#TanyaAhlinya: Dampak Tak Terhitung dari Bendungan untuk PLTA

Kredit foto: Martina Nolte/Wikimedia Commons

 

Energi air mendominasi bauran energi terbarukan hingga lebih dari 50% melalui pembangkit listrik tenaga air (PLTA), minihidro (PLTM), dan mikrohidro (PLTMh). Dari 13.155 megawatt (MW) energi terbarukan pada akhir 2023, energi air menyumbang 6.784 MW.

 

Di tataran Asia Tenggara dan Asia Selatan, International Energy Agency (IEA) mencatat kontribusi energi air sebesar 14,5% untuk suplai listrik atau 117 gigawatt (GW). Sementara PLTA mayoritas menggunakan bendungan untuk mengumpulkan air berskala besar.

 

Ketika pemerintah mendorong transisi menuju energi yang lebih bersih, air menjadi salah satu pilihan utama. Padahal, dalam realitanya, pembangunan PLTA dengan memanfaatkan bendungan memiliki sejumlah dampak yang kerap tidak diperhitungkan. 

 

Artikel #TanyaAhlinya kali ini memuat wawancara bersama Rian Mantasa Salve Prastica, PhD Candidate di Aquatic Systems Research Group University of Queensland tentang dampak yang sering terlewatkan dalam pembangunan bendungan. Lebih jauh, pembahasan mengupas paradigma pembangunan pemerintah dan bagaimana seharusnya bendungan dibangun. 

 

Apa saja dampak pembangunan bendungan untuk PLTA yang tidak diperhitungkan pemerintah? 

Kalau kita melihat relasi energi dan air, ada dinamika yang cukup kompleks. Setidaknya ada dua dampak yang belum banyak dibicarakan. Pertama, dampak sosial. Mulai dari relokasi warga yang terdampak pembangunan bendungan untuk PLTA, hilangnya mata pencarian warga terdampak, hingga aset-aset kebudayaan. 

 

Kedua, PLTA memang menghasilkan energi, tetapi pada saat yang sama juga mengubah aliran ekologis sungai. Perubahan pola aliran ini berdampak pada ekosistem sungai, mulai dari distribusi sedimen, kualitas air, hingga keseimbangan habitat di sepanjang sungai.

 

Kalau kita lihat contohnya, secara alami sungai itu berkelok-kelok. Bentuk tersebut bukan kebetulan, melainkan bagian dari sistem ekologis yang sudah terbentuk lama. Namun, ketika bendungan dibangun, aliran air perlu diatur agar lebih terkendali dan efisien. Akibatnya, sungai yang sebelumnya berkelok-kelok sering kali diluruskan.

 

Perubahan bentuk sungai ini berdampak pada banyak sektor, terutama ekosistem perairan. Ada banyak spesies ikan yang siklus hidupnya bergantung pada migrasi dari hilir ke hulu. Studi-studi menunjukkan bahwa pola aliran sungai sangat menentukan keberhasilan migrasi dan reproduksi ikan-ikan tersebut. Ketika bendungan dibangun, jalur migrasi itu otomatis terputus.

 

Selain itu, sungai secara alami membawa sedimen dari hulu ke hilir. Sedimen ini mengandung berbagai nutrien yang sebenarnya sangat penting bagi ekosistem, termasuk untuk sektor pertanian. Ketika bendungan dibangun, terjadi trapping sediment atau penahanan sedimen. Material yang seharusnya mengalir ke hilir akhirnya tertahan di bendung atau bendungan.

 

Akibatnya, wilayah hilir yang biasanya memanfaatkan nutrien alami dari aliran sungai, termasuk area persawahan, mengalami penurunan suplai nutrisi. Dalam jangka panjang, hal ini bisa berdampak pada produktivitas pertanian dan kualitas tanah.

 

Jadi, bagaimana pembangunan bendungan untuk PLTA yang bisa meredam risiko lingkungan?

Di beberapa negara, solusi seperti tangga ikan (fishway) diterapkan untuk membantu spesies ikan tertentu bermigrasi. Misalnya, untuk ikan salmon yang memang membutuhkan jalur khusus agar bisa berenang dari hilir ke hulu. Fasilitas ini dirancang agar populasi ikan tetap berkelanjutan. 

 

Sayangnya, di Indonesia, penerapan tangga ikan yang benar-benar disesuaikan dengan spesies lokal masih sangat terbatas. Sejauh ini, konsep tangga ikan baru diterapkan di beberapa sungai seperti Ciwulan, Jawa Barat, dan beberapa provinsi lain. Akibatnya, beberapa spesies yang sebelumnya melimpah di suatu wilayah bisa mengalami penurunan populasi drastis, bahkan berpotensi punah ketika ada sebuah bendungan. 

 

Ada juga spesies yang tidak lagi mampu bereproduksi secara optimal karena siklus ekologisnya terganggu. Dampak-dampak semacam ini sering kali tidak sepenuhnya masuk dalam rencana desain maupun analisis siklus hidup bendungan itu sendiri.

 

Sejauh yang saya ketahui, belum ada bendungan di Indonesia yang benar-benar mengintegrasikan seluruh dampak ekologis dan sosialnya secara komprehensif. Kalau di luar negeri, ada beberapa contoh pembangunan bendungan yang minim risiko terhadap aliran sungai dan ekosistem di sekitarnya. Misalnya, Bendungan Tiga Ngarai (Three Gorges Dam) di Sungai Yangtze di Cina, Bendungan Nam Theun di Laos, dan Bendungan Glen Canyon di Amerika serikat. 

 

Terlebih, lingkungan ataupun sungai bukan makhluk hidup yang mampu diajak bernegosiasi. Ketika pembangunan dilakukan tanpa menghitung risiko untuk sungai dan lingkungan, mereka tidak bisa melawan. Ini berbeda dengan dampak sosial. Ketika pemerintah tidak melibatkan masyarakat, ruang untuk protes dan bernegosiasi masih bisa diusahakan. 

 

Kenapa pembangunan bendungan untuk PLTA sering mengabaikan risiko lingkungan dan sosial? 

Karena paradigma yang digunakan dalam pembangunan bendungan untuk PLTA masih sebatas energi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Indikator seperti internal rate of return (IRR), payback period, dan biaya pokok penyediaan listrik menjadi tolok ukur utama kelayakan. 

 

Dalam kerangka ini, sungai diposisikan sebagai sumber daya yang harus dioptimalkan untuk menghasilkan energi. Sedangkan, perubahan siklus sedimen, hilangnya mata pencarian, atau dampak ekologis jangka panjang kerap diperlakukan sebagai eksternalitas.

 

Sampai saat ini, menurut saya belum ada model bendungan yang benar-benar dirancang dengan pendekatan yang mengintegrasikan seluruh siklus kehidupan secara menyeluruh. Fokus utama pembangunan masih pada fungsi dasar bendungan, yakni menampung air dan mengintegrasikannya untuk kebutuhan energi serta pasokan air bagi masyarakat. 

 

Sementara dampak ekologis jangka panjang seperti perubahan siklus sedimen dan pengaruhnya terhadap pertanian belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam desain atau kebijakan.

 

Selain itu, pembangunan infrastruktur air itu harus diiringi dengan pembangunan manusia. Jika kita membekali manusia, terutama mereka yang kelak menjadi pengambil keputusan, dengan pengetahuan dan perspektif yang komprehensif, maka setiap perencanaan infrastruktur akan mempertimbangkan lebih banyak aspek. 

 

Jadi, selain aspek teknis dan ekonomi yang menjadi prioritas, ada aspek sosial dan lingkungan yang diperhitungkan. Dengan begitu, mereka dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang rentan dan sering kali tidak terlihat dalam tahap desain.

 

Sebenarnya, PLTA tetap memberikan banyak manfaat kan?

Benar, manfaat PLTA tetap banyak dan dirasakan secara nasional. Sayangnya, dampak negatif yang dirasakan justru ditanggung oleh masyarakat lokal sekitar bendungan atau PLTA.

 

PLTA dapat mendistribusikan listrik ke wilayah yang luas, bahkan ke daerah yang jauh dari lokasi bendungan. Secara nasional, manfaatnya besar karena meningkatkan pasokan energi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. 

 

Namun, bagi masyarakat yang tinggal di sekitar bendungan, sering kali ada biaya yang tidak sepenuhnya terakomodasi. Biaya sosial dan ekonomi, seperti perubahan mata pencarian atau gangguan pada sektor pertanian, kerap tidak dihitung secara utuh.

 

Dalam kerangka water-energy-food nexus (keterkaitan antara isu air, energi, dan pangan), setiap keuntungan di satu sektor hampir selalu diikuti potensi kerugian di sektor lain. Energi bisa meningkat, tetapi perikanan atau pertanian bisa terdampak. Karena itu, kebijakan pembangunan bendungan perlu terus diperbaiki agar mampu meminimalkan trade-off (dampak yang harus ditanggung) dan memperkuat integrasi antarsektor, terutama pada tahap operasi dan pemeliharaan.

 

Soal usia bendungan, banyak bendungan yang tidak beroperasi karena kekurangan pasokan air. Mengapa ini bisa terjadi dan apa dampaknya?

Infrastruktur air seperti bendungan umumnya dirancang dengan usia teknis hingga sekitar 100 tahun. Perhitungannya menggunakan data curah hujan historis, biasanya 10 sampai 20 tahun ke belakang. 

 

Kemudian dianalisis secara statistik untuk memproyeksikan debit maksimum dalam periode ratusan tahun. Secara struktur, bendungan bisa saja tetap berdiri sesuai desain tersebut.

 

Namun yang sering luput dibedakan adalah usia teknis dan usia fungsional. Usia teknis merujuk pada ketahanan struktur fisik bendungan. Sementara usia fungsional sangat bergantung pada ketersediaan air, sedimentasi, perubahan pola hujan, serta kualitas operasi dan pemeliharaan. 

 

Dalam konteks perubahan iklim, pola curah hujan menjadi semakin tidak menentu. Jika pasokan air berkurang atau sedimentasi menumpuk lebih cepat dari perkiraan, bendungan bisa kehilangan kapasitas tampung dan tidak lagi beroperasi optimal, meskipun secara fisik masih berdiri.

 

Dampaknya bukan hanya pada penurunan produksi listrik atau terganggunya irigasi, tetapi juga pada risiko keselamatan dan beban biaya jangka panjang. Tanpa operasi dan pemeliharaan yang rutin serta evaluasi berkala, usia fungsional bendungan bisa jauh lebih pendek dari usia desainnya. 

 

Dalam beberapa kasus, bendungan yang sudah tidak lagi berfungsi bahkan dibiarkan tanpa rencana pemulihan atau pembongkaran yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan ekologis dan tata kelola baru di kemudian hari. 

 

Artinya, penting memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berhenti pada tahap peresmian. Namun juga mencakup tanggung jawab jangka panjang atas dampaknya hingga akhir siklus hidupnya.