Ironi Prabowo Percepat Proyek Gas Masela ketika Program Transisi Energi Mandek

Kredit foto: BPMI Setpres

 

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang akhir Maret lalu membawa hasil percepatan investasi proyek Blok Masela senilai US$20,9 miliar. Blok Masela adalah wilayah kerja ekstraksi gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) di perairan Maluku dan menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN). 

 

Proyek ini sebenarnya sudah hadir sejak 1998, tapi mandek puluhan tahun karena kendala teknis dan operasional. Sedangkan, momentum kerja sama antara Indonesia-Jepang bersamaan dengan kekhawatiran dunia terhadap krisis energi akibat perang Iran melawan Israel-AS. 

 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mengungkapkan bahwa percepatan proyek Blok Masela adalah bagian dari upaya transisi menuju energi terbarukan. Padahal, sejumlah akademisi maupun lembaga riset sudah mengungkapkan LNG adalah “solusi palsu” sebab melepaskan emisi metana yang dapat memerangkap panas dalam atmosfer bumi. Emisi ini pun jauh lebih tinggi, terutama jika dibandingkan dengan energi terbarukan seperti surya maupun angin.

 

Percepatan Blok Masela menjadi ironi di tengah upaya-upaya dekarbonisasi melalui berbagai program seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) yang justru bergerak amat lambat. Dengan nilai investasi yang hampir serupa dengan komitmen pendanaan JETP dari negara-negara maju, pemerintah lebih memilih untuk mempercepat proyek solusi palsu ketimbang pensiun dini PLTU batu bara yang mampu mengurangi emisi secara riil. Mengapa kebijakan pemerintah terus bertentangan?

 

Sejarah Blok Masela 

Kontrak Blok Masela sebenarnya mulai ditandatangani dengan menggandeng perusahaan Jepang, Inpex Masela Limited, sejak 16 November 1998 untuk 30 tahun dan seharusnya berakhir pada November 2028. Area blok ini seluas 4.291 km² di Laut Arafura dengan kedalaman 300-1.000 meter. 

 

Dari hasil pengeboran pertama pada 2000, ditemukan cadangan LNG yang mampu memproduksi 9,5 juta ton setiap tahun. Pada 2011, Shell ikut masuk untuk menguasai 35% wilayah kerja (WK) Masela. 

 

Namun, hingga kini Blok Masela belum beroperasi karena berbagai alasan. Mulai dari mahalnya harga jual gas akibat tingginya biaya teknologi dan infrastruktur pembangunan hingga proses izin berlapis dan rumit. Namun, perdebatan utama adalah pada letak fasilitas pemrosesan gas: di darat (onshore) atau di laut (offshore).

 

Perdebatan berlarut tersebut berakhir dengan Shell yang memutuskan hengkang pada 2020, karena ingin berinvestasi di negara lain yang lebih menguntungkan. Setelahnya, anak perusahaan Pertamina bermitra dengan Petronas untuk mengakuisisi 35% kepemilikan Shell dalam proyek Masela.

 

Memilih jalan ‘termudah’

Di tengah tren global menuju pembangunan rendah emisi, pilihan pemerintah untuk mempercepat proyek solusi palsu seperti Blok Masela bukan tanpa alasan. Percepatan proyek Blok Masela merupakan cerminan dari ekspansi energi fosil masih menjadi kebijakan default, bahkan ketika komitmen transisi energi terus digaungkan. 

 

Penelitian Heras dkk (2025) mengungkapkan negara Dunia Selatan (Global South) cenderung memanfaatkan narasi hak untuk berkembang (Right to Development/ RtD) sebagai justifikasi politik atas ekspansi bahan bakar fosil, termasuk gas alam cair. Dampaknya, justifikasi ini ‘menutupi’ risiko jangka panjang dari ketergantungan struktural pada fosil.

 

Sebagai negara yang masuk ke dalam kategori pendapatan rendah dan menengah (LMICs), Indonesia menganggap LNG bukan sebagai bahan bakar fosil yang perlu ditinggalkan, melainkan sebagai ‘jembatan’ menuju masa depan energi bersih. Dalam kerangka ini, pilihan mempercepat Blok Masela merupakan bagian dari strategi jangka pendek berbasis fosil (short-run fossil fuel-based strategy). 

 

Situasi ini terjadi ketika negara memprioritaskan eksploitasi sumber daya yang sudah tersedia untuk menjawab tekanan ekonomi dan kebutuhan energi saat ini. Menurut Heras dkk, terdapat tiga pertimbangan utama sebuah negara menggunakan strategi jangka pendek ini. 

 

Pertama, status pendapatan yang relatif rendah sehingga butuh sumber penerimaan cepat. Kedua, dorongan kemandirian energi untuk mengurangi ketergantungan impor. Ketiga, kebutuhan penghematan devisa dari neraca perdagangan yang tertekan. 

 

Indonesia, bersama Algeria dan Pakistan, menjadi contoh negara yang memakai strategi ini, dan memiliki skor tinggi. Sementara, Heras dkk memaparkan bahwa penggunaan narasi RtD secara keseluruhan merupakan alat retoris yang dipakai negara, investor, dan donor untuk membungkus ekspansi fosil dalam bahasa pembangunan yang terdengar sah. 

 

Padahal, di baliknya terdapat risiko struktural jangka panjang yang sering diabaikan. Mulai dari potensi carbon lock-in hingga stranded asset. Dalam konteks Blok Masela, risiko-risiko ini seharusnya menjadi pertimbangan penting sebelum keputusan mempercepat proyek. 

 

Membandingkan nasib dengan program dekarbonisasi 

JETP diluncurkan sebagai skema pendanaan transisi energi untuk membantu Indonesia menurunkan emisi sektor ketenagalistrikan. Mulai dari mempercepat pensiun dini PLTU hingga meningkatkan porsi energi terbarukan. 

 

Dengan komitmen pendanaan US$21,6 miliar dari berbagai negara, termasuk Jepang, JETP seharusnya menjadi instrumen kunci untuk mendorong transformasi sistem energi yang rendah karbon. Namun hingga kini, implementasinya masih tersendat, terutama pada tahap penyiapan proyek dan struktur pembiayaan. 

 

Padahal, jika dibandingkan secara langsung, perbedaan manfaat antara JETP dan percepatan Blok Masela menjadi cukup kontras. Dari sisi timeline, JETP sebenarnya memiliki potensi dampak yang lebih cepat dan signifikan terhadap penurunan emisi. 

 

Misalnya, PLTS Terapung Saguling yang mendapat suntikan dana JETP sebesar US$60 juta (sekitar Rp1,04 triliun) mampu meningkatkan produksi listrik dari tenaga surya hingga sekitar 13%. Sayangnya, proyek seperti pensiun dini PLTU Cirebon-1 yang bisa menghindarkan 11 ribu nyawa melayang akibat ISPA justru dibatalkan oleh pemerintah. 

 

Sebaliknya, Blok Masela merupakan proyek jangka panjang yang selama ini pun berulang kali mengalami kendala. Artinya, dalam jangka pendek, Masela belum menjawab kebutuhan energi, tetapi justru menambah potensi sumber emisi baru di masa depan. 

 

Sementara, dari perspektif ekonomi politik energi, pilihan ini juga mencerminkan dua jalur pembangunan yang berbeda. Proyek Blok Masela merepresentasikan strategi jangka pendek berbasis fosil, yang rentan dengan risiko carbon lock-in dan stranded assets. 

 

Kondisi carbon lock-in terjadi ketika Indonesia sudah ‘terkunci’ dengan proyek energi fosil seperti Masela karena infrastruktur pengeboran dan ekstraksi, pemrosesan, hingga pengangkutannya selama puluhan tahun ke depan. Sementara risiko aset menganggur muncul karena biaya investasi energi terbarukan yang semakin murah kian mengurangi ketergantungan pasar global terhadap energi yang cukup mahal, seperti gas fosil.

 

Program JETP memang tidak bebas risiko, terutama terkait beban fiskal dan dominasi skema pinjaman. Namun setidaknya, arah investasinya lebih selaras dengan tren global dan kebutuhan jangka panjang, yaitu membangun sistem energi yang lebih resilien dan rendah karbon.

Dalam skala makro, pilihan kebijakan ini mencerminkan arah pembangunan energi Indonesia. Fokus pada Blok Masela pada dasarnya hanya memantik sinyal bahwa Indonesia masih mendorong energi fosil. Padahal, jika dioptimalkan, JETP berpotensi membangun ekosistem energi terbarukan yang lebih sistemik dan berkelanjutan, bukan sekadar menambah sumber energi, tetapi juga mengubah fondasi sistem energi itu sendiri.

Mungkinkah mendorong pembangunan berkelanjutan? 

Perbedaan-perbedaan antara JETP dan Blok Masela menunjukkan kesenjangan mendalam terhadap keuntungan jangka pendek yang didapatkan. Blok Masela memberi pendapatan langsung pada negara dalam jangka pendek. Sementara, JETP memberi reward untuk generasi berikutnya.

 

Akibatnya, menurut Heras dkk perbedaan keuntungan jangka pendek inilah yang membuat proyek seperti Blok Masela selalu diprioritaskan meski ada risiko besar di baliknya. Terlebih dengan sistem politik elektoral lima tahunan dan ketahanan fiskal jangka pendek yang lemah. 

 

Padahal, alih-alih mengejar keuntungan jangka pendek yang berisiko dari energi fosil, pemerintah bisa menempatkan aspek akses energi berkelanjutan, ketahanan iklim, dan pengurangan kemiskinan sebagai tujuan pembangunan. 

 

Oleh karena itu, dalam hal ini JETP atau program dekarbonisasi lainnya bukan hanya sekadar program iklim. Mereka adalah jalur menuju redefinisi strategi pembangunan Indonesia yang lebih tahan terhadap guncangan pasar energi global. 

 

Tetapi untuk sampai ke sana, Indonesia perlu melampaui logika berbasis keuntungan jangka pendek yang hari ini masih begitu dominan. Dan sayangnya, hal itu adalah persoalan politik, bukan hanya persoalan kebijakan energi.