Mencari Alternatif Sumber Dana untuk Pensiun Dini PLTU

Ketika tren global menuju ke arah energi terbarukan, Indonesia justru masih sangat bergantung pada ketersediaan energi fossil. Konsumsi batu bara Indonesia meningkat 7% pada 2023 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan, produksi batu bara pada 2024 juga meningkat 17% menjadi 831 juta ton dalam satu tahun.

Angka ini selaras dengan besarnya konsumsi batu bara untuk pembangkit listrik di Indonesia. Sepanjang 2024, sebesar 67% pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan batubara sebagai bahan bakarnya. Sementara bauran energi terbarukan hanya 13,9% dari targetnya 23% pada 2025.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan PLTU batu bara akan pensiun pada 2040 dengan bauran energi terbarukan mencapai 75%. Menurut riset EMBER, untuk dapat mencapai target ini, pemerintah harus mengurangi kapasitas PLTU sebesar 3 gigawatt (GW) per tahun. 

Biaya yang dibutuhkan untuk transisi energi di Indonesia mencapai US$25-30 miliar atau sekitar Rp407-489 triliun (estimasi kurs Rp16.310) untuk periode 2023-2030. Secara spesifik, di sektor ketenagalistrikan, PLN membutuhkan Rp4 ribu triliun hingga 2040 untuk mewujudkan transisi energi.

Besarnya biaya ini akan sulit dipenuhi jika pemerintah hanya bergantung pada APBN. Pemerintah perlu memaksa sektor energi fosil untuk ikut berkontribusi dalam memastikan transisi energi berjalan. Apa saja alternatif yang dimiliki oleh pemerintah? 

Peningkatan pungutan batu bara 

Salah satu opsi terbaik adalah melalui peningkatan pungutan produksi batu bara. Lembaga riset SUSTAIN menghitung peningkatan pungutan batu bara dengan asumsi harga dan jumlah produksi riil pada 2022-2024.

Skema yang digunakan adalah peningkatan pungutan batu bara secara progresif. Artinya, semakin tinggi harga batu bara di pasar, semakin tinggi persentase pungutan produksi batu bara yang ditarik oleh pemerintah.

Usulan peningkatan pungutan produksi batu bara (Infografis: Irene Meriska Esterlita). 

Setidaknya, pemerintahan Prabowo bisa mendapatkan tambahan penerimaan minimal US$5,63 miliar atau Rp84,5 triliun per tahun. Sementara, dengan asumsi perhitungan maksimal, pemerintah bisa mendapatkan hingga US$23,5 miliar atau Rp353,7 triliun per tahun.

Perhitungan ini didasarkan dari total produksi batu bara di Indonesia dengan asumsi harga PT Adaro Energy (saat ini PT Alamtri Resources), PT Bayan Resources, dan harga batu bara acuan di masing-masing tahun. Ditambah dengan asumsi skenario produksi batu bara sebesar 600 juta ton pada 2022 serta 700 juta ton pada 2023-2024. 

Pendapatan dari pungutan produksi batu bara ini dapat mencapai angka yang melebihi kebutuhan transisi energi menurut Just Energy Transition Partnership (JETP). Dalam dokumen Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP), kebutuhan untuk transisi energi mencapai US$96 miliar sepanjang 2023-2030. Jika skenario terbaik pungutan batu bara terjadi, pemerintah bisa mendapatkan US$141 miliar sepanjang 2025-2030 atau 147% kebutuhan pembiayaan JETP. Bahkan jika skenario terendah  sebesar Rp353 triliun dari pungutan batu bara terjadi, pemerintah masih bisa mendapatkan US$33,8 miliar sepanjang 2023-2030 atau 35% kebutuhan pembiayaan JETP.

Dana ini dapat memenuhi kebutuhan untuk pensiun dini PLTU batu bara dan akselerasi energi terbarukan.Uang tersebut pun bisa dimanfaatkan untuk pengembangan jaringan transmisi dan distribusi listrik—infrastruktur krusial yang keandalannya saat ini belum merata di sejumlah daerah. 

Selain memberikan manfaat tambahan pemasukan keuangan negara, pungutan batu bara memiliki tujuan lain, yakni disinsentif bagi produksi batu bara  untuk menjauhkan minat pasar terhadap sektor ini. Harapannya, minat tersebut dapat beralih ke pembiayaan dan investasi energi terbarukan. 

Tujuan lainnya adalah pemenuhan aspek keadilan bagi sektor batu bara yang saat ini masih memiliki super normal profit. Artinya, saat ini industri batu bara masih mendapat keuntungan yang tidak mengalami perubahan ketika pemerintah berkomitmen terhadap transisi energi. Kondisi ini menunjukkan kontradiksi kebijakan pemerintah. 

Pertukaran utang alias debt swap

Pemerintahan Prabowo menanggung beban utang yang sangat besar. Sepanjang 2025-2029, terdapat beban utang Rp3.125 triliun. Tahun ini terdapat jatuh tempo utang sebesar Rp800 triliun yang terdiri dari surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Akibatnya, ruang fiskal untuk bergerak ke arah transisi energi dengan mengandalkan APBN masih sangat terbatas. 

Utang jatuh tempo 2025-2029 (Infografis: Irene Meriska Esterlita).

Riset CELIOS mengungkapkan peluang pendanaan kreatif berupa debt swap atau pertukaran utang yang bisa menjadi solusi pendanaan pensiun dini PLTU batu bara. Secara definisi, debt swap adalah instrumen yang menukar utang dengan kesediaan debitur untuk berinvestasi di sektor tertentu seperti pendidikan, lingkungan, kesehatan, atau iklim.

Konsep debt swap bermanfaat untuk mengurangi beban fiskal negara penerima utang. Selama ini beratnya beban fiskal sering menjadi hambatan untuk mempercepat transisi energi terutama pensiun dini PLTU batubara. 

Kebutuhan dana pemensiunan PLTU batu bara on-grid (dalam jaringan PLN) hingga 2050 sebesar Rp444 triliun. Sementara hingga saat ini belum ada skema pendanaan yang konkrit untuk pemensiunan PLTU selain program JETP. Salah satu penyebabnya adalah mekanisme pasar yang tidak menguntungkan para investor yang hendak mendanai pensiun dini PLTU batu bara.

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan, potensi debt swap untuk memensiunkan PLTU sebesar Rp94,8 triliun pada 2025. Angka ini berasal dari negosiasi utang jatuh tempo berbentuk pinjaman, baik ke negara maupun lembaga keuangan pemberi utang (kreditur) internasional.  

Negara kreditur utang luar negeri Indonesia (Infografis: Irene Meriska Esterlita).

Skema debt swap baru saja Indonesia sepakati bersama Amerika Serikat senilai US$35 juta. Utang kepada AS kemudian dialihkan menjadi proyek konservasi terumbu karang pada Juli 2024. 

Lebih dari satu dekade sebelumnya, menggunakan mekanisme yang sama, pemerintah Indonesia menukar US$28,5 juta. Dalam kesepakatan debt-for-nature-swap ini, Indonesia harus membiayai program konservasi keanekaragaman hayati dan hutan tropis di Kalimantan.

Tanggung jawab bersama transisi energi 

Pensiun dini PLTU batu bara adalah salah satu jalan menuju pemenuhan target penurunan emisi secara global. Transisi energi menjadi tanggung jawab bersama, baik negara-negara maupun institusi dan perusahaan swasta. 

Namun demikian, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus berperan aktif memikirkan ragam solusi untuk persoalan yang ada, termasuk pendanaan. Alternatif kreatif dibutuhkan sebab pemerintah tidak bisa bergantung pada pemasukan yang minim hingga menjadi beban APBN. 

Pemerintah Indonesia harus mendorong lebih banyak kemitraan internasional atau blended finance serupa JETP dengan porsi hibah yang jauh lebih besar. Sampai saat ini, dana hibah dari JETP hanya US$295 juta dari total US$21,6 miliar. Secara persentase berarti dana hibah hanya 1,37% sedangkan sisanya berupa pinjaman (konsesional dan nonkonsesional). 

Tidak hanya soal pendanaan, regulasi sebagai guideline transisi energi juga harus segera diperjelas. Meski sudah digodok hampir tiga tahun, skema pungutan produksi batu bara ini belum juga rampung, bahkan terancam mandek. 

Pemerintah perlu segera merampungkan peta jalan pensiun dini PLTU untuk mendapatkan gambaran riil kebutuhan pendanaan serta merumuskan sumber-sumber dana alternatif. Peta jalan ini juga dapat memantik sinyal kepada pasar bahwa Indonesia membuka gerbang investasi untuk pengembangan energi bersih secara agresif.

Editor: Robby Irfany Maqoma