Rencana Bensin dari Batu Bara Mengacaukan Arah Transisi Energi Prabowo

Image: Laily Rachev/BPMI Setpres

Presiden Prabowo Subianto belum berhenti melontarkan sinyal yang membingungkan publik soal arah transisi energi Indonesia. 

Dalam pidatonya di Pondok Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026), ia menyebut Indonesia akan membuat bahan bakar minyak (BBM) bensin dari batu bara sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada energi. Prabowo menganggap bensin batu bara memungkinkan karena Indonesia dianggap sukses menerapkan program biodiesel berbasis minyak sawit yang sudah mencapai campuran 50% atau B50. Ia bahkan mengklaim Indonesia sudah tidak lagi mengimpor solar sejak 1 Juli 2026 sebagai bukti keberhasilan program tersebut.

Persoalannya, klaim keberhasilan itu justru dipakai sebagai pijakan untuk menempuh langkah yang membahayakan fondasi transisi energi yang sedang Indonesia bangun—mulai dari ekosistem kendaraan listrik hingga program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW). Alhasil, rencana mengolah batu bara menjadi bensin ini bukan langkah maju, melainkan pengalihan fokus yang keliru.

Mengapa salah arah?

Transisi energi global turut bertumpu pada arah yang disepakati komunitas sains iklim: elektrifikasi dari energi terbarukan menjadi jalan tercepat dan paling efektif untuk memangkas emisi langsung dari pembakaran. 

Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menegaskan bahwa opsi-opsi penanganan perubahan iklim yang sudah terbukti layak secara teknis dan makin murah mencakup tenaga surya dan angin, serta elektrifikasi sistem perkotaan, dan menyebut bahwa selama 2010-2019 biaya satuan tenaga surya turun 85%, tenaga angin 55%, dan baterai litium-ion 85%. Tren ini membuat listrik dari surya dan angin kini lebih murah dibanding bahan bakar fosil. Laporan itu juga menegaskan bahwa emisi harus dipangkas secara dalam dan cepat di semua sektor dalam dekade ini agar pemanasan global bisa dikendalikan.

Perbandingan efektivitas aksi iklim yang menunjukkan potensi besar elektrifikasi dan energi terbarukan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca global. (Sumber: IPCC)

Mengapa pembakaran berbahaya? Sebab ia tetap menghasilkan emisi sehingga mencemari udara, apa pun bahan bakarnya. Minyak bumi, batu bara, maupun biomassa sama-sama melepaskan karbon saat dibakar di ruang mesin. Bahkan biomassa seperti sawit dan tebu membawa risiko tambahan berupa emisi tidak langsung dan jejak kehilangan keanekaragaman hayati akibat pembukaan lahan. 

Di titik inilah rencana Prabowo mengolah batu bara menjadi bensin justru berisiko memperpanjang ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil. Padahal, pada saat bersamaan, Indonesia masih punya pekerjaan rumah besar yang belum tuntas: menggenjot elektrifikasi transportasi, baik lewat pengadaan bus listrik maupun ekspansi mobil dan motor listrik. Program subsidi bus listrik nasional nyaris tak terdengar gaungnya, sementara posisi Indonesia dalam kesiapan kendaraan listrik regional pun masih tertinggal. 

Studi eReadiness ASEAN-6 dari PwC mencatat skor indeks kesiapan elektrifikasi Indonesia baru 2,8 dari skala 5, mencerminkan dukungan kebijakan yang kuat namun juga menyoroti kebutuhan percepatan investasi pada pasokan dan jaringan pengisian daya. Padahal minat pasar sebenarnya tidak kecil—sekitar 76% responden berencana membeli kendaraan listrik dalam lima tahun ke depan, meski kepemilikan EV di kawasan ini baru sekitar 11%. Ironisnya, di tengah momentum pasar yang terbuka lebar ini, energi kebijakan pemerintah justru dialihkan ke proyek pengolahan batu bara yang belum tentu berjalan.

Harga BBM lebih mahal, subsidi membengkak

Klaim bahwa bensin dari batu bara juga berisiko terhadap keuangan Indonesia, baik rakyat maupun negara. Proyek coal to liquid (CTL) jauh lebih kompleks dibandingkan pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME) untuk menggantikan gas elpiji yang lebih dulu dirintis pemerintah. Padahal proyek DME sendiri saja hingga kini belum berjalan optimal, sehingga tantangan CTL—yang investasi dan keekonomiannya jauh lebih besar—akan lebih berat lagi.

Kompleksitas ini berasal dari teknologi pencairan yang mengharuskan batu bara melalui tahap gasifikasi dahulu menjadi gas sintesis (syngas), lalu diproses lewat reaksi Fischer-Tropsch yang membutuhkan kondisi operasi ekstrem. 

Akibatnya, pembangunan fasilitas ganda: gasifikasi dan pencairan membutuhkan modal yang jauh lebih besar, konsumsi air yang jauh lebih tinggi, serta kontrol ketat terhadap parameter suhu dan tekanan. Dari sisi efisiensi bahan baku pun tidak menguntungkan: jika DME membutuhkan sekitar 2,5 hingga 3 ton batu bara untuk menghasilkan 1 ton produk, pencairan batu bara membutuhkan 4 hingga 5 ton batu bara untuk menghasilkan 1 ton bahan bakar.

Literatur teknik kimia juga mengonfirmasi bahwa tahap produksi syngas—prasyarat dari seluruh rantai proses ini—adalah komponen paling mahal dalam rantai produksi bahan bakar sintesis, bahkan bisa menyerap lebih dari separuh total biaya produksi.

Indonesia pun tidak memiliki infrastruktur pengolahan yang sudah tersedia. Artinya, semuanya harus dibangun dari nol: mulai dari fasilitas gasifikasi, reaktor Fischer-Tropsch, hingga rantai pasok air dan energi pendukungnya. Pembiayaan sebesar ini, ditambah proses teknis yang berlapis-lapis, pada akhirnya akan bermuara pada satu tempat: kantong masyarakat. Entah lewat harga bensin batu bara yang jauh lebih mahal dari BBM konvensional, atau lewat subsidi negara yang membengkak untuk menahan harga di tingkat konsumen. 

Fokuslah pada elektrifikasi

Pemerintah perlu menghentikan terobosan kebijakan yang berisiko mengaburkan fokus, memecah alokasi anggaran transisi energi, dan pada akhirnya membingungkan dan merugikan masyarakat. 

Sebagaimana ditegaskan laporan IPCC, elektrifikasi tidak bisa dipisahkan dari agenda transisi energi karena ia adalah salah satu cara paling efektif dan tercepat mengurangi emisi. Selain itu, elektrifikasi kendaraan juga bisa mengurangi ketergantungan kita pada impor minyak yang menguras kas negara dan menggoyahkan nilai tukar rupiah. Cina menjadi salah satu contoh konkret negara yang berhasil mengurangi ketergantungannya terhadap BBM melalui elektrifikasi. 

Karena itu, arah kebijakan energi Prabowo semestinya berfokus mendukung elektrifikasi seluas-luasnya, bukan mencari jalan pintas lewat bahan bakar fosil generasi baru.

Program PLTS 100 GW harus benar-benar dilanjutkan dan diselaraskan dengan proyeksi kebutuhan listrik dari kendaraan listrik yang terus meningkat di pusat-pusat bebannya, yakni kota-kota besar. Pemerintah sejatinya sudah memiliki modal untuk itu: ekosistem kendaraan listrik Indonesia sudah terbentuk, tinggal diperkuat melalui ekspansi kendaraan umum berbasis listrik, penguatan ekosistem industri baterai domestik, dan perbaikan layanan purna jual EV yang selama ini masih menjadi keluhan konsumen.

Transportasi publik listrik juga tidak boleh terus terpinggirkan dari agenda kebijakan. Dukungan anggaran perlu digelontorkan untuk subsidi transportasi umum melalui skema buy the service di daerah-daerah, sehingga elektrifikasi transportasi tidak hanya dinikmati kalangan pemilik kendaraan pribadi. Riset dan pengembangan pun mesti diarahkan pada penguatan efisiensi kendaraan listrik yang relevan dengan karakter mobilitas publik masing-masing daerah, sembari mencari cara mengurangi jejak karbon di sepanjang rantai pasoknya—dari penambangan mineral baterai hingga daur ulangnya.

Indonesia berada di persimpangan yang menentukan arah transisi energinya untuk dekade mendatang. Alih-alih menghamburkan sumber daya fiskal dan politik untuk proyek bensin batu bara yang mahal, rumit, dan belum tentu berhasil, pemerintah semestinya mengonsolidasikan seluruh kekuatan kebijakan pada satu jalur elektrifikasi berbasis energi terbarukan.