Tak Cukup dengan WFH: Mengapa Efisiensi Energi di Indonesia begitu Sulit Diterapkan?

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengklaim telah menyiapkan sederet kebijakan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) menyusul ancaman kelangkaan pasokan imbas penutupan Selat Hormuz. Sejak pekan lalu, sejumlah perjalanan dinas dibatasi, banyak pegawai pemerintah pusat maupun daerah yang bekerja dari rumah (work from home/WFH) setidaknya sehari dalam sepekan. Termasuk juga beberapa pegawai swasta yang diimbau melaksanakan hal serupa.

 

Selain itu, pemerintah menerapkan skema pembelian wajar dengan membatasi volume transaksi harian untuk pembelian solar dan bensin bersubsidi (Pertalite)​. Pembatasan pembelian BBM jenis solar bagi kendaraan pribadi roda empat adalah maksimal 50 liter per hari. Angkutan umum orang atau barang roda empat dibatasi maksimal 80 liter per hari.

 

Upaya penghematan ini mungkin bisa menjadi salah satu cara efisiensi energi, tapi masih jauh cukup. Jangankan untuk meredam permintaan, langkah efisiensi energi ini justru berisiko karena Indonesia tergolong rentan terhadap masalah kelangkaan BBM. Mayoritas BBM berasal dari impor, sementara Indonesia hanya memiliki kapasitas tangki penyimpanan BBM nasional hingga 21 hari.

 

Berkaca dari realitas krisis dan kapasitas saat ini, pemerintah seharusnya memanfaatkan momentum krisis untuk benar-benar mengirit konsumsi BBM nasional dengan lebih serius menerapkan efisiensi energi, sembari menyiapkan rencana yang lebih agresif untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi.

 

Efisiensi energi begitu sulit

 

Badan Energi Internasional (IEA) menyebut efisiensi energi adalah “bahan bakar pertama” dalam transisi energi. Sebab, penggunaan energi yang lebih irit menjadi cara yang lebih cepat dan aksi mitigasi iklim yang paling murah. IEA bahkan menyebut efisiensi energi adalah langkah terbesar untuk mencegah lonjakan kebutuhan energi dalam target nol emisi bersih atau Net Zero Emissions pada 2050.

 

Namun di Indonesia, efisiensi energi seakan masih di angan-angan. Peringkat efisiensi energi kita saja, berdasarkan studi, menjadi salah satu yang terburuk di Asia Tenggara. 

 

Di sisi lain, melaksanakan target yang diklaim mudah ini tidak gampang karena tata kelola efisiensi energi Indonesia masih amat parsial. Saat ini, mayoritas regulasi efisiensi di Indonesia masih mencakup sektor industri dan bangunan. Sementara di sektor transportasi, kebijakan efisiensi energi Indonesia masih sangat lemah. Padahal, konsumsi BBM sektor transportasi sebanyak 276,6 juta barel atau sekitar 52% dari konsumsi BBM di Tanah Air. Hampir semuanya (97%) pun digunakan untuk kendaraan pribadi.

 

Sialnya, tren ini masih dipertahankan pemerintah dengan kebijakan yang mendukung konsumsi BBM. Misalnya, pemerintah masih menerapkan subsidi dengan alasan menjaga daya beli masyarakat. Kenaikan harga BBM akan mendorong lonjakan harga barang lainnya. Di tengah krisis ini pun, pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun.

 

Sebab lain sulitnya efisiensi penggunaan BBM di Indonesia adalah pemerintah yang membiarkan aturan standar tidak berjalan. Sejak 2017, pemerintah telah menerapkan standar BBM setara Euro IV, yang salah satu kategorinya adalah bensin beroktan 95 dan solar dengan kadar cetane 51. 

 

Dengan kata lain, BBM yang berada di bawah kategori ini seharusnya sudah dilarang. Harapannya, pembakaran BBM bisa lebih sempurna sehingga lebih efisien. Sayangnya, pemerintah masih mengizinkan peredarannya meski jelas-jelas melanggar aturan sendiri.

 

Salah arah bahan bakar nabati

 

Alih-alih membatasi subsidi BBM ataupun menegakkan aturan, Indonesia justru memberi sinyal konsumsi energi yang salah. Misalnya, Presiden Prabowo ingin Indonesia mempercepat kewajiban pencampuran biodiesel 50% (B50) dan bioetanol 10% (E10) bahkan E20. 

 

Di atas kertas, kewajiban ini mungkin bisa menghemat impor bensin maupun solar. Namun, bahan bakar nabati memiliki kadar air yang lebih tinggi dan kepadatan (densitas) energinya lebih rendah. Karakter ini membuat kendaraan harus menghabiskan volume BBM lebih banyak untuk menempuh jarak yang sama, bahkan dengan BBM dari minyak bumi. Tanpa pembatasan yang agresif, kebijakan ini justru tidak efektif dan menciptakan masalah baru seperti pembukaan hutan untuk produksi bahan bakar nabati ataupun kelangkaan minyak goreng.

 

Secara historis, produksi bahan bakar nabati juga masih lebih mahal dibandingkan BBM konvensional. Alhasil, ketika kebijakan pencampuran semakin banyak, harga solar maupun bensin bisa lebih tinggi, atau pemerintah menanggung beban anggaran lebih besar imbas kebijakan subsidi saat ini.

 

Apa yang seharusnya dilakukan?

 

Pemerintah masih mempunyai waktu untuk merumuskan kebijakan efisiensi energi yang komprehensif. Sebagai awalan, keputusan tak menaikkan harga BBM bersubsidi maupun nonsubsidi harus ditinjau ulang. Menahan harga BBM akan memperkecil ruang anggaran negara untuk kepentingan lainnya, misalnya untuk menjaga daya beli kelompok rentan ataupun membangun infrastruktur untuk mendukung perekonomian. Harga yang tak naik tanpa dibarengi pembatasan konsumsi (untuk BBM nonsubsidi) juga berisiko menggerus stok BBM nasional apabila pasokannya mulai berkurang.

 

Adapun anggaran pemerintah yang saat ini direncanakan untuk menambal harga semestinya digeser untuk menyiapkan program perlindungan sosial yang tepat sasaran agar transisi dari BBM bisa benar-benar berjalan. Studi mendapati bantuan tunai yang menyasar kelompok rentan (misalnya perempuan) bisa meredam dampak terparah kenaikan harga BBM. 

 

Kebijakan subsidi dan pembangunan infrastruktur transportasi umum yang memadai juga perlu mendapatkan prioritas anggaran. Pemerintahan Prabowo harus segera membalik kebijakan alokasi anggaran subsidi bus rapid transit yang justru vital bagi penggunaan transportasi umum di kota-kota besar yang kini terpangkas. 

 

Secara bertahap, pembatasan juga harus memikirkan upaya larangan beroperasi kendaraan berbasis bensin secara bertahap. Kebijakan pembatasan sudah dimulai oleh Etiopia yang kini berfokus pada penggunaan kendaraan listrik, tak lagi mengimpor mobil berbasis BBM.

 

Penerapan standar dan berbagai pembatasan mobilitas pribadi terkait BBM juga perlu dihubungkan dengan rencana pemerintah untuk semakin menggenjot penggunaan kendaraan listrik. Dibandingkan strategi efisiensi performa kendaraan lainnya, penggunaan kendaraan listrik justru bisa memangkas separuh energi yang dibutuhkan dari penggunaan BBM. 

 

Elektrifikasi dapat dimulai segera dengan pengadaan bus-bus listrik untuk transportasi umum. Untuk kendaraan pribadi, rencana Presiden mempercepat konversi sepeda motor listrik bisa menjadi awalan. Berbagai kemudahan untuk memperoleh kendaraan listrik juga layak dilanjutkan, sembari merealisasikan target pembangunan puluhan ribu stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah terluar.

 

Efisiensi energi tentu tak bisa terjadi semudah mengeluarkan imbauan WFH. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah efektif yang tak populis agar krisis energi tak menjalar cepat menjadi krisis ekonomi maupun sosial. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah perlu membangun fondasi efisiensi energi yang kokoh untuk mendukung agenda transisi energi Indonesia.