Pukulan Inflasi Pangan dari El Nino

Kredit foto: Dibakar Roy/Pexels

Daya beli masyarakat yang lemah berpotensi mendapatkan pukulan tambahan dari inflasi pangan akibat El Nino. Musim kemarau tak hanya makin kering, tetapi juga makin panjang sehingga membawa efek rambatan terhadap tekanan ekonomi masyarakat. 

El Nino memang bukan bencana, melainkan fenomena anomali iklim yang terjadi dalam rentang 2-7 tahun sekali pada Juli-Desember. Kemunculan fenomena global ini kerap bersamaan dengan musim kemarau di Indonesia dengan durasi hingga setahun penuh. Efek yang timbul selama El Nino adalah penurunan curah hujan akibat kenaikan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Alhasil, musim kemarau yang terjadi di Tanah Air makin kering dan makin panjang. Namun, efek El Nino makin parah akibat perubahan iklim yang ditandai dengan gelombang panas di Eropa dan asumsi kenaikan suhu hingga 2°C. 

Dalam konteks ini, El Nino sedang terjadi, terkonfirmasi oleh pantauan terbaru. Dari sisi cakupan musim kemarau, sebagian wilayah di Tanah Air memasuki fase puncak. Setidaknya, 48,9% wilayah yang memasuki musim kemarau pada bulan ini dengan hari tanpa hujan (HTH) menyentuh 31-60 hari. Wilayah di sekitar Samudra Hindia selatan, dari Jawa hingga Nusa Tenggara pun menelan dampaknya, seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Secara global, peluang terjadinya El Nino pada Oktober-Desember mencapai 81%, terbesar dalam catatan sejarah sejak 1950. Lebih dari itu, El Nino akan berlanjut pada akhir tahun dengan peluang 97% dan bertahan hingga awal musim semi 2027. 

Bagaimana El Nino berimbas pada inflasi pangan?

El Nino tahun ini bisa menjadi lampu kuning bagi ketahanan pangan. Secara historis, El Nino bisa menurunkan produksi beras nasional secara tahunan. Hal itu bertolak dari gagal panen akibat lahan yang kering, seperti pada kondisi tahun 2015 dan 2023. Oleh karena itu, produksi beras nasional pada 2026 diproyeksi menyentuh 30,1 juta per ton akibat El Nino. Volume ini lebih rendah dari realisasi pada 2025 sebanyak 34,69 juta ton. 

Musim kemarau yang merupakan kondisi rutin akhirnya menjadi musibah karena untuk menghasilkan beras, dibutuhkan volume air yang cukup tinggi. Volume air yang dibutuhkan tak kenal sumber, mulai dari aliran, seperti sungai, danau hingga yang tersimpan di tanah dan tanaman padi. Pada akhirnya, kondisi ini mengganggu siklus produksi, pasokan, dan harga beras.

Sebagai imbasnya, pada El Nino sebelumnya (2023-2024), harga beras makin mahal. Kenaikan harga beras terjadi di 28 provinsi, termasuk, seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali Nusra. Tak heran bila harga ini lantas tecermin pada inflasi pada Agustus 2023-Januari 2024, dengan inflasi beras September 2023, yakni 5,61% secara bulanan dan 0,18% secara tahunan memecahkan rekor secara tahunan sejak 2022. 

Pada konteks tahun ini, di tengah El Nino, pemerintah mengklaim cadangan beras (CBP) terbaru jauh melampaui target, yakni 5,19 juta ton atau setara dengan 129% dari target 4 juta ton. Angka ini pun lebih tinggi dari CBP pada 2025 sebanyak 5,01 juta ton.

Dari sisi penyerapan beras lokal, sejumlah daerah yang mengalami puncak musim kemarau dianggap masih mampu berkontribusi terhadap ketahanan beras nasional. Jawa Timur, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, dan Bali mampu mencapai target produksi sehingga menyumbang produksi beras lokal sebesar 3,4 juta ton yang diserap Bulog secara total. 

Kendati demikian, inflasi beras ternyata masih terjadi secara bulanan dan tahunan pada data terbaru. Bahan pangan pokok masyarakat ini masih menduduki lima komponen terbesar penyumbang inflasi, bersama bensin dan angkutan udara kala inflasi tahunan mencapai level tertinggi dalam 3 bulan terakhir. 

El Nino memperburuk inflasi akibat konflik

Terjadinya El Nino pada akhirnya memperburuk efek inflasi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang muncul sejak awal 2026. Pasalnya, El Nino yang memengaruhi cuaca akan mengganggu produksi kelompok pangan bergejolak atau volatile foods (VF) seperti bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah. Harga ketiga komoditas tersebut telah terkerek berdasarkan pemantauan pada pekan kedua Juni 2026. Perinciannya, harga bawang merah melesat 27,5% secara tahunan, cabai rawit 23,3%, dan cabai merah 13,7%. 

Dengan tambahan dampak El Nino, inflasi dari kelompok pangan volatil ini bisa memberikan tambahan inflasi sebesar 1,74%. Tambahan inflasi volatile foods ini akan menyumbang kenaikan yang pada akhirnya mengerek indeks harga konsumen (IHK) sebesar 0,3%. IHK merupakan indeks harga yang mengukur harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. 

Kondisi ini mengirimkan sinyal bahwa biaya hidup masyarakat makin berat. Secara umum, hasil survei konsumen terbaru yang dilakukan Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa pendapatan masyarakat untuk konsumsi mengambil porsi makin banyak. Artinya, masyarakat mengeluarkan biaya konsumsi lebih tinggi secara bulanan. Bersamaan dengan itu, porsi tabungan mengecil, begitu juga dengan pinjaman. 

Dari kelompok pengeluarannya, masyarakat dengan pengeluaran bulanan Rp2,1 juta-3 juta mengalami tekanan paling besar. Kelompok ini terimpit kenaikan biaya konsumsi sedangkan tabungan semakin mengempis dibandingkan masyarakat di kelompok pengeluaran lainnya. 

Akibatnya, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) kelompok ini turun paling dalam sehingga harapan terhadap kondisi ekonomi selama enam bulan ke depan yang terlihat pada Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) makin muram. 

Bagaimana solusinya?

Intervensi perlu dilakukan untuk mengamankan pasokan pangan. Disektor pertanian respons yang diperlukan berupa penyesuaian pola tanam, pengelolaan irigasi, serta pemanfaatan informasi iklim untuk mengambil keputusan. 

Sejauh ini pemerintah masih berkutat pada upaya jangka pendek untuk memitigasi efek rambatan El Nino ke inflasi. Misalnya, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) berupaya meredam gejolak harga, seperti melalui penggelontoran stok pangan. Di sisi lain, pemerintah mempercepat penyaluran pompa air, rehabilitasi irigasi, dan optimalisasi sumber air, hingga memberikan paket stimulasi ekonomi senilai Rp26,34 triliun. 

Solusi jangka pendek memang perlu. Namun, langkah tersebut harus dilakukan bersamaan dengan solusi jangka panjang untuk meredam dampak El Nino. Pemerintah harus serius menerapkan inovasi dan pengembangan di sektor pertanian yang menekankan pada efisiensi penggunaan air dari sistem irigasi, penggunaan varietas baru, hingga konservasi tanah dan air. Dari sisi ekonomi, solusi yang bisa ditempuh, yakni berupa pemberi bantuan dana tunai bagi petani, pekerja informal, hingga rumah tangga dari kelompok rentan. 

Selain itu, upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang lebih masif turut diperlukan karena di tengah tren suhu yang kian panas, anomali siklus alam tak bisa lagi dilepaskan dari masalah perubahan iklim. Sudah waktunya Indonesia menjalankan langkah konkret untuk mencapai target ambisius menurunkan emisi GRK sebesar 31,89% dengan upaya domestik, serta hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada 2030. Upaya paling konkret untuk berkontribusi dalam penurunan emisi ini adalah mengurangi pembakaran energi fosil dan menggenjot pemakaian energi terbarukan.