3 Aksi Agresif Trump dan Lingkaran Konflik Bahan Bakar Fosil

Kredit foto: Whitehouse.gov

 

Sejak awal 2026, dunia tak berhenti dihebohkan dengan oleh serangkaian kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang sangat agresif. Yang terhangat adalah rencana Trump ingin mengambil alih Greenland dari Denmark. Rencana ini memantik respons negatif dari Denmark sekaligus tetangga-tetangganya di Eropa dan Kanada.  

Sebelumnya, kehebohan juga terjadi saat AS menculik Presiden Venezuela Nicolás Maduro di Caracas, Venezuela. Pascapenangkapan, Trump bahkan mengumbar klaim bahwa negaranya akan membeli 50 juta barel minyak dari negara tersebut.  

Langkah Trump tidak berhenti di sana. Trump juga berkali-kali mengancam akan menyerang Iran yang saat ini tengah dilanda gejolak politik akibat krisis ekonomi berkepanjangan. Bahkan Presiden AS itu sempat mendapat paparan para pembantunya terkait kemungkinan serangan ke Iran. 

Aksi agresif Trump ini memicu berbagai reaksi keras dari berbagai negara di belahan dunia. Bahkan dalam Forum Ekonomi Dunia, Perdana Menteri Kanada Mark Caney bahkan menyebutkan tatanan dunia saat ini telah retak, saat negara-negara maju seperti AS terang-terangan mengangkangi kesepakatan internasional.

Baik Iran, Venezuela, maupun Greenland sebenarnya memiliki persamaan: wilayah kaya energi fosil yaitu minyak bumi. Venezuela merupakan kawasan dengan cadangan minyak terbukti yang terbesar di dunia, yakni sekitar 303,2 miliar barel. Sementara Iran menempati posisi ketiga dalam hal cadangan minyak terbesar, yakni 208,6 miliar barel. 

Sementara itu, potensi minyak Greenland sebenarnya hanya sekitar 31 miliar barel. Namun negara di ujung utara Bumi ini juga memiliki sumber daya lain yang penting bagi berbagai industri seperti batu mulia dan mineral kritis. Sebagian besar di antaranya belum ditambang. 

Memang ada juga akumulasi faktor-faktor lain seperti faktor keamanan dan menegaskan pengaruh di kawasan (Timur Tengah, Arktik, maupun Amerika Selatan). Namun, fakta bahwa Iran, Venezuela, dan Greenland kaya minyak cukup menunjukkan bahwa kebijakan Trump masih belum beranjak dari tren lebih dari seabad lalu: sistem energi fosil (mencakup pasokan dan permintaan) global yang kerap berhulu pada hukum rimba, saat negara-negara berkekuatan besar berupaya mendominasi negara-negara kecil. 

Besarnya pengaruh sistem ini juga menyiratkan bahwa kebutuhan untuk menanggalkan bahan bakar fosil dan bertransisi ke energi terbarukan seharusnya bisa lebih dipercepat lagi.

Lingkaran krisis bahan bakar fosil

Sejak ditemukan pada abad ke 18, minyak bumi menjadi bara dalam beragam konflik di dunia, baik konflik internal suatu negara (tak jarang berubah menjadi perang sipil), maupun konflik antarnegara.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep petro-aggression, yang menyatakan bahwa negara-negara pengekspor minyak cenderung lebih agresif dan provokatif dalam memicu konflik internasional di bawah kondisi politik tertentu. Minyak bukan hanya komoditas yang memicu ketamakan atau persaingan global. Lantaran perannya sebagai bahan bakar dan berbagai bahan baku kebutuhan manusia, minyak adalah salah satu faktor yang secara sistematis memengaruhi perilaku luar negeri suatu negara.

Dampak paling destruktif terhadap perdamaian dunia muncul ketika pendapatan minyak jatuh ke tangan pemerintah yang memiliki kecenderungan agresif. Tengok saja bagaimana invasi Irak ke Iran maupun Kuwait pada awal dekade-90an. Di bawah kepemimpinan Saddam Hussein, kekayaan minyak digunakan untuk mendanai militer secara masif. Saat menyerang Iran, Irak menargetkan wilayah kaya minyak, Khuzestan. Sementara itu, invasi ke Kuwait dipicu oleh perselisihan produksi minyak dan keinginan menguasai cadangan besar guna melunasi utang pasca-perang.

Sementara itu, dalam konteks AS, tingkah mereka tak lepas dari kekayaan minyak. Negara ini merupakan salah satu pemilik cadangan minyak terbesar di dunia, sekaligus produsen terbesar. Trump pun sempat menjanjikan AS akan memasuki masa keemasan minyak dan gas bumi, di tengah pasokan global yang saat ini masih berlebih.

Negara-negara dominan produsen minyak global. Sumber: Our World in Data

Naasnya, petro-aggression membawa dampak lebih luas, tak hanya negara atau kawasan yang berkonflik, selama sistem energi dunia masih mengandalkan energi fosil. Sistem ini berhulu dari pencarian sumber energi, hingga transaksi maupun jalur distribusi yang berpusat di energi fosil (seperti pelayaran kapal tanker maupun pipa gas). Konflik global yang berkecamuk kemudian memengaruhi sistem energi global: harga minyak akan naik karena jalur distribusi terganggu ataupun negara produsen membatasi ekspor/impor minyak.

Bagi negara yang masih tergantung dengan sistem energi fosil, konflik ini berdampak luar biasa. Contoh mutakhir adalah bagaimana ekonomi Iran lumpuh akibat sanksi ekonomi yang diterapkan AS. Negara produsen migas ini tak bisa menjual barangnya dengan bebas, sehingga pendapatan negara seret. Kas publik pun tak lagi sanggup menggelontorkan subsidi BBM di tengah mahalnya ongkos produksi. 

Akibatnya? Inflasi meroket. Warga yang tak puas turun ke jalan. Dengan adanya rezim yang represif di Iran, demonstrasi besar pun harus dibayar dengan hilangnya ribuan nyawa.

Sementara di Greenland, perbedaan pendapat juga meruncing di tengah masyarakat. Mereka yang menginginkan kemerdekaan dari Denmark juga melirik minyak sebagai sumber duit untuk membiayai kehidupan publik yang mahal (seperti biaya energi maupun akses transportasi) karena iklim yang ekstrem.

Apa hubungannya dengan Indonesia?

Indonesia bukanlah negara eksportir minyak. Namun, karena Indonesia terhubung dengan sistem energi fosil global melalui impor bahan bakar minyak (BBM) ataupun ekspor batu bara, posisi negara ini menjadi sangat rawan.

Harga minyak dunia yang naik akibat konflik akan memengaruhi kas negara, sebab pemerintah harus merogoh uang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan impor BBM. Jika kenaikan harga melampaui asumsi pemerintah, maka anggaran subsidi BBM berisiko naik. Belum lagi anggaran kompensasi yang harus dibayar pemerintah ke PT Pertamina apabila menahan harga BBM.

Tak hanya minyak, bahan bakar fosil lainnya seperti batu bara yang dominan dalam sistem energi Indonesia juga meningkatkan kerawanan. Meski tak mengimpor, penjualan batu bara Indonesia ke dalam negeri (sebagian besar untuk pembangkit listrik) juga mengacu ke harga pasar internasional.  Ketika Rusia berperang dengan Ukraina pada 2022, misalnya, harga batu bara meroket ke titik tertinggi. Kenaikan harga berdampak pada besaran subsidi listrik dan kompensasi kepada PLN.

Transisi energi mengurangi kerentanan

Badan Energi Internasional (IEA) sejak 2024 sebenarnya telah mengamini bagaimana sistem energi fosil saat ini begitu rapuh terhadap konflik. Mengakhiri sistem energi fosil dan menggantinya dengan energi terbarukan menjadi solusi untuk mengurangi konflik global dan menjaga kestabilan. Sebab, sistem energi terbarukan mendorong negara-negara untuk memanfaatkan sumber daya minim karbon (seperti angin, surya, air, maupun tenaga laut) yang tersedia di daerah masing-masing, tanpa harus mengirimkan/mengimpor bahan bakar dari tempat yang jauh.

Memang, transisi energi juga tak lepas dengan tantangan geopolitik seperti kepemilikan sumber daya mineral kritis (untuk bahan baku infrastruktur energi terbarukan seperti panel surya ataupun turbin). Namun setidaknya, negara-negara masih bisa mengurangi fluktuasi ongkos bahan bakar dan memastikan ketahanan energi mereka dalam jangka panjang. Urban mining atau perolehan material dari proses daur ulang juga cukup menjanjikan sebagai penyangga bahan baku infrastruktur energi terbarukan.

Sayangnya, dunia saat ini seperti berjalan ke arah yang salah. Permintaan minyak tahun ini, menurut taksiran IEA, mencapai rata-rata sebesar 930 ribu barel per hari. Angka tersebut naik dari tahun 2025 sebesar 850 ribu barel per hari, alias bertambah dari 2024.

Tuntutan transisi energi yang menguat di banyak negara maju memang mendorong ekspansi energi terbarukan. Tahun lalu, produksi listrik energi terbarukan secara global sudah melampaui energi fosil. Namun, capaian ini sesungguhnya ditopang oleh kenaikan produksi energi terbarukan di Cina. Di sisi lain, negara ini juga termasuk konsumen energi fosil terbesar dan pemilik stok minyak mentah terbanyak.

Berkaca dari tren global dan panasnya geopolitik dunia saat ini, Indonesia seharusnya mengambil kebijakan energi domestik dengan cermat. Potensi energi terbarukan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional seyogianya mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar (mulai dari perencanaan kebijakan dan anggaran) yang tak lagi bergantung pada energi fosil. Kita bisa melepaskan pandangan seputar minyak dan batu bara yang kotor sebagai “ATM negara”, membatalkan rencana penambahan proyek-proyek infrastruktur energi fosil, hingga mengalihkan subsidi energi fosil ke energi terbarukan. Jaring pengaman kesejahteraan masyarakat miskin juga perlu disiapkan agar mengurangi kerentanan mereka saat Indonesia mulai meninggalkan sistem energi fosil. 

Sementara itu, untuk berkontribusi terhadap transisi energi global, Indonesia bisa meninggalkan diplomasi energi model lawas seperti kesepakatan jual beli gas fosil, impor bahan bakar minyak, ataupun investasi pabrik pengolahan batu bara. Justru, kemitraan bilateral maupun multilateral Indonesia perlu diarahkan untuk memantik terobosan transisi energi yang berkeadilan. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan kapasitas urban mining Indonesia dengan negara yang berhasil di bidangnya, seperti Jepang. Indonesia juga dapat membuat forum masyarakat dunia bersama negara-negara global south untuk lebih berdaya dalam merancang transisi energi bersama.

 

Di lain pihak, tanpa upaya mengurangi ketergantungan global terhadap energi fosil, dunia akan terus terjebak dalam lingkaran konflik serta memperparah krisis iklim. Dan Indonesia akan terseret di pusarannya.