Green Jobs Global Berkembang, Bagaimana Kemajuannya di Indonesia?

Kredit foto: PLN

Pengembangan energi terbarukan mendorong pertumbuhan lapangan kerja. Laporan Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2025 menjelaskan adanya 16,6 juta orang bekerja di bidang pekerjaan ramah lingkungan atau green jobs pada 2024.  

Angka ini tergolong tinggi dalam tingkat global dari yang pernah tercatat. Jumlah ini pun naik dibandingkan 13,7 juta pekerjaan pada 2022 dan 16,2 juta pada 2023. Solar fotovoltaik (PV) menjadi sektor yang menyumbang paling banyak pekerjaan hijau (green jobs) dengan 7,2 juta pekerjaan. Adapun bioenergi cair 2,6 juta pekerjaan, dan tenaga air juga energi angin masing-masing 2,3 juta dan 1,9 juta pekerjaan.

Pertumbuhan Green Jobs Global

Persebaran green jobs memang belum merata, karena perbedaan tingkat investasi, kapasitas industri, serta ketersediaan pekerjaan di berbagai kawasan. Negara maupun kawasan, yang dasar manufakturnya kuat dan kebijakan industrinya mendukung, cenderung menampung lebih banyak green jobs. Jenis pekerjaan green jobs ini mulai dari produksi komponen hingga pemasangan dan pemeliharaan. Struktur industri dan arah kebijakan energi berperan dalam menentukan sebaran green jobs secara global.

Cina tercatat sebagai negara paling banyak tenaga kerja di bidang energi terbarukan, terutama sektor solar PV. Sementara Uni Eropa, Brasil, Amerika Serikat, dan India juga tercatat memiliki pekerjaan energi terbarukan dengan teknologi yang berbeda. Dari pemetaan kawasan ini dapat dilihat, pekerjaan yang ada mengikuti spesialisasi teknologi dan kapasitas industri masing-masing negara.

Menurut laporan International Renewable Energy Agency (IRENA), alur kegiatan industri energi terbarukan, mulai dari produksi hingga penyaluran, memberikan dampak ekonomi yang luas. Dalam pengembangan hidrogen hijau, laporan Shaping Sustainable International Hydrogen Value Chains menjelaskan jejaring produksi dan perdagangan hidrogen lintas negara berpeluang membuka kesempatan usaha baru, termasuk bagi negara berkembang.

Peluang itu muncul dari kegiatan produksi, pengolahan, hingga ekspor hidrogen dan produk turunannya. Artinya, peralihan ini tidak hanya mengubah cara dunia menghasilkan dan menggunakan energi, tetapi juga memengaruhi struktur ekonomi serta membuka lapangan kerja baru.

Bagaimana Peluang Green Jobs di Indonesia?

Di Indonesia, pengembangan energi terbarukan diperkirakan akan membuka potensi 760.000 green jobs dalam satu dasawarsa mendatang melalui pelaksanaan RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034. Tenaga surya diperkirakan menyumbang paling banyak, dengan 348.057 pekerjaan. 

Sementara peluang lainnya meliputi 94.195 pekerjaan dari pumped storage (pembangkit listrik tenaga air untuk penyimpanan energi), 68.193 dari sistem penyimpanan energi baterai (battery energy storage system/BESS), 58.938 dari energi angin, dan 42.700 dari panas bumi. Sampai 2034, diperkirakan akan ada kebutuhan 485.000 green jobs selama tahap prakonstruksi dan konstruksi, 31.000 pekerjaan untuk operasi dan pemeliharaan, serta 243.000 pekerjaan di sektor manufaktur energi terbarukan.

Perkembangan green jobs tergantung arah pengembangan energi terbarukan nasional. Sayangnya, pengembangan ini masih terbentur kapasitas energi fosil yang masih mendominasi sehingga belum membuka geliat industri energi terbarukan nasional. Misalnya, menurut laporan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan Global Energy Monitor (GEM), kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive berbasis batu bara telah mencapai 19,3 Gigawatt (GW) pada 2025. Penambahan kapasitas batu bara mencapai 5,40 GW selama kurun Juli 2024 hingga Juli 2025. Dari jumlah kapasitas tersebut, 4,49 GW di antaranya pembangkit captive untuk kebutuhan industri di luar jaringan listrik nasional.

Pertumbuhan PLTU captive masih berlanjut melalui proyek dalam tahap konstruksi maupun perencanaan. Jika seluruh proyek yang sedang dibangun dan direncanakan rampung, kapasitas PLTU captive Indonesia bisa melampaui 31 GW, angka ini di luar sistem kelistrikan publik. Pertumbuhan PLTU captive yang didorong oleh hilirisasi industri, terutama nikel, menimbulkan risiko terhadap target penurunan emisi nasional. 

Alih-alih menambah lapangan pekerjaan, pengecualian regulasi pensiun dini terhadap PLTU captive menambah kerentanan 27 ribu kematian akibat polusi udara dan beban ekonomi kumulatif sebesar US$20 miliar. Laporan CREA dan GEM memperlihatkan, arah sistem energi nasional menimbulkan konsekuensi emisi jangka panjang.

Di tengah menguatnya keinginan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan green jobs, PLTU batu bara captive masih bertumbuh. Kenyataan ini memperlihatkan arah sistem energi Indonesia masih mengandalkan batu bara.

Memperbaiki Green Jobs di Indonesia

Pemanfaatan energi terbarukan Indonesia masih tertinggal dari target. Di penghujung 2024, kontribusi energi bersih terhadap total bauran energi primer mencapai 14,1%. Padahal waktu itu, pemerintah sudah berambisi ingin menambah pembangkit energi terbarukan untuk mengakhiri pemanfaatan energi fosil. Pada November 2025, transisi energi Indonesia masih berjalan lambat dan pembangkit listrik energi terbarukan masih 15,47 gigawatt (GW) atau sekitar 14,4% dari bauran energi nasional.

Investasi energi terbarukan juga stagnan di kisaran US$1,5 miliar hingga US$1,8 miliar per tahun, masih di bawah target US$2,6 miliar pada 2024. Tanpa ada strategi baru, Indonesia akan kesulitan meningkatkan investasi di sektor kelistrikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri manufaktur.

Dalam kebijakan Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan, yang terbit pada April 2025, pemerintah juga belum memprioritaskan pengakhiran PLTU karena hanya mempertimbangkan faktor teknis dan ekonomi yang sempit. Pertimbangan itu mencakup pendanaan, umur teknis PLTU, dan efisiensi operasional. Selain itu, peta jalan ini juga tidak memuat daftar PLTU yang seharusnya dapat dipensiun dinikan. Akhirnya, transisi energi Indonesia menjadi tidak jelas ketika pemerintah tak mendukung pengakhiran PLTU.

Dari beragam masalah tersebut, peluang green jobs di Indonesia rentan terhambat karena minimnya pemanfaatan energi terbarukan. Penciptaan green jobs berkaitan langsung dengan perkembangan energi terbarukan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan green jobs di berbagai negara yang dipengaruhi percepatan proyek pembangkit, manufaktur, dan infrastruktur energi terbarukan.

Selain ekosistem energi yang belum mendukung, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga menggarisbawahi tantangan utama pengoptimalan green jobs adalah kesenjangan kebijakan yang belum terintegrasi dan keterbatasan keterampilan sumber daya manusia. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang menggabungkan pelatihan keterampilan dan dukungan terhadap inovasi energi terbarukan penting untuk menghadapi tantangan ini. Dalam konteks ini, untuk mendorong green jobs melalui manufaktur dan infrastruktur energi terbarukan, diperlukan kebijakan yang mampu menarik investasi. Kebijakan tersebut perlu diarahkan pada pengembangan industri manufaktur, seperti panel surya dan baterai, serta pembangunan infrastruktur jaringan listrik dan penyimpanan energi.

Pemerintah perlu meningkatkan investasi dan mempercepat realisasi proyek energi terbarukan yang berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Laporan Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) pun memperkirakan kebutuhan investasi sekitar US$97 miliar hingga 2030 apabila mau membersihkan sektor kelistrikan utama yang terhubung ke jaringan listrik nasional.

Selain itu, indonesia membutuhkan pemetaan menyeluruh terhadap tenaga kerja dan program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) bagi pekerja terdampak pensiun dini PLTU atau peralihan dari sektor fosil. Ini termasuk penyediaan perlindungan sosial dan kejelasan jalur karier dalam proses transisi energi.