Konflik Iran - AS Naikkan Penjualan Mobil Listrik: Indonesia Ikut atau Tertinggal?

Ride and Drive/Wikimedia Commons

Krisis energi global akibat konflik di Timur Tengah mendorong perubahan perilaku konsumsi di berbagai negara. Ketidakpastian di Selat Hormuz telah mengguncang pasar komoditas, yang mengganggu pasokan minyak. Situasi ini mendorong lonjakan harga minyak mentah dalam waktu yang lama. Pasokan minyak mentah yang tidak stabil ini meningkatkan beban biaya untuk konsumsi energi, khususnya di sektor transportasi. Menurut Komisi Eropa, pengeluaran rata-rata untuk bahan bakar minyak di Uni Eropa meningkat 12% menjadi 1,84 euro (sekitar Rp 31.650) per liter sejak 23 Februari hingga 16 Maret 2026.

Dalam situasi ini, penggunaan kendaraan listrik (EV) menunjukkan peningkatan di beberapa negara. Di Eropa, lonjakan harga bahan bakar mendorong perubahan pilihan konsumen. Aramisauto, perusahaan mobil bekas di Prancis, menyatakan pangsa penjualan kendaraan listrik mereka meningkat hampir dua kali lipat dari pekan yang dimulai pada 16 Februari. Begitu juga pekan yang dimulai pada 9 Maret. Ada kenaikan menjadi 12,7% dari sebelumnya 6,5%.

Dalam periode tiga pekan yang sama, proporsi penjualan mobil bensin Aramisauto turun dari 34% menjadi 28%. Adapun mobil diesel merosot dari 14% menjadi 10%. OLX, platform pasar daring global yang berbasis di Amsterdam, menunjukkan lonjakan pencarian untuk mobil listrik di berbagai pasar mereka, yaitu Prancis naik 50%, Portugal 54%, Rumania 40%, dan Polandia 39%.

Fenomena ini memperlihatkan, krisis energi mendorong adopsi EV, terutama ketika biaya energi fosil meningkat dan ketidakpastian pasokan. Di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyampaikan ambisinya untuk mengonversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik, seperti sepeda motor hingga truk dan traktor. Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM, yang sebagian besar didatangkan dari luar negeri.

Sebelum Prabowo menjabat presiden pun, sudah diterapkan subsidi kendaraan listrik berbasis baterai sebesar Rp 7 juta untuk sepeda motor. Walaupun akhirnya pada 2026, subsidi ini dihentikan karena pertimbangan efisiensi. Dalam momentum guncangan krisis energi ini, adopsi EV perlu dipertimbangkan kembali untuk menjadi salah satu pilihan.

Potensi kendaraan listrik

Ada perbedaan mendasar antara EV dan kendaraan berbahan bakar fosil.  Kendaraan listrik hanya membutuhkan sejumlah material utama dalam tahap produksi. Proses daur ulang baterai juga dapat mengurangi konsumsi energi, air, dan emisi gas rumah kaca hingga melebihi 60% dibandingkan ekstraksi material baru. Sementara kendaraan berbahan bakar fosil memerlukan ekstraksi dan pembakaran terus-menerus sepanjang masa pakainya.

Menurut laporan dalam The International Council on Clean Transportation (2025),  emisi gas rumah kaca kendaraan listrik sepanjang siklus pakai kendaraan listrik tercatat sekitar 73% lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin. Ini termasuk setelah memperhitungkan emisi dari proses produksi.

Kenaikan harga minyak global mendorong pembengkakan subsidi energi. Penggunaan kendaraan listrik bisa menjadi salah satu langkah untuk meredam tekanan lonjakan harga minyak global terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia. Dari sisi efisiensi, biaya energi kendaraan listrik rata-rata hanya sekitar Rp 300–500 per kilometer, dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin yang bisa mencapai Rp 1.000–1.500 per kilometer. Ini pun tergantung jenis kendaraan dan harga BBM, sehingga terdapat potensi penghematan biaya operasional. Berkurangnya konsumsi BBM domestik juga berpotensi menekan beban subsidi dan kompensasi energi yang selama ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam belanja negara.

Hambatan kendaraan listrik di Indonesia

Walaupun potensinya besar, transisi menuju kendaraan listrik tidak lepas dari berbagai tantangan. Produksi bahan baku seperti nikel, kobalt, dan litium memiliki dampak lingkungan yang penting untuk disoroti.  Hal ini mengingat, kendaraan listrik pun membutuhkan energi yang kenyataannya masih bersumber dari batu bara. Tanpa perbaikan sistem sirkularitas, transisi EV berisiko menjadi sekadar pemindahan beban lingkungan dari sektor transportasi ke pertambangan.

Di Asia Tenggara, ketergantungan terhadap batu bara meningkat menjadi sekitar 45% dari pembangkit listrik tahunan 35% selama satu dekade belakangan. Padahal, pangsa global telah turun menjadi sekitar 34% dari 39%. Dari angka ini menyiratkan kesenjangan dalam transisi energi dan sistem kelistrikan yang belum sepenuhnya sejalan dengan dekarbonisasi.

Di Indonesia, tantangan tersebut menjadi makin kompleks. Salah satunya, persepsi seputar teknis kendaraan listrik mengenai kekhawatiran biaya penggantian baterai yang mahal. Begitu juga sorotan terhadap kendaraan listrik ramah lingkungan, yang masih dibayangi sumber listrik energi fosil. Indonesia juga produsen nikel, yang proses pengolahannya masih didominasi energi berbasis batu bara. Kondisi ini menunjukkan, ketika dukungan kebijakan melemah, faktor lainnya bisa makin dominan dalam membentuk keputusan konsumen, terutama yang berkaitan dengan persepsi risiko dan kepercayaan terhadap teknologi tersebut.

Selain program elektrifikasi kendaraan pribadi, program kendaraan listrik untuk transportasi publik juga tak menunjukkan peningkatan signifikan. Saat ini, keberlanjutan elektrifikasi transportasi publik juga bergantung dukungan subsidi layanan transportasi massal melalui  program Buy The Service (BTS), skema subsidi operasional layanan bus perkotaan. Sayangnya, anggaran program ini mengalami penurunan dari Rp 437,89 miliar pada 2024 menjadi sekitar Rp 177,49 miliar pada 2025. Penurunan anggaran tersebut berdampak pada jumlah kota yang mendapatkan subsidi, dari 11 kota pada 2024 menjadi hanya delapan kota pada 2025.

Apa yang dibutuhkan untuk transisi?

Upaya menekan emisi dengan penggunaan kendaraan listrik harus diperluas hingga tingkat hulu dan hilir. Insentif untuk produsen kendaraan listrik hingga konsumennya perlu dilanjutkan, disertai pembangunan infrastruktur pengisian daya yang lebih agresif. 

Subsidi kendaraan listrik pemerintah juga harus diarahkan pada program bus listrik. Melalui subsidi, ongkos bergerak masyarakat jadi lebih mudah, sekaligus penggunaan kendaraan listrik berdaya besar dapat diperluas ke kota-kota besar lainnya—bukan hanya Jabodetabek. 

Untuk mengurangi jejak lingkungan kendaraan listrik, penguatan sistem daur ulang akan bermanfaat untuk mengurangi ketergantungan ekstraksi mineral baru, dengan emisi material daur ulang yang dapat mencapai hingga 80% lebih rendah dibandingkan bahan baku berbasis penambangan.

Dekarbonisasi proses manufaktur melalui penggunaan energi bersih dan peningkatan efisiensi produksi baterai juga menjadi langkah krusial untuk menekan jejak karbon industri ini. Tanpa pembenahan aspek ini, pengembangan kendaraan listrik berisiko hanya memindahkan beban emisi dari sektor transportasi ke industri dan pertambangan. Sebab, transisi kendaraan listrik tidak hanya persoalan teknologi, tetapi sangat ditentukan oleh struktur kebijakan dan sistem energi yang melingkupinya.