Seandainya Anggaran Rantis Brimob Dialihkan ke Transportasi Publik Ramah Lingkungan

Kredit foto: Setkab.go.id

 

Seorang pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, meninggal dunia setelah dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Polda Metro Jaya. Tragedi tersebut terjadi saat Affan menyeberang jalan usai mengantar pesanan makanan di daerah Bendungan Hilir.

 

Kematian Affan meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat. Insiden ini juga memunculkan berbagai tagar, salah satunya #DefundThePolice (cabut pendanaan untuk polisi).

 

Tagar tersebut tak muncul dari ruang kosong. Sebagai salah satu penerima APBN terbesar 2025, Kepolisian RI (Polri) memiliki anggaran lebih dari Rp126 triliun. Nomor dua terbanyak setelah Kementerian Pertahanan sebesar Rp166 triliun.  

 

Besarnya anggaran tersebut membuat fokus pemerintah dalam mengelola anggaran dipertanyakan. Pasalnya, pemerintah punya pekerjaan rumah lain yang lebih mendesak, misalnya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi yang menyumbang 23% dari total emisi gas rumah kaca nasional 2023. 

 

Namun, pada 2025, anggaran transportasi publik lewat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) justri dipangkas 46% menjadi hanya Rp17 triliun. Pemangkasan ini berdampak pada operasional transportasi umum di kota-kota besar di Indonesia. 

 

Sebagai contoh, kemacetan kronis akibat menumpuknya kendaraan pribadi serta kurang mumpuninya transportasi umum dapat merugikan negara hingga US$4 miliar per tahun. Tanpa intervensi pemerintah, emisi transportasi akan mencapai 561 juta ton CO₂ pada 2060.

 

Mudarat mobil rantis

Polri menggelontorkan dana sebesar Rp1,93 triliun sepanjang 2020-2024 untuk pembelian 98 kendaraan taktis dan kendaraan khusus. Dengan spesifikasi yang berbeda, biaya rata-rata tiap unit dipatok di rentang Rp3 miliar sampai Rp75 miliar.

 

Fungsi rantis sebenarnya sangat beragam. Mulai dari “pengendalian” massa, pengawalan VVIP, hingga penanggulangan terorisme. Selain itu, rantis mulanya ditujukan untuk mendukung proses evakuasi jika terjadi bencana atau negosiasi saat ada penyanderaan.

 

Pada 2024, pagu pengadaan rantis penghalau massa untuk Korps Samapta Bhayangkara Badan Pemeliharaan Keamanan Polri saja nilainya mencapai Rp199,7 miliar. Sementara pada tahun yang sama, pagu pengadaan pemeliharaan dan perawatan rantis Brimob Polda Metro Jaya mencapai Rp1,08 miliar.

 

Menurut penelitian, armoured truck seperti rantis yang melindas Affan setidaknya mengeluarkan emisi 260 kgCO₂e setiap kali pemakaian. Sebagai ilustrasi, 260 kgCO₂e setara dengan pemakaian Toyota Corolla (2020) yang menempuh jarak 1.300 km atau perjalanan Jakarta - Riau jalur darat. 

 

Rantis water cannon ini juga membutuhkan konsumsi air yang sangat besar hingga mencapai 6.500 liter. Sementara jenis rantis yang lain memiliki 2 volcano gas air mata kaliber 38 mm. Setiap penembak gas air mata dapat memuat 15 peluru gas air mata. Dalam praktiknya, rantis sering digunakan untuk membubarkan massa dengan menembakkan water canon atau gas air mata. 

 

Padahal, kematian massal akibat tembakan gas air mata dari kepolisian sudah pernah terjadi pada Tragedi Kanjuruhan 2022 silam yang memakan korban hingga 135 jiwa. Sehari setelah demo berlangsung, dampak dari tembakan gas air mata pun ikut dirasakan oleh ibu hamil dan anak-anak di sekitar area penembakan.

 

Manfaat transportasi publik rendah emisi

Secara umum, transportasi publik membawa lebih banyak manfaat dibandingkan mobil rantis. Dari aspek lingkungan, transportasi publik ramah lingkungan seperti bus listrik menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah dengan hanya 1,29 kgCO₂ per kilometer. 

 

Dari aspek pembiayaan, pengadaan bus listrik lebih murah dibandingkan mobil rantis. Bus listrik yang digunakan oleh TransJakarta memakan biaya Rp5 miliar per unit dengan kapasitas penumpang hingga 60 orang. 

 

Transjakarta, dengan 14 koridor sepanjang lebih dari 250 km, menjadi model bus rapid transit (BRT) nasional yang kini direplikasi di enam kota. Riset IESR menunjukkan tiga kota—Bandung, Medan, dan Semarang—telah memulai konstruksi BRT baru dengan anggaran Rp1-2 triliun per sistem. 

 

Di sisi lain, layanan transportasi umum perkotaan kerja sama Kemenhub dengan Pemerintah Daerah Bali dan Yogyakarta justru berhenti beroperasi. Selain itu, beberapa daerah lainnya mengurangi operasional bus yang merupakan bagian dari program Teman Bus akibat masalah pendanaan.

 

Semula, Kemenhub bekerja sama dengan 11 pemkot/pemkab untuk menyediakan total sebanyak 45 koridor layanan transportasi umum dengan skema buy the service (BTS). Namun, kini hanya sembilan pemkot/pemkab yang berkomitmen untuk mengambil alih pengelolaan Teman Bus.

 

Padahal penerima manfaat dari keberadaan Teman Bus mencapai 81,2 juta penumpang. Sebanyak 62% di antaranya adalah mantan pengguna sepeda motor yang memanfaatkan transportasi publik. 

 

Sedangkan, untuk sistem kereta rel listrik (KRL) seperti di Jabodetabek dan Yogyakarta–Solo telah lama beroperasi melebihi kapasitas. Beban puncak KRL bahkan mencapai 272%. 

 

Hingga 2024, Indonesia telah membangun 7.451 km jalur kereta, mendekati target 10.524 km pada 2030 dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS). Meski demikian, lebih dari 70% jaringan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

 

Kalau mobil rantis diganti bus listrik…

Seandainya anggaran mobil rantis milik Polri senilai Rp200 miliar pada 2024 bisa mendapatkan 40 bus listrik yang siap beroperasi. Kemudian, jika 25% saja dari anggaran yang diterima oleh Polri dialihkan untuk transportasi publik, maka terdapat Rp31 triliun untuk mendanai penyediaan BRT di kota-kota Indonesia.

 

Tragedi kematian Affan dan represi demonstrasi semestinya bisa membuat pemerintah berbenah. Alih-alih memangkas dana transportasi publik yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, pemerintah seharusnya mampu menyeimbangkan kucuran dana untuk Polri. Dengan demikian, komitmen penyelenggara negara untuk transisi energi terbukti lewat aksi nyata.