada kondisi nol emisi—bukan mengandalkan klaim-klaim dari inisiatif seperti Bobibos dan Petasol.