Kacamata Kuda Aksi Iklim Indonesia: Minim Perhatian bagi Kesehatan dan Keadilan
Bram Setiawan • Penulis
16 November 2026
17
• 6 Menit membaca

Upaya mengatasi perubahan iklim semestinya tak sekadar memuat target penurunan emisi, tetapi juga melindungi kesehatan masyarakat. Harapannya upaya mengatasi perubahan iklim juga dapat selaras dengan peningkatan kualitas hidup secara umum. Ini juga terkait pandangan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebut perubahan iklim telah menimbulkan dampak kesehatan yang tidak merata. WHO memperkirakan sekitar 3,3 hingga 3,6 miliar orang tinggal di wilayah atau lingkungan yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Banjir akibat siklon di Sumatra ataupun rob di pesisir Jawa yang mengakibatkan masalah kesehatan dan krisis air bersih menjadi contoh bencana yang merugikan masyarakat rentan.
Terkait hal tersebut, Global Climate and Health Alliance (GCHA) memberi Indonesia skor 11 dari 32 dalam Healthy NDC Scorecard 2026. Penilaian ini mengukur sejauh mana pemerintah memasukkan persoalan kesehatan ke dalam komitmen iklim nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC). Skor Indonesia menunjukkan masih terbatasnya keterhubungan antara aspek kesehatan dalam komitmen iklim. Apalagi, kebijakan kelistrikan Indonesia masih memberi kesempatan terhadap penambahan kapasitas pembangkit energi fosil.
Ranking GCHA mengingatkan lagi mengenai pentingnya menyoroti isu kesehatan dalam agenda transisi energi, yang juga menjadi pembahasan dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, pada 9–20 November 2026.
Mengapa Isu Kesehatan Ini Penting?
Penilaian GCHA mencakup delapan kategori, antara lain dampak perubahan iklim terhadap kesehatan, polusi udara, tindakan sektor kesehatan, manfaat kesehatan dari aksi iklim, transisi berkeadilan, tata kelola, pembiayaan, serta pemantauan dan pelaksanaan kebijakan.
Dalam Second NDC Indonesia 2025, pemerintah menyebut perubahan iklim berdampak pada meningkatnya kejadian ekstrem dan bencana alam yang menimbulkan kerugian dan kerusakan terhadap sektor-sektor prioritas, termasuk kesehatan. Indonesia juga memiliki bagian khusus mengenai transisi berkeadilan dalam dokumen ini. Bagian tersebut mencakup peningkatan kapasitas tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja berkualitas, perlindungan sosial, standar ketenagakerjaan, serta kesejahteraan pekerja dan komunitas. Pemerintah juga menyebut pentingnya dialog publik partisipatif dalam proses transisi tersebut.
Kendati demikian, GCHA menyoroti pengurangan emisi Indonesia masih mengarah pada lintasan pemanasan di bawah 4°C. Padahal, suhu tersebut dianggap sangatlah berbahaya bagi kesehatan publik dan ekosistem, sehingga emisi gas rumah kaca yang dihasilkan saat ini harus dikurangi secara agresif.
Bagaimana Target Penurunan Emisi Indonesia?
Laporan Climate Action Tracker menambah bukti bahwa dokumen Second NDC Indonesia tidak memuat komitmen untuk menghentikan eksplorasi dan produksi energi fosil, maupun PLTU. Lembaga pemantau independen ini juga menyoroti masih tercantum langkah mitigasi seperti clean coal dan co-firing biomassa, yang dinilai sebagai solusi palsu, sehingga peringkat target iklim Indonesia secara keseluruhan dinilai sangat tidak memadai (critically insufficient).
Ketiadaan upaya Indonesia menghentikan energi fosil menjadi ironi karena Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mencatat bahwa emisi sektor energi Indonesia meningkat hampir dua kali lipat dalam 20 tahun. Pada 2024, sektor ini menyumbang sekitar 79% dari total emisi gas rumah kaca di luar sektor penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, dan kehutanan. OECD juga memperkirakan emisi sektor energi dalam skenario Second NDC meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan 2019 pada 2035.
Adapun dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 PT PLN masih mencantumkan penambahan kapasitas pembangkit berbahan bakar fosil seperti gas dan batu bara hingga 16,6 gigawatt (GW). Mengacu data ini, laporan Center for Research of Energy and Clean Air (CREA) tahun 2025, memperkirakan produksi listrik dari energi fosil meningkat 40%, dari 295 terawatt-jam (TWh) pada 2024 menjadi 407 TWh pada 2034. Sebagian penambahan produksi energi bersih justru direncanakan setelah 2030.
Kenaikan emisi dari energi fosil juga akan diikuti dengan risiko kesehatan yang berbahaya bagi masyarakat. Menilik Toxic Twenty: Unmasking Indonesia's Most Toxic Coal-Fired Power Plants (2025), pengoperasian 20 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara paling berpolusi di jaringan kelistrikan Jawa, Sumatra, dan Bali rentan mengakibatkan krisis kesehatan masyarakat. Pemodelan CREA memperkirakan paparan polusi dari PLTU berkaitan dengan peningkatan kelahiran prematur, bayi dengan berat badan lahir rendah, serta kasus baru asma pada anak-anak. Dampak polusi ini juga mencakup peningkatan risiko stroke, penyakit jantung iskemik, kanker paru-paru, penyakit paru obstruktif kronis, infeksi saluran pernapasan bawah, hingga diabetes pada populasi dewasa.
CREA juga mengaitkan polusi lintas batas dari PLTU di sekitar ibu kota dengan meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Jakarta. Secara keseluruhan, pemodelan ini memperkirakan polusi dari 20 PLTU tersebut menyebabkan 64 juta hari tidak masuk kerja akibat sakit sepanjang periode proyeksi 2026–2050.
Dampak polusi udara dari 20 PLTU ini selama 2000–2025 juga ditaksir menyebabkan sekitar 89.000 kasus kematian dini. Biaya akibat dampak kesehatan diperkirakan mencapai US$63 miliar atau sekitar Rp1.050 triliun. Pun sepanjang sisa masa operasinya dari 2026 hingga 2050, emisi polutan PLTU ini diperkirakan menyebabkan sekitar 156.000 kematian dini.
Menyoroti Komitmen Pemerintah
Selain persoalan kesehatan, Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) memandang SNDC Indonesia masih jauh dari partisipasi untuk keadilan iklim. Sebab, komitmen ini tidak bisa hanya mengarah pertumbuhan ekonomi hijau, tetapi harus menuntut perubahan sistemis menuju model pembangunan yang berkeadilan sosial dan ekologis. Warga yang terdampak langsung tidak punya kesempatan untuk benar-benar ikut memberi masukan yang berarti terhadap penyusunan komitmen iklim negaranya.
Pada 2025, Deklarasi Rakyat untuk Keadilan Iklim disusun melalui konsultasi rakyat di 13 wilayah. Deklarasi tersebut melibatkan berbagai kelompok, antara lain masyarakat adat, petani, nelayan, buruh, perempuan, pemuda, difabel, dan warga miskin perkotaan. Mereka menyoroti, krisis iklim memperburuk kerentanan masyarakat, termasuk melalui hilangnya akses terhadap sumber daya seperti air bersih, pangan, energi, dan lahan produktif.
Dalam momentum COP31, pemerintah Indonesia membawa narasi Delivering Climate Solutions at Scale atau implementasi solusi iklim dalam skala besar. Di forum internasional ini, Indonesia juga membawa inisiatif rancangan undang-undang tentang perubahan iklim berkeadilan dan energi baru terbarukan. Namun, iktikad itu tidak tecermin apabila menyoroti delegasi Indonesia yang tak memuat perwakilan masyarakat terdampak secara proporsional. Mayoritas utusan selain dari pemerintah juga dari kalangan pengusaha. Beberapa di antaranya bahkan dianggap bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan dan bencana banjir bandang di Sumatra.
Butuh Kesungguhan Aksi
Upaya mitigasi perubahan iklim semestinya bukan semata-mata pencapaian target emisi, melainkan juga berkaitan dengan kesehatan dan ekonomi akibat pencemaran udara. Pemerintah perlu memastikan kebijakan transisi energi juga melindungi kesehatan dan menjamin keadilan bagi masyarakat yang terdampak.
Pemerintah juga perlu memasukkan penilaian dampak kesehatan dalam perencanaan transisi energi. Menurut WHO, penilaian dampak kesehatan dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi dampak kebijakan terhadap kelompok rentan dan merumuskan langkah untuk menghindari atau mengurangi risikonya.
Pemerintah juga perlu memperhitungkan risiko keselamatan dan kesehatan fisik maupun mental kerja yang dapat muncul dari proses transisi energi. Sebab, International Labour Organization (ILO) menyebutkan peralihan pekerjaan dalam bidang energi juga dapat memunculkan risiko baru bagi keselamatan pekerja. Risiko ini tidak hanya terjadi karena perubahan lingkungan, tetapi juga dalam proses kerja baru atau praktik dan bahan yang digunakan dalam transisi.
Oleh karena itu penting juga bagi komitmen iklim Indonesia untuk memuat pemetaan pekerjaan yang terdampak, keterampilan pekerja, peluang pekerjaan pengganti, dan kebutuhan perlindungan sosial sebelum transisi dijalankan. International Energy Agency (IEA) memandang perlunya keterlibatan pekerja sejak tahap pemetaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga pemantauan transisi. Tanpa partisipasi serta pemetaan yang memadai, dokumen iklim seperti NDC berisiko menjadi kebijakan di atas kertas upaya mengatasi perubahan iklim yang adil dan efektif.

